Polres Lampura Edukasi Pelajar SMKN 3 Kotabumi soal Pancasila dan Kesadaran Hukum

Polres Lampung Utara menggelar sosialisasi ideologi Pancasila dan kesadaran hukum bagi 75 pelajar SMKN 3 Kotabumi, Rabu. Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari kepolisian, kejaksaan, TNI, dan pemerintah daerah.

Sosialisasi Pancasila di SMKN 3 Kotabumi Berlangsung Empat Setengah Jam

Kegiatan bertajuk Sosialisasi Ideologi Pancasila Tahun 2026 itu digelar bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan unsur terkait. Lokasinya di SMKN 3 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung.

Menurut laporan ANTARA News Lampung, acara berlangsung pukul 09.00 hingga 13.30 WIB. Total ada 75 siswa dan 10 perwakilan guru yang mengikuti sosialisasi.

Narasumber datang dari empat institusi: kepolisian, kejaksaan, TNI, dan pemerintah daerah. Kombinasi itu menunjukkan sosialisasi tidak hanya berbicara soal ideologi, tetapi juga menyentuh aspek penegakan hukum dan pemerintahan.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini saat dikonfirmasi di Lampung Selatan, Rabu, mengatakan sosialisasi ini merupakan upaya membekali generasi muda dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta pentingnya menaati aturan hukum sejak dini.

Pesan Kapolres Lampura: Generasi Muda Aset Bangsa

Dalam keterangannya, AKBP Raswidiati menekankan posisi pelajar sebagai bagian dari masa depan bangsa. Pemahaman ideologi dan hukum dinilai menjadi bekal dasar sebelum mereka masuk ke kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

"Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dibekali dengan pemahaman ideologi Pancasila dan kesadaran hukum. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, pelajar diharapkan mampu menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta menjauhi perilaku yang bertentangan dengan hukum," katanya.

Ia juga mengingatkan pelajar agar memanfaatkan masa muda dengan kegiatan positif. Prestasi menjadi prioritas, pergaulan perlu dijaga, dan pengaruh lingkungan negatif harus dihindari karena bisa merugikan masa depan.

Pesan itu relevan dengan konteks pelajar sekolah menengah kejuruan yang sebentar lagi akan masuk ke dunia kerja atau pendidikan tinggi. Di titik itu, keputusan sehari-hari seperti memilih teman dan aktivitas luang ikut menentukan arah hidup mereka.

KUHP dan KUHAP Jadi Materi Kesadaran Hukum

Salah satu bagian penting dari sosialisasi ini adalah pengenalan ketentuan hukum. Menurut Kapolres, pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP penting bagi pelajar.

Tujuannya agar pelajar mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, mereka perlu memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang diambil.

Dua undang-undang itu memang menjadi rujukan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHP hasil pembaruan menggantikan aturan warisan kolonial, sementara KUHAP mengatur prosedur hukum acara yang menyertainya.

Bagi pelajar, pengenalan ini bukan berarti mereka harus menghafal pasal. Yang ditekankan adalah kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki batas dan akibat hukum yang jelas.

Kolaborasi Polres, Kejaksaan, TNI, dan Pemkab Lampung Utara

Sosialisasi ini bukan kerja tunggal kepolisian. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terlibat sebagai penyelenggara bersama, sementara kejaksaan dan TNI mengirim narasumber.

Pola kolaborasi semacam ini lazim digunakan untuk menyampaikan pesan kebangsaan ke sekolah-sekolah. Kehadiran beberapa institusi sekaligus memberi sudut pandang berbeda: kepolisian berbicara soal ketertiban, kejaksaan soal proses hukum, TNI soal bela negara, dan pemda soal kebijakan daerah.

Bagi sekolah, kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan karakter siswa di luar jam pelajaran formal. SMKN 3 Kotabumi menjadi tuan rumah pada gelaran tahun ini.

Harapan yang diletakkan pada kegiatan ini cukup jelas: meningkatkan nasionalisme dan membentuk karakter pelajar yang berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Dampak yang Diharapkan dan Langkah Berikutnya

Efek langsung dari sosialisasi ini sulit diukur dalam sehari. Namun ada beberapa hal yang bisa dicatat sebagai target antara:

• Pelajar mengenali nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam pergaulan sehari-hari.
• Siswa memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.
• Pelajar mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang melanggar aturan.
• Pihak sekolah memiliki rujukan materi untuk pembinaan karakter lanjutan.

Polres Lampung Utara berharap sosialisasi ini tidak berhenti di ruang kelas. Kesadaran hukum dinilai perlu tumbuh di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat sekaligus.

Ke depan, keberlanjutan program semacam ini akan bergantung pada kerja sama antara kepolisian, pemda, sekolah, dan institusi lain. Sosialisasi yang hanya sekali digelar cenderung cepat menguap tanpa penguatan di lingkungan terdekat siswa.

Untuk informasi lain seputar penegakan hukum dan kegiatan kepolisian di wilayah Lampung, pembaca bisa mengakses kanal Polri.

Analisis Redaksi

Sosialisasi Pancasila dan kesadaran hukum di sekolah bukan hal baru. Hampir setiap tahun kepolisian daerah menjalankan program serupa. Pertanyaannya bukan pada ada atau tidaknya kegiatan, melainkan pada seberapa jauh pesan itu menempel pada perilaku siswa setelah acara selesai.

Yang menarik dari gelaran di SMKN 3 Kotabumi adalah pilihan materinya. Polres Lampura tidak berhenti pada ceramah ideologi, tetapi menyentuh KUHP dan KUHAP—dua regulasi yang relatif baru dan jarang dikenalkan ke pelajar. Langkah ini masuk akal karena banyak siswa baru bersentuhan dengan hukum ketika sudah berhadapan dengan masalah, bukan sebelumnya.

Namun ada catatan. Sosialisasi empat setengah jam dengan 75 siswa tidak akan cukup untuk menanamkan kesadaran hukum secara mendalam. Diperlukan kelanjutan, misalnya lewat mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, atau pendampingan rutin dari kepolisian sektor terdekat. Tanpa itu, acara semacam ini berisiko menjadi seremonial tahunan yang hadir, selesai, lalu dilupakan.