Habib Aboe: Penegakan Hukum Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

Anggota Komisi Hukum DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Dalam refleksi Hari Pahlawan 2026, ia menyoroti fenomena no viral no justice yang mencerminkan keresahan masyarakat.

Refleksi Hari Pahlawan 2026: Momentum Meninjau Ulang Penegakan Hukum

Peringatan Hari Pahlawan 2026 dimaknai Habib Aboe Bakar Alhabsyi sebagai momentum untuk meninjau ulang praktik penegakan hukum di Indonesia. Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PKS ini menilai semangat kepahlawanan tidak seharusnya berhenti pada seremoni atau penghormatan simbolis belaka.

"Hari Pahlawan tidak seharusnya berhenti pada seremoni, penghormatan simbolis, atau mengenang pengorbanan para pejuang kemerdekaan," kata Habib Aboe dalam keterangan yang diterima Beritabuana.co, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan nilai kepahlawanan justru harus diwujudkan dalam keberanian memperjuangkan kebenaran dan komitmen melindungi hak setiap warga negara. Menurutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa kini berarti memastikan negara mampu memberikan perlindungan dan keadilan kepada seluruh rakyat.

Dalam refleksinya, Habib Aboe menyoroti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak cukup dibangun melalui ketegasan aparat dan kepatuhan terhadap prosedur. Hukum juga harus menjamin perlakuan yang setara, melindungi martabat manusia, serta memastikan keadilan tidak bergantung pada kekuasaan maupun sorotan publik.

Fenomena No Viral No Justice dan Persepsi Perbedaan Perlakuan

Salah satu tantangan serius yang disorot Habib Aboe adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ia menilai persepsi mengenai adanya perbedaan perlakuan antara masyarakat kecil dan kelompok yang memiliki kekuasaan menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan.

Fenomena ungkapan no viral, no justice juga mencerminkan keresahan sebagian masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya harapan agar setiap perkara mendapatkan penanganan yang adil tanpa harus terlebih dahulu menjadi perhatian luas di media sosial.

"Keadilan semestinya tidak ditentukan oleh viral atau tidaknya suatu kasus. Penanganan perkara harus berjalan berdasarkan hukum, alat bukti, dan prinsip keadilan, bukan tekanan opini publik maupun kepentingan kelompok tertentu," tegas Habib Aboe.

Ia juga menekankan bahwa kewenangan penegakan hukum merupakan amanah besar. Polisi, jaksa, hakim, dan seluruh aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang dapat menentukan kebebasan, kehormatan, bahkan masa depan seseorang.

Karena itu, ketegasan aparat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral. Keberanian menindak pelanggaran tidak boleh berubah menjadi tindakan sewenang-wenang yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Tiga Prinsip Fondasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Dalam refleksinya, Habib Aboe menggarisbawahi tiga prinsip yang harus menjadi fondasi penegakan hukum di Indonesia:

• Hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia. Setiap orang, termasuk mereka yang berstatus tersangka maupun terdakwa, tetap memiliki hak yang wajib dilindungi. Asas praduga tak bersalah, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap bantuan hukum harus diterapkan secara konsisten.
• Penegakan hukum perlu memberikan ruang bagi pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum pidana dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Namun, pendekatan tersebut tidak boleh dijadikan celah untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kepentingan korban harus tetap menjadi perhatian utama, sementara setiap proses penyelesaian wajib berlangsung secara sukarela dan bebas dari tekanan.
• Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diwujudkan secara nyata. Tidak boleh ada standar penegakan hukum yang berbeda hanya karena seseorang memiliki kekayaan, jabatan, kekuasaan, atau jaringan tertentu.

Habib Aboe juga mengingatkan pentingnya pemikiran hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Hukum tidak semestinya hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dan prosedur administratif, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keadilan.

Dalam pandangan tersebut, aparat penegak hukum tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal. Setiap proses hukum harus mempertimbangkan fakta, kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Tanggung Jawab Bersama Membangun Budaya Hukum Sehat

Habib Aboe menilai tanggung jawab memperbaiki sistem hukum bukan hanya berada di tangan aparat penegak hukum. Pembuat kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat juga memiliki peran dalam membangun budaya hukum yang sehat.

Masyarakat, kata dia, perlu memiliki keberanian menyampaikan kritik sekaligus mengawasi jalannya penegakan hukum. Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang berlaku.

Ia menegaskan, keteladanan dalam penegakan hukum tidak selalu diwujudkan melalui tindakan besar. Menolak suap, bekerja berdasarkan bukti, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, serta berani mengambil keputusan secara independen merupakan bentuk pengabdian yang memiliki arti penting.

"Semangat Hari Pahlawan harus diteruskan melalui tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Habib Aboe.

Hukum Bernurani dan Penolakan terhadap Instrumen Kekuasaan

Dalam refleksinya, Habib Aboe menegaskan bahwa hukum yang memiliki nurani bukan berarti hukum yang lemah. Penegakan hukum harus tetap tegas terhadap kejahatan, termasuk korupsi. Namun, ketegasan tersebut harus berlandaskan keadilan dan tidak boleh berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Ia mengingatkan kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan, slogan, atau janji reformasi. Kepercayaan harus diperoleh melalui konsistensi, keterbukaan, integritas, serta kesediaan institusi hukum mengakui dan memperbaiki setiap kekeliruan.

Refleksi Habib Aboe pada Hari Pahlawan 2026 menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan Indonesia yang adil dan beradab belum selesai. Menghormati jasa para pahlawan bukan sekadar mengenang pengorbanan mereka, melainkan memastikan kemerdekaan benar-benar menghadirkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Sebagai anggota Komisi Hukum DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi juga dikenal aktif dalam isu-isu penegakan hukum dan HAM. Pandangannya ini sejalan dengan seruan berbagai organisasi masyarakat sipil yang mendorong reformasi sistem peradilan pidana, termasuk penguatan keadilan restoratif. Isu no viral no justice sendiri telah lama menjadi perhatian publik, terutama setelah beberapa kasus besar mencuat ke permukaan berkat tekanan media sosial. Untuk konteks lebih luas mengenai diskursus keadilan restoratif di Indonesia, dapat merujuk pada diskusi yang dihimpun oleh Hukumonline, sementara perkembangan isu penegakan hukum terkini dapat dipantau melalui pemberitaan Kompas.com.

Analisis Redaksi

Pernyataan Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyentuh titik paling sensitif dalam diskursus hukum Indonesia: keadilan yang bergantung pada sorotan publik. Fenomena no viral no justice bukan sekadar keluhan warganet, melainkan indikator bahwa sistem peradilan masih menyisakan ruang bagi ketidaksetaraan akses. Ketika sebuah kasus hanya ditangani serius setelah menjadi trending topic, maka prinsip equality before the law sedang dipertaruhkan.

Kritik terhadap penegakan hukum yang bisa menjadi alat kekuasaan bukan hal baru. Namun, mengangkatnya dalam refleksi Hari Pahlawan memberi dimensi moral yang kuat. Para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan dari kolonialisme; kini perjuangan itu berlanjut dengan memastikan negara tidak menjadi penjajah baru bagi rakyatnya sendiri melalui hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tiga prinsip yang digarisbawahi—martabat manusia, pemulihan, dan kesetaraan—sesungguhnya bukan hal baru dalam teori hukum, tetapi implementasinya masih jauh dari memadai.

Yang menarik, Habib Aboe tidak hanya menuding aparat. Ia menyebut pembuat kebijakan, akademisi, media, dan masyarakat turut bertanggung jawab. Ini pengingat bahwa reformasi hukum bukan proyek satu institusi. Tanpa pengawasan publik yang cerdas dan kritik yang bertanggung jawab, slogan reformasi hanya akan berputar pada janji. Kepercayaan publik memang tidak dibangun lewat pernyataan, melainkan lewat konsistensi tindakan. Dan di situlah ujian sesungguhnya bagi seluruh aparat penegak hukum.

Sumber: beritabuana.co