HMP Pemakzulan Gibran: 8 Fraksi DPR Kompak Usul, Ini Daftar Partainya

Sebanyak delapan fraksi di DPR RI resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini didukung 120 anggota DPR dan akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.

Delapan fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Pengusulan disampaikan dalam forum resmi DPR, dengan masing-masing perwakilan fraksi menyampaikan alasan dan sikap politik mereka.

Kronologi Pengusulan HMP Pemakzulan Gibran

Usulan HMP muncul setelah dinamika politik dan hukum yang berkembang belakangan ini. Perwakilan Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyebut para pengusul mencermati putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar pertimbangan.

"Kami melihat dinamika politik dan hukum, termasuk putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi," kata Doli dalam forum tersebut, seperti dikutip dari Kompas TV.

Fraksi PKB melalui M. Khozin menilai polemik yang berkembang harus segera diakhiri. Menurutnya, energi politik terlalu banyak tersedot untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan kepentingan rakyat.

"Kami melihat polemik ini harus segera disudahi. Energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak," ujar Khozin.

Sementara Fraksi PAN yang diwakili Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa amar putusan lembaga peradilan harus dilaksanakan. Ia menyebut ada dua cara untuk melaksanakan putusan, yakni secara sukarela melalui pengunduran diri pihak yang bersangkutan atau melalui jalur konstitusional.

Fraksi Demokrat melalui Benny K. Harman menyatakan 18 anggota fraksinya mendukung penggunaan HMP. Benny menyebut usulan itu secara eksplisit meminta Gibran diberhentikan atau dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden.

"Sehingga, dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden," kata Benny.

Fraksi Gerindra lewat Azis Subekti berharap proses ini dapat segera ditindaklanjuti. "Insyaallah ini jadi hal yang bisa kita segerakan," ujarnya.

Pihak yang Terlibat dan Sikap Masing-Masing Fraksi

Delapan fraksi pengusul HMP memiliki latar belakang politik yang beragam. PDI Perjuangan dan Demokrat selama ini dikenal paling vokal menyoroti berbagai persoalan yang melibatkan Gibran. Golkar dan Gerindra, yang merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah, ikut merapat ke posisi pengusul.

Berikut daftar fraksi dan perwakilan yang menyampaikan usulan:

• PDI Perjuangan
• Golkar — Ahmad Doli Kurnia
• Gerindra — Azis Subekti
• NasDem
• PKB — M. Khozin
• PKS
• PAN — Sarifuddin Sudding
• Demokrat — Benny K. Harman (18 anggota fraksi)

Total dukungan mencapai 120 anggota DPR. Angka ini menjadi modal politik awal bagi pengusul untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Namun, HMP bukan perkara sederhana karena membutuhkan pembahasan dan dukungan suara yang lebih luas di parlemen.

Sejumlah partai yang belum disebut secara eksplisit dalam sumber berita ini masih menjadi tanda tanya. Dukungan dari fraksi-fraksi lain akan menentukan apakah usulan ini bisa bergulir hingga ke tahap pemakzulan atau berhenti di tengah jalan.

Latar Belakang Polemik dan Putusan Peradilan

Usulan HMP tidak muncul di ruang hampa. Sebelumnya, Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Putusan ini menjadi salah satu pemicu utama gelombang kritik terhadap wakil presiden.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dua putusan lembaga peradilan inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh fraksi-fraksi di DPR untuk mengusulkan HMP.

Dalam beberapa pekan terakhir, isu pemakzulan Gibran memang menguat. Sejumlah elite politik dan pengamat mulai terbuka membicarakan kemungkinan tersebut. Bahkan, muncul pula desakan agar Gibran mundur secara sukarela sebelum proses konstitusional berjalan lebih jauh.

Polemik ini juga sempat memunculkan spekulasi mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pihak. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai hasil pertemuan tersebut.

Dampak Politik dan Jalur Konstitusional HMP

Penggunaan HMP diatur dalam konstitusi dan peraturan tata tertib DPR. Mekanisme ini memungkinkan DPR menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau keadaan tertentu, termasuk dugaan pelanggaran oleh pejabat negara.

Jika HMP disetujui dalam rapat paripurna, DPR dapat mengajukan permintaan kepada MPR untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden. Prosesnya panjang dan berlapis, melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dalil-dalil yang diajukan.

Dukungan 120 anggota dari delapan fraksi menjadi sinyal kuat bahwa isu ini serius. Namun, jumlah tersebut belum tentu cukup untuk meloloskan HMP dalam voting paripurna. Diperlukan konsolidasi politik yang lebih luas, termasuk pendekatan kepada fraksi-fraksi yang belum bergabung.

Dampak politiknya juga terasa di tingkat publik. Isu pemakzulan Gibran menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ruang publik. Berbagai survei dan analisis politik mulai membahas kemungkinan skenario yang bisa terjadi jika proses ini berlanjut.

Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, dinamika ini menjadi ujian stabilitas koalisi. Golkar dan Gerindra yang ikut mengusulkan HMP menunjukkan bahwa soliditas koalisi tidak sepenuhnya solid. Hal ini bisa memengaruhi agenda legislasi dan kebijakan ke depan.

Langkah Selanjutnya: Paripurna 12 November 2026

Usulan HMP akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 November 2026. Agenda ini menjadi momen krusial untuk melihat seberapa besar dukungan riil terhadap pemakzulan Gibran.

Dalam paripurna, masing-masing fraksi akan menyampaikan sikap akhir. Jika mayoritas mendukung, HMP bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika dukungan tidak mencukupi, usulan bisa gugur atau ditunda.

Pengamat politik memperkirakan proses ini akan berlangsung alot. Sebab, HMP bukan hanya soal hitungan suara, tetapi juga menyangkut kepentingan politik jangka panjang masing-masing partai. Ada yang melihatnya sebagai upaya menegakkan supremasi hukum, ada pula yang membacanya sebagai manuver politik menjelang tahun-tahun pemilu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gibran atau Istana Wakil Presiden terkait usulan HMP. Publik menunggu langkah apa yang akan diambil wakil presiden menghadapi tekanan politik yang semakin meningkat.

Yang jelas, paripurna 12 November 2026 akan menjadi penentu arah politik nasional dalam beberapa bulan ke depan. Semua mata akan tertuju ke Senayan.

Analisis Redaksi

Keputusan delapan fraksi mengusulkan HMP adalah sinyal bahwa DPR ingin mengambil posisi lebih tegas terhadap persoalan yang melibatkan Gibran. Selama ini, kritik terhadap wakil presiden lebih banyak mengalir dari luar parlemen. Kini, tekanan itu datang dari dalam institusi legislatif, dan itu mengubah peta politik secara signifikan.

Yang menarik, Golkar dan Gerindra ikut merapat. Dua partai ini adalah tulang punggung koalisi pemerintah. Keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa soliditas koalisi tidak sekokoh yang sering digambarkan. Bisa jadi ini bentuk kalkulasi politik menjelang kontestasi elektoral, bisa juga murni desakan konstituen yang menginginkan akuntabilitas.

Namun, publik perlu mencermati apakah HMP ini benar-benar didorong oleh pertimbangan hukum atau sekadar alat politik. Putusan MA dan MK memang menjadi dasar formal, tetapi motif di baliknya bisa lebih rumit. DPR harus mampu menjelaskan bahwa langkah ini bukan bagian dari perebutan kekuasaan, melainkan upaya menegakkan konstitusi.

Bagi Gibran, tekanan ini adalah ujian terberat sejak menjabat. Ia harus memilih antara bertahan dan menghadapi proses konstitusional, atau mundur secara sukarela untuk meredakan ketegangan. Apa pun pilihannya, publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Paripurna 12 November akan menjadi titik balik yang menentukan arah politik nasional.

Sumber: mkri.id