Siapa Pengganti Gibran Jika Mundur? Refly Harun Sebut 5 Ketua Partai

Pengamat politik Refly Harun menyebut lima ketua partai berpeluang mengisi kursi Wakil Presiden jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar mundur. Kelimanya berasal dari partai parlemen, sementara tiga partai lain dinilai tak punya peluang.

Daftar itu disampaikan Refly melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, kelima nama tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Jadi ini yang orang-orang yang bisa dimajukan untuk menjadi pengganti Gibran, sekali lagi kalau dari kalangan partai politik ada Bahlil, kemudian ada Muhaimin Iskandar, ada AHY, kemudian ada Puan Maharani dan ada Zulkifli Hasan, ada lima ya dari partai parlemen itu lima orang," ujar Refly seperti dikutip dari Warta Ekonomi.

Lima Ketua Partai yang Disebut Refly Harun

Refly membatasi daftarnya pada ketua partai yang memiliki kursi di parlemen. Kelima nama itu mewakili lima partai berbeda, dan semuanya merupakan tokoh senior yang sudah lama berkiprah di politik nasional.

• Bahlil Lahadalia — Ketua Umum Partai Golkar, juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
• Muhaimin Iskandar — Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin.
• Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) — Ketua Umum Partai Demokrat, saat ini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang.
• Puan Maharani — Ketua DPP PDIP yang juga menjabat Ketua DPR RI.
• Zulkifli Hasan — Ketua Umum PAN yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Menurut Refly, kelima tokoh ini punya legitimasi partai yang cukup untuk diajukan sebagai calon wakil presiden. Namun ia menegaskan bahwa peluang itu hanya terbuka jika Gibran resmi mengundurkan diri.

Mengapa Gerindra, NasDem, dan PKS Tak Masuk Bursa

Refly juga menjelaskan alasan tiga partai parlemen lain tidak masuk dalam daftar. Partai Gerindra dinilai tak mungkin mengajukan kandidat karena partai itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Nah tiga yang tidak itu adalah dari NasDem dari PKS dan tentu dari Gerindra sendiri," tandasnya.

Untuk NasDem, Refly menilai posisi Ketua Umum Surya Paloh setara dengan Prabowo sebagai senior. Sementara PKS dianggap memiliki posisi politik yang lemah untuk mengajukan kandidat wakil presiden.

Penilaian ini menunjukkan bahwa bursa pengganti Gibran tidak sepenuhnya terbuka. Ada pertimbangan politik dan relasi antarpartai yang membuat beberapa nama otomatis tersingkir.

Kronologi: Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

Isu pengunduran diri Gibran mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). Ia membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi.

Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

"Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Prasetyo.

Pernyataan itu menjadi titik awal spekulasi publik tentang siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden. Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada putra sulung Joko Widodo tersebut.

Gibran, lanjut Prasetyo, meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Latar Belakang: Putusan MK dan MA yang Memicu Dinamika

Pengunduran diri Gibran tidak lepas dari tekanan politik yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua lembaga itu mengeluarkan putusan yang memicu dinamika baru dalam pemerintahan.

Namun, rincian putusan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dalam keterangan Prasetyo. Yang jelas, Gibran menyebut putusan itu sebagai salah satu alasan di balik niat mundurnya.

Di sisi lain, Gibran juga menghadapi persoalan terkait dokumen pendidikannya. Ia berencana membuktikan keabsahan dokumen tersebut melalui PTUN, yang berarti sengketa hukum ini masih akan berlanjut.

Refly Harun dalam kanal YouTube-nya juga menyinggung langkah Gibran yang ingin 'fight' di PTUN. Menurut Refly, upaya itu akan menghadapi tantangan besar karena MA dan MK berada di posisi tertinggi dalam sistem hukum.

"MA dan MK itu ibarat langit ketujuh, tak ada lagi di atas itu," kata Refly dalam kesempatan terpisah, seperti dikutip dari kanal YouTube-nya.

Dampak Politik dan Reaksi Publik

Kabar pengunduran diri Gibran memantik beragam reaksi. Sejumlah pengamat menilai langkah itu bisa mengubah peta politik nasional, terutama menjelang tahun politik berikutnya.

Partai-partai yang disebut Refly belum memberikan pernyataan resmi terkait bursa pengganti Gibran. Namun, nama-nama seperti Bahlil, Cak Imin, AHY, Puan, dan Zulkifli Hasan sudah lama disebut sebagai kandidat potensial dalam berbagai survei.

Publik juga menantikan kepastian apakah Gibran benar-benar akan mundur atau hanya mengambil waktu untuk menyelesaikan persoalan hukumnya. Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final dari Presiden Prabowo.

Yang pasti, dinamika ini menunjukkan bahwa kursi wakil presiden tidak lagi sepenuhnya aman bagi Gibran. Tekanan dari putusan MK dan MA, ditambah sengketa dokumen pendidikan, membuat posisinya semakin sulit.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Resmi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana tentang waktu pengunduran diri. Prasetyo hanya menyebut bahwa Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di PTUN.

Jika Gibran benar-benar mundur, proses pengisian kursi wakil presiden akan mengikuti mekanisme konstitusi. Partai-partai yang memiliki kursi di parlemen akan mengajukan kandidat, dan Presiden Prabowo akan memilih salah satunya.

Refly Harun menilai lima ketua partai yang disebutnya sebagai kandidat paling realistis. Namun ia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan partai-partai pendukung.

"Sekali lagi kalau dari kalangan partai politik ada Bahlil, kemudian ada Muhaimin Iskandar, ada AHY, kemudian ada Puan Maharani dan ada Zulkifli Hasan," ujarnya menegaskan.

Publik kini menunggu apakah Gibran akan benar-benar melangkah mundur atau bertahan di kursi wakil presiden. Sementara itu, bursa pengganti Gibran mulai menghangat di kalangan elite politik.

Analisis Redaksi: Bursa Wapres dan Bayang-Bayang Politik Dinasti

Daftar lima ketua partai yang disebut Refly Harun bukan sekadar spekulasi. Nama-nama itu mencerminkan peta kekuatan partai parlemen saat ini. Bahlil, Cak Imin, AHY, Puan, dan Zulkifli Hasan adalah tokoh yang punya basis massa dan legitimasi partai.

Namun, yang menarik justru alasan Refly menyingkirkan Gerindra, NasDem, dan PKS. Gerindra adalah partai Presiden, sehingga tak mungkin mengajukan kandidat wakil presiden dari internal sendiri. NasDem dianggap terlalu senior, sementara PKS dinilai lemah. Penilaian ini menunjukkan bahwa bursa wapres tidak hanya soal popularitas, tetapi juga soal relasi kuasa antarpartai.

Di sisi lain, pengunduran diri Gibran—jika benar terjadi—akan menjadi pukulan bagi politik dinasti. Gibran adalah putra Jokowi yang naik ke kursi wapres dengan dukungan besar. Jika ia mundur, maka eksperimen politik dinasti di level nasional menghadapi ujian serius.

Yang perlu dicermati, pernyataan Prasetyo Hadi masih menyisakan banyak pertanyaan. Apakah Prabowo benar-benar menerima niat mundur Gibran? Ataukah ini hanya manuver untuk meredam tekanan publik? Hingga kini, belum ada jawaban pasti. Yang jelas, peta politik nasional sedang bergerak, dan kursi wapres menjadi taruhan.

Sumber: youtube.com