Refly Harun Sebut 3 Partai Tak Bisa Ajukan Pengganti Gibran: Gerindra, NasDem, PKS

Pengamat politik Refly Harun menilai tiga partai parlemen—Gerindra, NasDem, dan PKS—tidak punya peluang mengajukan kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka jika Wapres itu resmi mundur. Ia membeberkan alasannya dalam kanal YouTube pribadinya.

Penilaian itu muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup pada Selasa pagi, 10 November 2026.

Kronologi: Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

Pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam di Istana Kepresidenan. Kepada wartawan, Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut dan menyebut Gibran secara langsung menyampaikan keinginannya mengundurkan diri.

"Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Prasetyo dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada putra sulung Joko Widodo itu. Gibran juga disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dinamika politik memanas setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang disebut Prasetyo menjadi latar keinginan Gibran mundur. Namun, isi putusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam pernyataan itu.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Refly Harun, pengamat politik yang rutin mengulas isu konstitusi, menyebut ada tiga partai yang tidak masuk hitungan untuk mengajukan pengganti Gibran. Ketiganya adalah Gerindra, NasDem, dan PKS.

"Nah tiga yang tidak itu adalah dari NasDem dari PKS dan tentu dari Gerindra sendiri," ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip Rabu (11/11).

Alasannya, Gerindra dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Surya Paloh dari NasDem dianggap memiliki posisi senior yang setara dengan Prabowo. Adapun PKS dinilai memiliki posisi yang lemah.

Di sisi lain, Prasetyo Hadi menjadi satu-satunya pejabat pemerintah yang secara terbuka mengonfirmasi pertemuan Prabowo-Gibran. Ia juga menegaskan bahwa Presiden tidak menolak keinginan Wapres, melainkan memberi masukan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Partai Gerindra, NasDem, maupun PKS terkait penilaian Refly Harun.

Latar Belakang: Mengapa Isu Pengganti Gibran Muncul

Isu pengganti Gibran mencuat setelah Wapres menyatakan niat mundur. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekosongan jabatan Wapres diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Jika Wapres berhenti di tengah masa jabatan, Presiden mengajukan dua calon Wapres kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna.

Namun, mekanisme itu tidak serta-merta memberi hak kepada partai tertentu untuk mengajukan kandidat. Presiden yang memiliki hak konstitusional mengusulkan dua nama. Praktik politik kemudian menentukan partai mana yang dilibatkan.

Refly Harun tampaknya membaca peluang itu dari kacamata posisi politik masing-masing partai. Gerindra sebagai partai Presiden tidak mungkin mengajukan kandidat yang bisa membayangi Prabowo. NasDem, meski senior, dinilai tidak dalam posisi mendorong kader sendiri. PKS, sebagai partai oposisi di luar koalisi, dianggap tak punya daya tawar.

"Gerindra tidak masuk dalam daftar karena partai tersebut dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Surya Paloh dari Partai NasDem dianggap memiliki posisi senior yang setara dengan Prabowo. Adapun PKS dinilai memiliki posisi yang lemah," demikian penjelasan Refly seperti dikutip dari Warta Ekonomi.

Peta koalisi parlemen saat ini menempatkan Gerindra sebagai partai pengusung utama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. NasDem sempat menjadi penantang, tetapi kemudian bergabung dalam kabinet. PKS konsisten di luar pemerintahan.

Dampak: Peta Politik dan Skenario Pengganti Gibran

Jika Gibran benar-benar mundur, MPR akan dipaksa menggelar sidang untuk memilih Wapres baru. Proses itu memakan waktu dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo di tahun kedua.

Refly Harun tidak menyebut partai mana yang berpeluang. Namun, pernyataannya menyiratkan bahwa partai-partai di luar tiga nama tersebut—misalnya Golkar, PKB, Demokrat, atau PDIP—memiliki peluang lebih besar. Analisis itu belum tentu sejalan dengan konfigurasi politik riil di parlemen.

Yang jelas, pernyataan Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Istana tidak dalam posisi menahan Gibran. Presiden disebut memberi masukan, bukan melarang. Sikap itu bisa dibaca sebagai upaya menjaga stabilitas sambil memberi ruang bagi Gibran menyelesaikan persoalan hukum dokumen pendidikannya di PTUN.

Dari sisi publik, isu ini menambah beban politik bagi Gibran yang sejak awal diterpa kontroversi pencalonan. Mundur bisa menjadi jalan keluar, tetapi juga membuka pertanyaan tentang siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga 2029.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Resmi Gibran

Sampai sekarang, belum ada surat pengunduran diri resmi dari Gibran. Prasetyo Hadi hanya menyebut niat yang disampaikan secara lisan dalam pertemuan tertutup. Proses hukum di PTUN juga masih berjalan.

Jika Gibran mengirim surat resmi ke Presiden, maka sesuai Pasal 8 UUD 1945, Presiden akan mengajukan dua calon Wapres ke MPR. Sidang paripurna MPR kemudian digelar untuk memilih salah satu. Proses itu bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Partai-partai yang disebut Refly Harun tidak memiliki kandidat, tetapi bukan berarti mereka tidak akan terlibat dalam lobi politik. Gerindra sebagai partai Presiden tetap akan memainkan peran kunci dalam menentukan dua nama yang diajukan.

Publik menunggu apakah Gibran benar-benar mundur atau hanya menggantungkan isu untuk mendapatkan simpati. Sementara itu, pernyataan Refly Harun menjadi bahan perdebatan di media sosial dan diskusi politik.

Bagi Prabowo, keputusan Gibran adalah ujian pertama dalam mengelola dinamika internal koalisi. Jika salah langkah, stabilitas kabinet bisa terganggu. Jika berhasil, ia bisa memperkuat posisi sebelum menghadapi agenda besar lainnya.

Analisis Redaksi

Pernyataan Refly Harun patut dicermati, tetapi jangan ditelan mentah-mentah. Ia menyebut Gerindra, NasDem, dan PKS tak punya peluang mengajukan pengganti Gibran. Alasannya: Gerindra dipimpin Prabowo, NasDem punya Surya Paloh yang senior, dan PKS lemah. Logika itu masuk akal secara politik, tetapi tidak lengkap secara konstitusional.

Pasal 8 UUD 1945 tidak memberi hak kepada partai untuk mengajukan kandidat. Presiden yang mengusulkan dua nama ke MPR. Artinya, partai mana pun bisa saja mendorong kadernya melalui lobi ke Istana, bukan melalui mekanisme formal. Refly seolah menutup ruang itu tanpa menjelaskan dasar hukumnya.

Yang lebih penting, pernyataan Refly tidak menyentuh aspek hukum dokumen pendidikan Gibran yang sedang diuji di PTUN. Jika Gibran mundur, apakah proses hukum itu berhenti? Atau justru menjadi pintu masuk bagi penyelesaian yang lebih transparan? Refly hanya fokus pada peta partai, bukan substansi persoalan.

Publik berhak mendapat penjelasan utuh, bukan sekadar tebak-tebakan politik. Istana sudah memberi konfirmasi awal melalui Prasetyo Hadi. Sekarang giliran Gibran dan partai-partai untuk bicara terbuka.

Sumber: mkri.id