Korban Kekerasan Seksual Dosen Unila Tempuh Jalur Pidana, LBH Desak Rektor Unila Terbitkan Sanksi

Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung masuk ranah pidana. Korban berinisial SA resmi melapor ke Polda Lampung, sementara YLBHI-LBH Bandar Lampung mendesak Rektor Unila segera menerbitkan keputusan sanksi terhadap dosen terlapor.

Laporan korban tercatat dengan nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG. SA juga memberikan kuasa hukum kepada YLBHI-LBH Bandar Lampung melalui surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2026.

Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual di Ruang Dosen FKIP Unila

Direktur YLBHI-LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, S.H., memaparkan kronologi berdasarkan keterangan korban. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 5 Mei, saat SA mendatangi dosen berinisial RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah mengikuti seminar hasil.

Ketika berada di ruang dosen itu, korban diduga mendapat perlakuan yang membuatnya tidak nyaman. Terlapor disebut mengelus pipi korban, mengajukan pertanyaan pribadi soal hubungan asmara, hingga melakukan kontak fisik yang tidak dikehendaki.

Situasi memuncak saat korban hendak meninggalkan ruangan. Menurut LBH, RF diduga memeluk dan mengecup kening korban sebanyak dua kali, meski korban sudah menunjukkan penolakan dengan berusaha mendorong terlapor.

“Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan dan hak atas rasa aman. Kampus harus menjadi ruang yang melindungi mahasiswa, bukan tempat yang membiarkan kekerasan terjadi,” tegas Prabowo dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Dampak psikologis bagi SA disebut belum pulih sepenuhnya. Karena itu, LBH meminta setiap tahapan penanganan perkara mengutamakan keselamatan, kerahasiaan identitas, dan pemulihan korban.

LBH Bandar Lampung Minta Polda Lampung Bergerak Cepat

Setelah laporan polisi diterima, YLBHI-LBH Bandar Lampung meminta penyidik Polda Lampung menindaklanjuti pengaduan melalui proses hukum yang profesional, objektif, dan transparan.

Prabowo menekankan penanganan perkara kekerasan seksual harus memberi kepastian hukum tanpa mengabaikan kondisi psikologis korban maupun hak pihak yang terlibat.

LBH juga meminta aparat kepolisian memastikan korban terbebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, atau upaya yang bisa menghambat proses hukum. Permintaan serupa ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komnas Perempuan agar ikut mengawal keamanan dan pemulihan korban.

Dalam konteks perkara serupa, mekanisme pelaporan ke kepolisian menjadi pintu masuk penting ketika jalur internal kampus dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Publik dapat merujuk penjelasan ihwal penanganan kasus kekerasan seksual melalui pemberitaan Kupastuntas.co mengenai perkembangan kasus ini.

Satgas PPKPT Unila Temukan Unsur Kekerasan Seksual

YLBHI-LBH Bandar Lampung menyoroti penanganan laporan korban melalui mekanisme internal Universitas Lampung yang dinilai berlangsung lambat. Padahal, berdasarkan informasi yang diterima LBH, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila telah menemukan unsur kekerasan seksual dalam pemeriksaan laporan tersebut.

Prabowo menegaskan hasil pemeriksaan Satgas harus segera ditindaklanjuti pimpinan universitas sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Ia merujuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme penanganan kekerasan di perguruan tinggi, termasuk batas waktu penerbitan keputusan pimpinan kampus setelah menerima rekomendasi Satgas.

Dalam Pasal 71 ayat (1), pimpinan perguruan tinggi wajib menerbitkan keputusan paling lama lima hari setelah menerima rekomendasi tersebut.

Aturan itu menjelaskan alur yang seharusnya ditempuh kampus: Satgas memeriksa laporan, menyusun rekomendasi, lalu pimpinan perguruan tinggi menerbitkan keputusan. Keterlambatan pada tahap terakhir membuat perkara menggantung dan menambah beban korban.

Rektor Unila Diminta Jatuhkan Sanksi Administratif

LBH mendesak Rektor Unila tidak membiarkan perkara berlarut-larut tanpa keputusan yang jelas. Apabila dugaan kekerasan dinyatakan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, universitas diminta menjatuhkan sanksi administratif secara tegas dan proporsional.

Prabowo juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di Unila. Cakupannya meliputi efektivitas Satgas PPKPT, perlindungan saksi dan korban, hingga pendampingan psikologis mahasiswa.

Menurutnya, keberadaan Satgas tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan harus benar-benar memberikan perlindungan bagi seluruh warga kampus.

LBH menekankan penanganan perkara tidak boleh mengorbankan keberlanjutan pendidikan korban, atau menjadikan reputasi institusi sebagai alasan mengesampingkan hak korban.

Beberapa tuntutan yang disampaikan YLBHI-LBH Bandar Lampung:

• Penyidik Polda Lampung segera menindaklanjuti laporan SA secara profesional, objektif, dan transparan.
• Korban dijamin bebas dari tekanan, intimidasi, dan hambatan selama proses hukum.
• LPSK dan Komnas Perempuan diminta mengawal keamanan serta pemulihan korban.
• Rektor Unila segera menerbitkan keputusan sanksi sesuai Pasal 71 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
• Evaluasi menyeluruh terhadap Satgas PPKPT Unila dan sistem perlindungan warga kampus.

Pendampingan Hukum dan Nasib Perkara Selanjutnya

YLBHI-LBH Bandar Lampung memastikan akan terus mendampingi SA selama proses hukum berlangsung, baik di kepolisian maupun dalam mengawal tindak lanjut pemeriksaan internal universitas.

Pihaknya sekaligus membuka layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual lain yang membutuhkan bantuan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi kerahasiaan identitas.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada informasi mengenai keputusan sanksi final dari pimpinan Unila terhadap dosen terlapor maupun perkembangan penyelidikan lebih lanjut di Polda Lampung.

Sejumlah hal masih ditunggu publik: hasil pemeriksaan penyidik, sikap resmi Rektor Unila, dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban. Kerangka hukum penanganan kekerasan di perguruan tinggi bisa ditelusuri melalui basis data peraturan perundang-undangan yang memuat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Analisis Redaksi

Perkara ini bukan sekadar laporan pidana biasa. Ada dua jalur yang berjalan bersamaan, dan keduanya kini diuji: penyelidikan di Polda Lampung serta mekanisme internal Unila yang seharusnya lebih cepat karena sudah punya perangkat sendiri, yakni Satgas PPKPT.

Menarik dicermati, LBH menyebut Satgas sudah menemukan unsur kekerasan seksual. Jika temuan itu benar, maka lambatnya keputusan pimpinan kampus menjadi persoalan tersendiri. Pasal 71 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memberi batas lima hari. Aturan itu dibuat bukan tanpa alasan: korban kekerasan seksual biasanya menghadapi tekanan sosial, dan setiap hari penundaan menambah beban psikologis mereka.

Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa adalah inti persoalan. Permintaan tanda tangan dokumen akademik yang berujung pada kontak fisik menunjukkan bagaimana ruang akademik bisa berubah menjadi lokasi penyalahgunaan wewenang. Kampus yang mengklaim diri sebagai tempat aman harus membuktikannya lewat keputusan, bukan lewat pernyataan.

Yang juga patut diawasi adalah janji perlindungan. LBH meminta kepolisian menjamin korban bebas intimidasi, dan meminta LPSK serta Komnas Perempuan terlibat. Janji semacam ini mudah diucapkan, sulit dijalankan, terutama ketika terlapor masih berstatus dosen aktif. Reputasi institusi kerap dipakai sebagai tameng untuk memperlambat proses. Jika Unila ingin menjaga kepercayaan publik, transparansi dalam penanganan kasus ini adalah ujian yang tidak bisa dihindari.