Pemprov Maluku Minta Akademisi Sosiologi Wujudkan Pembangunan Berkeadilan

Pemerintah Provinsi Maluku meminta kontribusi aktif akademisi dan peneliti sosiologi agar setiap kebijakan pembangunan memiliki sensitivitas sosial dan berkeadilan. Harapan itu disampaikan Sekda Maluku Sadali Ie saat membacakan sambutan Gubernur pada pembukaan Lokakarya APSSI 2026 di Hotel Santika Ambon, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan itu dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema "Keadilan Spasial dan Inklusivitas Ruang Sosial" di lantai 5 hotel tersebut. Forum ini mempertemukan pimpinan program studi sosiologi dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada peserta yang memilih Kota Ambon sebagai tuan rumah. Menurutnya, penyelenggaraan lokakarya nasional ini menjadikan Maluku sebagai ruang pertemuan intelektual nasional sekaligus wadah pertukaran gagasan antara akademisi, pemerintah, dan elemen masyarakat.

Kronologi Lokakarya APSSI 2026 di Ambon

Lokakarya Asosiasi Program Studi Sosiologi Seluruh Indonesia (APSSI) Tahun 2026 dibuka di Hotel Santika Ambon pada Rabu, 11 November 2026. Pembukaan dilakukan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Pattimura, Prof. Dr. Pieter Kakisina, S.Pd., M.Si., didampingi Sekda Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, dan Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si.

Turut mendampingi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpatti, Dr. Wahab Tuanaya, M.Si., serta Ketua Panitia Dr. Fransina Matakena, S.Sos., M.Si. Agenda ini menjadi pertemuan nasional program studi sosiologi yang digelar di Maluku.

Rangkaian acara mencakup lokakarya nasional dan seminar nasional bertema keadilan spasial. Tema itu menyoroti bagaimana ruang sosial dan wilayah pembangunan mesti dikelola secara adil, termasuk di daerah kepulauan seperti Maluku.

Pembukaan dihadiri pula Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia Dr. Arie Sujito, M.Si., Ketua Dewan Pengawas APSSI Dr. Harmona Daulay, M.Si., serta Ketua Umum dan Sekretaris Umum APSSI. Hadir pimpinan jurusan dan program studi sosiologi dari berbagai kampus, pengurus dan anggota APSSI, serta tamu undangan.

Dari lingkungan Unpatti, hadir Ketua Senat Unpatti Tonny Pereira dan Ketua Senat FISIP Zainal Rengifurwarin. Jajaran pimpinan Universitas Pattimura dan Politeknik Negeri Ambon juga tampak hadir. Informasi lengkap mengenai agenda ini dapat dibaca pada laporan LaskarMaluku.com.

Pesan Gubernur Maluku soal Sensitivitas Sosial Kebijakan

Sadali menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena itu, perencanaan mesti didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, karakteristik warga, kebutuhan masyarakat, dan dinamika lingkungan sosial.

Dalam konteks itu, ilmu sosiologi dinilai punya posisi strategis. Sosiologi dipakai untuk membaca realitas sosial, mengidentifikasi persoalan masyarakat, memahami ketimpangan, mengkaji perubahan sosial, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.

"Pemerintah membutuhkan kontribusi para akademisi dan peneliti sosiologi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi dan ekonomi, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," demikian pesan Gubernur Maluku yang disampaikan Sekda.

Pemprov Maluku secara khusus berharap akademisi memberi perhatian pada karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan. Wilayah ini memiliki keragaman geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak bisa disamakan dengan provinsi lain di Jawa atau Sumatra.

Kekayaan nilai kearifan lokal seperti Pela Gandong, Ain Ni Ain, dan Masohi disebut bukan sekadar warisan budaya. Nilai-nilai itu dinilai sebagai modal sosial penting untuk menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, dan membangun kehidupan harmonis di tengah keberagaman.

Karena itu, penelitian dan kajian sosiologi diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret. Bukan sekadar kajian akademik yang berhenti di jurnal, tetapi masukan yang bisa menjawab persoalan pembangunan dan sosial masyarakat kepulauan.

Empat Agenda Strategis yang Diminta Pemprov Maluku

Sekda juga menekankan empat agenda strategis yang perlu menjadi perhatian bersama dalam forum APSSI 2026. Agenda itu menyentuh kurikulum, riset, kolaborasi, dan kohesi sosial.

• Penguatan kurikulum pendidikan sosiologi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan zaman.
• Pengembangan riset sosial yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar kepentingan akademik.
• Peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.
• Penguatan peran ilmu sosiologi dalam menjaga persatuan, toleransi, solidaritas, dan kohesi sosial bangsa.

Menurut Sadali, APSSI diharapkan tidak berhenti sebagai wadah komunikasi antarprogram studi sosiologi. Asosiasi ini mesti melahirkan agenda bersama yang menjadikan ilmu sosiologi bagian penting dalam penyelesaian persoalan dan pembangunan nasional.

"Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama, saling melengkapi, dan memiliki tujuan yang sama," tegasnya.

Pernyataan itu menempatkan sosiologi bukan sebagai ilmu pelengkap, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan pembangunan tidak melahirkan ketimpangan baru. Di Maluku, persoalan akses wilayah, distribusi anggaran, dan kesenjangan antarpulau menjadi isu yang kerap muncul dalam diskusi kebijakan.

Latar Belakang: Maluku sebagai Tuan Rumah APSSI XII

Maluku terpilih sebagai tuan rumah pertemuan nasional program studi sosiologi. Program Studi Sosiologi FISIP Unpatti menjadi penyelenggara, dengan agenda nasional penguatan pendidikan dan pengembangan ilmu sosiologi. Sebelum lokakarya ini, situs yang sama memberitakan bahwa Prodi Sosiologi FISIP Unpatti menjadi tuan rumah APSSI XII.

Pemilihan Ambon memberi makna tersendiri. Selama ini forum-forum akademik nasional cenderung terpusat di Jawa. Dengan digelar di Maluku, pertukaran gagasan diharapkan lebih peka terhadap persoalan daerah kepulauan dan wilayah timur Indonesia.

Tema "Keadilan Spasial dan Inklusivitas Ruang Sosial" relevan dengan kondisi Maluku. Provinsi ini terdiri atas banyak pulau dengan sebaran penduduk dan infrastruktur yang tidak merata. Pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan pendidikan kerap terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu.

Dalam kerangka itu, keadilan spasial bukan sekadar pemerataan fisik. Keadilan spasial juga menyangkut siapa yang mendapat akses, siapa yang tersisih, dan bagaimana kebijakan publik memperlakukan kelompok rentan di wilayah terpencil.

Pemerintah daerah mengakui butuh masukan dari kampus. Kolaborasi antara Unpatti, Politeknik Negeri Ambon, dan pemda disebut sebagai jalur yang paling mungkin untuk menerjemahkan riset sosial menjadi kebijakan yang operasional.

Dampak dan Langkah Selanjutnya bagi Pembangunan Maluku

Dari forum ini, arah yang diharapkan cukup jelas. Pemprov Maluku ingin riset sosiologi masuk ke ruang perencanaan pembangunan, tidak berhenti di laporan akademik. Harapannya, dokumen perencanaan daerah memuat pertimbangan sosial yang lebih kuat.

Bagi kampus, lokakarya ini menjadi panggung untuk menunjukkan relevansi sosiologi. Program studi sosiologi di berbagai daerah bisa membandingkan kurikulum dan metode riset, termasuk cara menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi.

Bagi pemerintah kota dan kabupaten, forum ini menyediakan jaringan ahli yang bisa dilibatkan dalam kajian kebijakan. Kolaborasi semacam itu bisa membantu pemerintah membaca dampak sosial sebuah proyek sebelum menuai konflik.

Langkah berikutnya bergantung pada tindak lanjut. APSSI dan pemda perlu menyepakati bentuk kerja sama yang konkret, misalnya riset bersama, pelibatan akademisi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, atau pengabdian masyarakat berbasis isu kepulauan.

Informasi lain soal komitmen kampus tuan rumah bisa dilihat pada laman resmi Universitas Pattimura. Dari sana terlihat posisi Unpatti sebagai simpul akademik di wilayah Maluku.

Analisis Redaksi

Permintaan Pemprov Maluku kepada akademisi sosiologi terdengar masuk akal, tetapi menyimpan pekerjaan rumah besar. Selama ini riset sosial di daerah kerap menjadi pelengkap dokumen perencanaan, bukan penentu arah kebijakan. Jika pola itu tidak berubah, forum seperti APSSI hanya menghasilkan rekomendasi yang berhenti di meja seminar.

Yang menarik dari sambutan Gubernur adalah penekanan pada sensitivitas sosial dan keadilan, bukan sekadar pertumbuhan. Di provinsi kepulauan, ketimpangan antarpulau adalah persoalan nyata. Anggaran infrastruktur yang menumpuk di satu titik bisa menciptakan pusat pertumbuhan sekaligus meninggalkan wilayah lain. Sosiologi semestinya mampu menunjukkan siapa yang dirugikan dari pilihan itu.

Namun, kolaborasi kampus dan pemerintah butuh mekanisme, bukan sekadar imbauan. Tanpa akses data, jaminan keterlibatan dalam perencanaan, dan anggaran riset yang memadai, akademisi akan tetap menjadi penonton. Pemerintah daerah perlu membuka ruang itu secara formal agar rekomendasi akademik punya daya ikat.

Poin kearifan lokal Pela Gandong, Ain Ni Ain, dan Masohi juga layak dibaca lebih kritis. Nilai-nilai itu bisa menjadi modal kohesi sosial, tetapi tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan struktural. Sosiologi justru dituntut membedakan mana tradisi yang memperkuat solidaritas dan mana yang membekukan ketidakadilan.

Lokakarya di Ambon menjadi ujian kecil. Jika APSSI dan pemda mampu mengubah tema keadilan spasial menjadi program kerja bersama yang terukur, forum ini punya arti. Jika tidak, ia hanya menjadi catatan agenda tahunan yang rutin dibuka dengan sambutan pejabat.