Kemiskinan di Medan Dibahas DPRD dan Akademisi UMSU di RRI

Persoalan kemiskinan di Medan menjadi topik khusus Dialog Interaktif Aspirasi Sumut di Programa 1 LPP RRI Medan FM 94,3 MHz, Rabu (11/11/2026) pagi, dengan tema "Retas Kemiskinan di Tengah Problematika Sosial". Forum itu menghadirkan dua narasumber: Iswanda Ramli, Sekretaris Komisi 2 DPRD Medan, dan Dr. Nalil Khairiah, Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dialog tersebut membahas bagaimana pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan ketika problematika sosial ikut menyertai. Pembahasan disiarkan langsung melalui radio publik dan menjadi ruang bagi legislator serta akademisi untuk memaparkan pandangan mereka soal persoalan yang masih membelit sebagian warga kota.

Kemiskinan di Medan Jadi Fokus Dialog Interaktif RRI

Dialog Interaktif Aspirasi Sumut merupakan program yang rutin mengangkat isu-isu aktual di Sumatera Utara, termasuk persoalan perkotaan. Pada edisi Rabu pagi itu, tema yang diusung secara khusus menyorot kemiskinan, bukan sekadar membahasnya sebagai angka statistik, melainkan sebagai persoalan yang bersinggungan dengan masalah sosial lain.

Pemilihan tema "Retas Kemiskinan di Tengah Problematika Sosial" menandakan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari persoalan sosial yang menyertainya. Persoalan seperti keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja kerap disebut sebagai faktor yang membuat kemiskinan sulit dientaskan.

Keterlibatan dua latar belakang narasumber yang berbeda memperlihatkan upaya menghadirkan sudut pandang yang lengkap. Iswanda Ramli mewakili sisi kebijakan dan anggaran melalui posisinya di Komisi 2 DPRD Medan, sementara Dr. Nalil Khairiah membawa perspektif akademik dari kajian administrasi publik.

Iswanda Ramli dan Peran Komisi 2 DPRD Medan

Iswanda Ramli hadir sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Medan. Dalam struktur DPRD, komisi ini biasanya menangani bidang perekonomian dan keuangan, termasuk pembahasan anggaran yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan.

Kehadiran legislator dalam dialog radio memberi kesempatan bagi publik untuk mendengar langsung bagaimana kebijakan kota dirancang dan dijalankan. Lewat forum seperti ini, warga bisa memahami alur kebijakan dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Namun, dialog tersebut tidak menyajikan rincian angka atau program spesifik yang disampaikan narasumber. Pembahasan lebih bersifat umum mengenai upaya pemerintah dan tantangan sosial yang menyertainya.

Pandangan Akademisi UMSU soal Administrasi Publik

Dari sisi akademik, Dr. Nalil Khairiah, dosen Ilmu Administrasi Publik UMSU, melengkapi pembahasan dengan perspektif tata kelola pemerintahan. Ilmu administrasi publik menempatkan pelayanan negara kepada warga sebagai inti, sehingga kemiskinan dilihat sebagai persoalan efektivitas kebijakan dan distribusi layanan.

Kehadiran akademisi dalam dialog semacam ini penting karena memberi landasan konseptual terhadap persoalan yang kerap dibahas secara teknis di ruang legislatif. Kajian akademik dapat membantu menjelaskan mengapa suatu program berjalan atau justru tersendat.

UMSU sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi di Medan yang memiliki program studi ilmu administrasi publik, sehingga keterlibatan dosennya dalam diskusi kebijakan kota bukan hal yang asing.

Mengapa Kemiskinan Tetap Jadi Persoalan Sosial Perkotaan

Kemiskinan di kota-kota besar seperti Medan bukan hanya soal rendahnya pendapatan. Persoalan ini berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan pekerjaan formal. Ketika satu aspek terganggu, upaya keluar dari kemiskinan ikut terhambat.

Kota Medan sebagai pusat ekonomi Sumatera Utara menghadapi tantangan tersendiri. Arus pendatang yang mencari penghidupan menambah tekanan pada layanan publik dan permukiman, sementara lapangan kerja tidak selalu tumbuh secepat pertambahan penduduk.

Karena itu, tema "problematika sosial" dalam dialog tersebut relevan. Pengentasan kemiskinan menuntut penanganan lintas sektor, bukan hanya bantuan tunai atau program sesaat.

• Keterbatasan akses pendidikan dan keterampilan kerja.
• Layanan kesehatan yang belum menjangkau seluruh warga.
• Permukiman dan sanitasi yang belum layak.
• Kesempatan kerja formal yang terbatas.

Langkah Berikutnya dan Peran Radio Publik

Dialog Interaktif Aspirasi Sumut di LPP RRI Medan menjadi salah satu saluran bagi warga untuk mengikuti pembahasan kebijakan kota. Radio publik dengan jangkauan luas memungkinkan informasi soal program pemerintah tersampaikan ke kelompok masyarakat yang mungkin tidak mengakses media digital.

Ke depan, persoalan kemiskinan di Medan masih akan menjadi agenda yang menuntut perhatian DPRD dan pemerintah kota. Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UMSU dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan kajian berbasis data.

Informasi lebih lanjut mengenai program dan kegiatan RRI Medan dapat diakses melalui laporan RRI Medan. Pembahasan seputar tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik juga dapat ditelusuri melalui situs resmi UMSU.

Analisis Redaksi

Dialog radio soal kemiskinan bukan hal baru, tetapi pilihan menghadirkan legislator dan akademisi sekaligus menunjukkan kesadaran bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan satu pihak. Sayangnya, forum semacam ini kerap berhenti pada tataran wacana tanpa tindak lanjut yang terukur.

Yang dibutuhkan warga Medan bukan sekadar penjelasan bahwa pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan. Mereka perlu tahu program apa yang berjalan, berapa anggarannya, dan bagaimana hasilnya di lapangan. Tanpa keterbukaan itu, dialog hanya menjadi rutinitas penyiaran.

Kolaborasi antara DPRD dan kampus seharusnya menghasilkan kajian yang bisa dipakai memperbaiki kebijakan, bukan hanya bahan diskusi pagi. Jika tidak, problematika sosial yang menyertai kemiskinan akan terus dibahas dari tahun ke tahun tanpa perubahan berarti.

Sumber: umsu.ac.id