Mengapa Parpol KIM Kompak Ajukan HMP Ijazah Gibran, Ini Tafsir Adi Prayitno

Pengamat politik Adi Prayitno memberi tafsir atas sikap partai Koalisi Indonesia Maju yang kompak mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) dalam polemik ijazah Gibran. Menurutnya, langkah itu bukan kebetulan, melainkan manuver politik yang perlu dibaca lebih jeli.

Pernyataan itu disampaikan Adi saat mengomentari dinamika di DPR RI, seperti dikutip dari laporan Kompas.com. Sorotan utamanya sederhana: mengapa partai-partai yang tergabung dalam KIM justru bergerak serempak lewat mekanisme HMP, sementara isu ijazah Gibran terus bergulir di ruang publik.

Duduk Perkara Polemik Ijazah Gibran di DPR

Polemik ijazah Gibran menjadi salah satu isu yang menyita perhatian parlemen. Isu ini menyangkut kredensial pendidikan Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden RI. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi syarat pencalonan pada Pilpres 2024.

Dari isu itu, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat. HMP merupakan salah satu hak DPR di samping hak interpelasi dan hak angket, yang diatur dalam undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Yang menjadi sorotan Adi bukan semata substansi ijazahnya, melainkan pola sikap partai. Partai-partai KIM disebut kompak mengajukan HMP, sementara di sisi lain mereka dinilai bungkam ketika polemik yang sama mencuat. Kombinasi dua sikap itu yang membuat Adi memberi tafsir tersendiri.

Siapa Adi Prayitno dan Apa Tafsirnya

Adi Prayitno adalah pengamat politik yang kerap dimintai komentar media nasional soal dinamika parlemen dan partai. Dalam laporan tersebut, ia menjelaskan mengapa partai KIM bungkam soal polemik ijazah Gibran, bahkan sampai mengajukan hak menyatakan pendapat.

Inti tafsirnya: sikap kompak partai KIM tidak bisa dilepaskan dari posisi mereka sebagai pendukung pemerintah. Ketika isu ijazah menekan pemerintahan, partai-partai koalisi memilih satu suara, bukan bersuara sendiri-sendiri. HMP pun dibaca sebagai cara mengelola tekanan publik di forum resmi.

Adi juga menyoroti bahwa mekanisme HMP punya bobot politik berbeda dari sekadar pernyataan di media. Lewat HMP, DPR bisa menyampaikan pendapat resmi atas suatu kebijakan atau peristiwa, dan itu tercatat dalam rekam parlemen. Bagi partai koalisi, langkah ini sekaligus memberi bantalan agar isu tidak terus dibiarkan liar di luar gedung DPR.

Mengapa Partai KIM Dinilai Kompak

Kekompakan partai KIM dalam isu ini dinilai bukan hal aneh. Sejak Pilpres 2024, partai-partai yang tergabung dalam KIM memang menempatkan diri sebagai penopang utama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketika isu sensitif menyangkut Gibran, koordinasi politik menjadi lebih ketat.

Ada beberapa alasan yang bisa dibaca dari sikap itu:

• Menjaga soliditas koalisi agar tidak muncul perpecahan publik di tengah tekanan isu ijazah.
• Mengalihkan pembahasan dari ruang opini ke mekanisme resmi parlemen lewat HMP.
• Melindungi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden dari serangan yang dinilai terus berulang.
• Menghindari kesan partai koalisi pecah suara atau saling bertentangan di depan publik.

Namun Adi mengingatkan bahwa kekompakan itu punya risiko. Jika publik menilai HMP dipakai untuk meredam isu ketimbang menjawab substansi, kepercayaan terhadap parlemen bisa tergerus. Mekanisme resmi seharusnya memperjelas persoalan, bukan menutupnya.

Latar Belakang Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah mekanisme konstitusional yang memberi DPR ruang menyampaikan sikap resmi atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa. Pengajuannya butuh dukungan jumlah anggota tertentu, lalu dibahas dalam rapat paripurna.

Dalam praktiknya, HMP jarang dipakai karena bobot politiknya besar. Ketika partai-partai besar bergerak serempak, sinyal yang dikirim ke publik juga kuat. Itu sebabnya langkah partai KIM dalam polemik ijazah Gibran dibaca sebagai pesan politik, bukan sekadar prosedur.

Pembandingnya bisa dilihat pada penggunaan hak angket dan interpelasi yang beberapa kali mencuat di DPR. Ketiganya sama-sama hak parlemen, tetapi HMP punya posisi khusus karena menyangkut pernyataan pendapat lembaga. Pembahasan soal mekanisme ini juga pernah dibahas dalam literatur resmi parlemen, misalnya di situs DPR RI.

Dampak bagi Peta Politik dan Publik

Langkah partai KIM memunculkan dua kemungkinan pembacaan. Pertama, publik melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab parlemen menjawab keresahan soal ijazah. Kedua, publik menilainya sebagai upaya menutup isu dengan prosedur.

Bagi Gibran, isu ini tetap menjadi beban politik. Selama pertanyaan soal dokumen pendidikan belum tuntas di ruang publik, isu yang sama berpotensi muncul kembali setiap kali ada momentum politik. Bagi partai KIM, kekompakan menjaga koalisi tetap utuh, tetapi juga membuat mereka menanggung risiko opini publik secara kolektif.

Adi Prayitno menempatkan persoalan ini sebagai ujian bagi parlemen. HMP seharusnya menjadi jalan memperjelas duduk perkara, bukan alat untuk meredam suara. Publik akan menilai dari isi pendapat yang disampaikan, bukan dari banyaknya partai yang menandatangani.

Analisis Redaksi

Tafsir Adi Prayitno menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: partai koalisi menghadapi dilema antara melindungi pemerintahan dan menjawab keresahan publik. Kekompakan mengajukan HMP bisa dibaca sebagai disiplin koalisi, tetapi juga bisa dibaca sebagai cara mengalihkan isu dari ruang publik ke ruang rapat.

Yang perlu dicermati, HMP bukan alat untuk membungkam pertanyaan. Jika partai KIM benar-benar ingin menuntaskan polemik ijazah Gibran, mekanisme ini harus dipakai untuk membuka fakta, bukan menutup perdebatan. Publik tidak kekurangan saluran informasi, dan mereka bisa membedakan mana langkah politik yang serius dan mana yang sekadar formalitas.

Ujian sesungguhnya ada pada isi pendapat yang nanti disampaikan. Selama substansinya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, HMP punya nilai. Sebaliknya, jika hanya jadi tameng koalisi, isu ijazah akan tetap hidup di luar gedung parlemen, bahkan setelah rapat paripurna ditutup.

Sumber: dpr.go.id