Ketika Hukum Mengikuti Kekuasaan: Refleksi Filsafat Politik atas Kontroversi Gibran

Tulisan berjudul "Ketika Hukum Mengikuti Kekuasaan" dari Bung Rizal Kamarullah, Inisiator Forest Watch Malut, menyorot kontroversi Gibran dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai cermin bagaimana hukum bisa dibelokkan oleh kepentingan kekuasaan.

Artikel itu dibingkai sebagai "Refleksi Filsafat Politik atas Kontroversi Gibran, Putusan Mahkamah Ko..." dan diterbitkan di kanal Potret Malut. Uraian lengkapnya tidak tersaji dalam ringkasan sumber, tetapi judul dan sudut pandangnya sudah memberi petunjuk arah kritik: relasi antara hukum dan kuasa yang kembali dipertanyakan.

Kontroversi Gibran dan Bayang-Bayang Putusan MK

Nama Gibran dalam judul tulisan merujuk pada sosok yang menjadi pusat perdebatan publik menjelang Pemilu 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah putra Presiden Joko Widodo yang saat itu menjabat Wali Kota Surakarta, lalu maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Jalur pencalonannya tak lepas dari sorotan karena syarat usia. Aturan batas usia minimum 40 tahun untuk capres dan cawapres sempat menjadi pintu masuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi. MK kemudian mengeluarkan putusan yang menafsirkan syarat itu, termasuk pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah terpilih.

Putusan itulah yang memicu gelombang kritik. Banyak pihak menilai penafsiran tersebut membuka jalan bagi Gibran, yang belum berusia 40 tahun, untuk ikut kontestasi. Isu konflik kepentingan mengemuka karena Ketua MK saat itu memiliki hubungan keluarga dengan Presiden.

Kritik tidak berhenti pada soal konflik kepentingan. Publik juga mempersoalkan proses di balik putusan, termasuk dinamika internal lembaga peradilan yang berujung pada putusan etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bagi pengkritik, rangkaian peristiwa itu memperlihatkan bagaimana hukum bisa terasa mengikuti kehendak penguasa.

Pihak yang Bersuara dan Posisi mereka

Rizal Kamarullah menempatkan dirinya sebagai pengkritik dari sudut filsafat politik. Lewat judul tulisannya, ia tidak sekadar membahas satu putusan, melainkan mengajak pembaca melihat pola lebih besar: bagaimana otoritas hukum dipakai untuk melegitimasi kepentingan politik.

Dalam ekosistem wacana publik, suara seperti ini bukan hal baru. Akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sejumlah mantan hakim konstitusi juga menyampaikan keberatan atas proses yang melahirkan putusan tersebut. Mereka menyoroti pentingnya integritas peradilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, pendukung keputusan MK berargumen bahwa putusan itu sah secara hukum dan bersifat final. Bagi mereka, kritik terhadap MK justru berpotensi melemahkan wibawa lembaga peradilan. Perdebatan pun berputar pada dua kutub: legitimasi prosedural versus keadilan substantif.

• Pengkritik: menilai putusan membuka celah konflik kepentingan dan mengancam netralitas peradilan.
• Pendukung: menegaskan putusan sah, final, dan mengikat secara konstitusional.
• Masyarakat sipil: menuntut transparansi dan penguatan etika hakim.

Latar Belakang: Relasi Hukum dan Kekuasaan

Persoalan yang diangkat Rizal bukan hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejak lama, para pemikir politik memperingatkan bahwa hukum tidak pernah benar-benar berada di ruang hampa. Ia selalu bersinggungan dengan kekuasaan.

Dalam tradisi pemikiran politik, relasi itu dibaca dari dua arah. Hukum bisa menjadi alat pembatas kekuasaan, tetapi juga bisa menjadi instrumen yang melegitimasi kekuasaan. Ketika yang kedua terjadi, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung keadilan.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi. Mahkamah Konstitusi diberi mandat sebagai penjaga konstitusi. Karena itu, setiap putusan MK selalu mengandung dua dimensi sekaligus: dimensi yuridis dan dimensi etis-politik.

Ketegangan muncul ketika dimensi etis dianggap terabaikan. Publik tidak hanya membaca pasal demi pasal, tetapi juga menimbang niat dan dampak. Di titik inilah kritik seperti yang dilontarkan Rizal menemukan relevansinya.

Dampak pada Kepercayaan Publik

Kontroversi semacam ini meninggalkan bekas pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Survei dan pemberitaan selama periode tersebut menunjukkan meningkatnya keraguan sebagian warga terhadap netralitas institusi hukum.

Efeknya tidak berhenti pada satu peristiwa. Ketika hukum dianggap bisa menyesuaikan diri dengan kepentingan penguasa, warga cenderung skeptis terhadap proses hukum berikutnya. Legitimasi tidak cukup dibangun lewat kemenangan prosedural, tetapi juga lewat keyakinan publik bahwa keputusan itu adil.

Bagi gerakan masyarakat sipil, momen ini menjadi pemicu untuk menuntut perbaikan. Seruan atas penguatan etika hakim, transparansi proses seleksi, dan independensi lembaga peradilan menguat. Diskusi tentang supremasi hukum kembali menemukan ruang di ruang publik.

Pembacaan lebih lanjut soal relasi hukum dan kekuasaan dapat ditelusuri pada pemberitaan seputar tulisan Rizal Kamarullah di Potret Malut serta liputan mengenai dinamika putusan MK pada kanal situs resmi Mahkamah Konstitusi.

Langkah Selanjutnya bagi Peradilan dan Publik

Setelah putusan diambil, perdebatan tidak otomatis berhenti. Sejumlah pihak mendorong agar evaluasi terhadap etika hakim terus dilakukan. Usulan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal kembali mengemuka.

Di sisi lain, pendidikan politik warga menjadi kunci. Kesadaran bahwa hukum bukan sekadar teks, melainkan juga soal integritas penegaknya, menentukan kualitas demokrasi. Tanpa itu, kritik hanya berhenti sebagai wacana musiman.

Rizal melalui judul tulisannya menempatkan persoalan ini sebagai refleksi, bukan sekadar komentar berita. Ia mengajak pembaca menimbang ulang makna negara hukum ketika prosedur dan keadilan berjalan tidak seiring.

Analisis Redaksi

Kritik yang diangkat Rizal menyentuh titik paling sensitif dalam demokrasi: kepercayaan. Sekali publik percaya bahwa hukum bisa dibengkokkan untuk kepentingan tertentu, memulihkannya jauh lebih sulit daripada memutuskan perkara. Putusan boleh final secara hukum, tetapi penerimaan publik tidak pernah bisa dipaksakan lewat pasal.

Yang sering luput dalam perdebatan adalah soal desain kelembagaan. Selama mekanisme pengawasan hakim bergantung pada internal lembaga, potensi konflik kepentingan akan terus menjadi celah. Penguatan transparansi, termasuk keterbukaan proses dan alasan putusan, menjadi prasyarat untuk merawat legitimasi.

Namun kritik juga perlu berhati-hati agar tidak berubah menjadi delegitimasi buta terhadap seluruh institusi. Menolak sebuah putusan karena tidak sesuai preferensi politik sama problematiknya dengan membiarkan kekuasaan menekan hukum. Titik seimbangnya ada pada argumentasi berbasis prinsip, bukan sentimen.

Refleksi filsafat politik semacam ini sebaiknya dibaca sebagai peringatan, bukan vonis. Hukum yang mengikuti kekuasaan selalu dimulai dari hal kecil: pembiaran, kompromi, dan keyakinan bahwa prosedur cukup. Ketika kesadaran itu hilang, yang tersisa hanyalah kekuasaan yang berpura-pura menjadi hukum.