Gibran Tak Punya Kedudukan Hukum Ajukan PK, Ini Alasan Pakar

Praktisi hukum Abdul Wakil Kamal menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persyaratan pendidikan. Alasannya sederhana: Gibran bukan pihak dalam sengketa itu.

"Jadi pihak yang bersengketa itu Pak Subhan dan Dikdasmen. Jadi yang dapat mengajukan (PK) itu adalah para pihak," kata Abdul dalam konferensi pers Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) di Formappi, Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu menyeruak di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang kini berbuntut ke DPR. Sebanyak 120 anggota dewan mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP) yang diproyeksikan menjadi pintu masuk proses pemakzulan wakil presiden.

Siapa Saja yang Berhak Mengajukan PK dalam Perkara Ini

Abdul menjelaskan, hak mengajukan PK dalam perkara tersebut berada pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam sengketa. Yakni advokat Subhan dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Menurut dia, Subhan selaku pihak yang memenangkan perkara tidak memiliki alasan untuk mengajukan PK. Sementara Kemendikdasmen, sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa, memiliki kemungkinan untuk menempuh upaya hukum tersebut.

Namun Abdul merujuk pada keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan pengadilan.

"Gibran enggak punya hak, karena itu bukan pihak. Tidak pernah mengajukan tergugat intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujarnya.

Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan bisa masuk ke perkara melalui mekanisme intervensi. Jika tidak pernah menempuh jalur itu, seseorang tidak memperoleh status sebagai pihak. Konsekuensinya, ia juga tidak memegang hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa seperti PK.

Abdul berharap putusan tersebut segera ditindaklanjuti, termasuk pencabutan surat keputusan (SK) yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan. Tujuannya agar persoalan serupa tidak kembali muncul di kemudian hari.

Kronologi Polemik Dokumen Pendidikan Gibran

Polemik ini bermula dari persoalan keabsahan dokumen pendidikan sekolah menengah atas milik Gibran. Persoalan itu bergulir ke ranah peradilan dan berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA).

Dalam perkara di PTUN, Subhan menggugat Kemendikdasmen terkait persyaratan pendidikan. Subhan keluar sebagai pihak yang memenangkan perkara. Dari putusan itulah muncul wacana upaya hukum lanjutan, termasuk pembicaraan soal PK yang menurut Abdul tidak bisa diajukan Gibran.

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan syarat pendidikan itu kemudian menjadi salah satu dasar politik bagi sebagian anggota DPR. Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden setelah adanya putusan MK dan MA terkait keabsahan dokumen tersebut.

Pimpinan DPR lantas menggelar rapat bersama perwakilan lintas fraksi partai politik untuk membahas usulan penggunaan HMP terkait Gibran. Dalam rapat itu, sedikitnya 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan HMP.

Komposisi pengusul tersebar di delapan fraksi:

• PDI Perjuangan: 14 anggota
• Partai Golkar: 11 anggota
• Partai Gerindra: 11 anggota
• Partai NasDem: 19 anggota
• Partai Kebangkitan Bangsa: 18 anggota
• Partai Keadilan Sejahtera: 28 anggota
• Partai Amanat Nasional: 1 anggota
• Partai Demokrat: 18 anggota

Jalan Panjang HMP Menuju Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga akan diteruskan kepada rapat pimpinan DPR untuk dikaji lebih lanjut. Artinya, usulan HMP belum final dan masih harus melewati beberapa tahapan.

Selanjutnya, usulan HMP akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).

Tahapan itu penting dicermati. HMP bukan keputusan yang bisa diambil dalam satu rapat. Ada sejumlah syarat dan prosedur yang harus dilalui, mulai dari pengumpulan dukungan anggota hingga pembahasan di tingkat pimpinan dan Bamus.

Di sisi lain, AKSI menegaskan optimismenya bahwa HMP terhadap Wapres Gibran akan berlanjut hingga sidang MPR. Pandangan itu disampaikan dalam diskusi yang juga membahas perkembangan pengajuan HMP di DPR.

"AKSI optimistis HMP terhadap Wapres Gibran berlanjut hingga sidang MPR," demikian salah satu bahasan dalam diskusi tersebut, seperti dikutip dari pemberitaan ANTARA.

Dampak Polemik bagi Pemerintahan dan Publik

Polemik ini menempatkan dua jalur hukum dan politik berjalan berbarengan. Di ranah peradilan, persoalan menyangkut pelaksanaan putusan PTUN dan pencabutan SK yang menjadi bagian sengketa. Di ranah politik, tekanan datang dari DPR melalui usulan HMP.

Bagi publik, isu ini menyangkut dua hal sekaligus: kepastian hukum atas putusan pengadilan dan akuntabilitas pejabat publik. Ketika putusan pengadilan tidak segera ditindaklanjuti, ruang tafsir pun terbuka lebar.

Abdul menilai kepastian pelaksanaan putusan pengadilan diperlukan untuk mencegah polemik hukum serupa terulang. Ia juga mendorong pencabutan SK yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan.

Sementara itu, di DPR, pembahasan HMP akan menentukan arah politik persoalan ini. Jika lolos ke paripurna dan berlanjut ke MPR, tekanan terhadap Gibran akan meningkat. Jika tidak, polemik bisa mereda di tingkat parlemen.

Yang jelas, argumen Abdul soal kedudukan hukum Gibran menambah lapisan baru dalam perdebatan. Persoalan bukan hanya soal siapa yang berhak mengajukan PK, tetapi juga soal sejauh mana putusan pengadilan dijalankan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Bamus dan Paripurna

Perhatian kini tertuju pada rapat Bamus dan rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11). Di forum itu, usulan HMP akan dibahas lebih lanjut sebelum diputuskan apakah dibawa ke tahap berikutnya.

Dari sisi pemerintah, keterangan Yusril Ihza Mahendra menjadi penanda sikap: Kemendikdasmen disebut tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan pengadilan. Sikap itu sejalan dengan harapan Abdul agar polemik tidak berlarut.

Namun pelaksanaan putusan belum tentu selesai dengan pernyataan. Pencabutan SK yang dimaksud Abdul menjadi pekerjaan berikutnya yang menuntut kejelasan waktu dan bentuk.

Di sisi lain, AKSI akan terus mendorong isu ini. Diskusi mereka tidak hanya membahas PK, tetapi juga perkembangan HMP. Dua agenda itu kini berjalan beriringan dan saling memengaruhi arah politik nasional.

Untuk sementara, belum ada keterangan resmi dari Gibran atau pihak Istana terkait argumen Abdul. Publik menunggu apakah akan ada tanggapan, terutama soal status Gibran dalam perkara PTUN yang dinilai bukan sebagai pihak.

Analisis Redaksi

Argumen Abdul Wakil Kamal berdiri di atas logika hukum acara yang cukup dasar: hanya pihak dalam sengketa yang berhak mengajukan PK. Jika Gibran tidak pernah masuk sebagai tergugat intervensi, maka secara formal ia tidak memegang hak itu. Persoalannya, publik kerap menilai hukum dari hasil, bukan dari prosedur. Di titik itulah polemik ini rawan disalahpahami.

Yang lebih menarik justru pernyataan Yusril bahwa Kemendikdasmen tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan. Jika benar, maka tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak yang berwenang. Konsekuensinya, fokus seharusnya beralih ke pelaksanaan putusan, termasuk pencabutan SK yang diminta Abdul. Menunda langkah itu hanya akan memperpanjang ketidakpastian.

Di sisi lain, tekanan politik lewat HMP berjalan dengan logika berbeda. Ia tidak menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, melainkan bergerak di ruang parlemen. Kombinasi dua jalur ini menempatkan pemerintahan dalam posisi yang tidak nyaman. Penyelesaiannya tidak cukup dengan pernyataan pers, tetapi menuntut kepastian administratif yang bisa diperiksa publik.

Sumber: mkri.id