Pemakzulan Gibran: Pakar Hukum Bongkar Proses HMP di DPR

Pimpinan DPR RI menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Rabu (11/11/2026) siang. Sebanyak 120 anggota DPR dari 8 fraksi menyerahkan usulan itu, dan rapat paripurna dijadwalkan sehari kemudian.

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat wakil presiden. Delapan partai politik sepakat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA-nya, Gibran dinilai tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan rapat paripurna akan digelar untuk membahas hal ini. "Rapat paripurna besok akan dilakukan untuk membahas soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming," kata Saan Mustopa, dikutip dari Kompas TV.

Dalam dialog Kompas Petang, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, diminta mengurai peluang dan proses pemakzulan tersebut. Pertanyaannya sederhana namun berat: apakah langkah di DPR ini akan berujung pada pemakzulan Wapres Gibran?

Kronologi Usulan HMP Pemakzulan Gibran di DPR

Rangkaian peristiwa menuju usulan HMP berjalan cepat. Pada Rabu siang, 120 anggota DPR dari 8 fraksi menyerahkan dokumen usulan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR. Usulan itu secara spesifik menyoroti status ijazah Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden.

Dasar argumentasi para pengusul adalah putusan MA dan MK yang membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran. Dengan pembatalan itu, delapan partai politik menilai Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Sehari setelah penyerahan, Kamis (12/11/2026), DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan tersebut. Agenda ini menjadi titik krusial karena paripurna menentukan apakah HMP berlanjut ke tahap pengambilan keputusan atau berhenti di tengah jalan.

Perlu dicatat bahwa HMP bukan mekanisme sehari. Ia melewati tahapan panjang yang diatur konstitusi, mulai dari pengusulan, pembahasan, hingga keputusan politik di parlemen. Karena itu, pernyataan Saan Mustopa soal paripurna menjadi penanda bahwa proses formal baru saja dimulai, bukan berakhir.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga pihak utama dalam pusaran ini. Pertama, 120 anggota DPR dari 8 fraksi sebagai pengusul HMP. Kedua, pimpinan DPR yang menerima usulan dan menjadwalkan paripurna, dengan Saan Mustopa sebagai salah satu wajahnya. Ketiga, Wapres Gibran Rakabuming sebagai pihak yang dimaksud dalam usulan.

Saan Mustopa menyampaikan konfirmasi langsung soal paripurna. "Rapat paripurna besok akan dilakukan untuk membahas soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming," ujarnya.

Dari sisi akademik, Aan Eko Widiarto hadir memberi kerangka hukum tata negara. Dalam dialog Kompas Petang, ia dihadapkan pada pertanyaan apakah proses di DPR akan berujung pada pemakzulan. Posisinya sebagai pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya membuat penjelasannya menjadi rujukan untuk memahami batas antara manuver politik dan prosedur konstitusional.

Di luar itu, dinamika politik ikut mewarnai. Sejumlah pemberitaan menyebut adanya wacana pengunduran diri Gibran, dengan pernyataan dari politikus seperti Habiburokhman dan Sufmi Dasco. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi yang utuh soal langkah tersebut.

Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran dan Putusan MA-MK

Akar persoalan ada pada syarat pencalonan. Gibran maju sebagai calon wakil presiden dengan merujuk pada surat penyetaraan ijazah SMA. Surat itulah yang kemudian dipersoalkan dan berujung pada putusan MA serta MK yang membatalkannya.

Delapan partai politik menjadikan putusan tersebut sebagai dasar penilaian bahwa syarat wakil presiden tidak terpenuhi. Argumennya bersifat kausal: jika dasar penyetaraan ijazah gugur, maka legitimasi pemenuhan syarat ikut dipertanyakan.

Polemik ini bukan sekadar soal administrasi. Ia menyentuh keabsahan seseorang menduduki jabatan publik tertinggi kedua di negara. Karena itu, wajar jika isu ini bergerak dari ranah hukum ke ranah politik, lalu masuk ke meja pimpinan DPR.

Publik dapat menelusuri konteks putusan tersebut melalui pemberitaan resmi, misalnya laporan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga itu menjadi rujukan utama dalam membaca implikasi hukum dari pembatalan surat penyetaraan ijazah.

Dampak Politik dan Hukum Usulan Pemakzulan

Usulan HMP membawa dampak berlapis. Di ranah politik, ia menguji soliditas 8 fraksi yang mendukung. Di ranah hukum, ia menuntut kejelasan tafsir atas putusan MA dan MK. Di ranah publik, ia menaikkan kembali isu integritas syarat pencalonan ke puncak perhatian.

Beberapa dampak yang langsung terlihat:

• Rapat paripurna DPR menjadi agenda utama yang menentukan arah proses.
• Peta koalisi di DPR berpotensi bergeser, tergantung sikap tiap fraksi di paripurna.
• Isu ijazah kembali menjadi sorotan publik dan menekan komunikasi politik istana.
• Wacana pengunduran diri Gibran menguat, meski statusnya belum terkonfirmasi penuh.

Dampak jangka panjangnya bergantung pada keputusan paripurna. Jika HMP lanjut, proses bisa memasuki tahapan yang lebih rumit dan memakan waktu. Jika berhenti, tekanan politik tetap membekas pada legitimasi pemerintahan.

Langkah Selanjutnya: Apa yang Terjadi Setelah Paripurna

Setelah paripurna, perhatian beralih ke mekanisme lanjutan. HMP yang disetujui membuka jalan bagi pembahasan lebih dalam, termasuk pendalaman materi oleh alat kelengkapan dewan. Di sisi lain, pemerintah dan istana akan merespons secara politik.

Publik juga menanti sikap resmi Gibran. Sejumlah pernyataan politik menyebut kemungkinan pengunduran diri, namun belum ada konfirmasi utuh. Situasi ini membuat dua skenario berjalan paralel: proses pemakzulan di parlemen dan wacana mundur dari jabatan.

Yang pasti, jadwal paripurna pada 12 November 2026 menjadi penentu arah. Dari situ, publik bisa menilai apakah usulan 120 anggota DPR berjalan mulus atau menemui hambatan prosedural.

Analisis Redaksi: Antara Prosedur Konstitusi dan Tekanan Politik

Kasus ini memperlihatkan bagaimana isu hukum bisa berubah menjadi mesin politik. Putusan MA dan MK dipakai sebagai pijakan argumentasi, tetapi keputusan akhirnya berada di tangan parlemen. Di titik itu, kualitas demokrasi diuji: apakah anggota DPR bertindak berdasarkan keyakinan konstitusional atau kalkulasi kekuasaan jangka pendek.

Yang paling riskan adalah ketidakjelasan komunikasi. Wacana pengunduran diri yang muncul bersamaan dengan proses HMP menciptakan kabut informasi. Publik sulit membedakan mana langkah resmi, mana sinyal politik, dan mana spekulasi. Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi mahal sekaligus wajib.

Pakar hukum tata negara seperti Aan Eko Widiarto sebenarnya sudah menyediakan peta jalan. Persoalannya, peta itu hanya berguna jika para aktor politik mau membacanya. Jika HMP dijalankan sebagai prosedur serius, ia bisa menjadi preseden penting bagi penegakan syarat jabatan publik. Jika dijalankan sebagai alat tekanan, ia hanya menambah daftar panjang politisasi hukum di negeri ini.