Sekat Hermeneutika dan Pergeseran Kepastian Teks Normatif Hukum

Kepastian teks hukum menjaga prediktabilitas, legitimasi demokratis, serta batas diskresi penafsir dalam penerapan norma perundang-undangan. Gagasan itu menjadi titik tolak pembahasan soal sekat hermeneutika dan pergeseran kepastian teks normatif yang dipublikasikan di kanal Filsafat Mahkamah Agung.

Uraian itu tidak berhenti pada definisi. Ia menyoroti satu persoalan lama yang kembali mengemuka: sejauh mana penafsir boleh bergerak menjauh dari bunyi pasal sebelum penafsirannya dianggap melampaui batas.

Istilah sekat di sini bukan metafora kosong. Sekat hermeneutika menandai garis pemisah antara teks yang sudah disepakati pembentuk undang-undang dan ruang tafsir yang dibuka oleh penegak hukum.

Apa yang Dimaksud Sekat Hermeneutika dalam Hukum

Hermeneutika dalam ilmu hukum berbicara tentang cara memahami dan menafsirkan teks. Teks yang dimaksud bukan puisi atau novel, melainkan rumusan pasal yang lahir dari proses politik legislasi.

Karena lahir dari proses politik, teks hukum membawa dua beban sekaligus. Ia harus bisa dibaca secara sama oleh siapa pun yang berkepentingan, dan ia harus tetap bisa menjawab persoalan yang tidak terbayangkan saat pasal itu dirumuskan.

Di titik itulah sekat bekerja. Sekat hermeneutika menetapkan bahwa penafsiran tidak boleh menjadi pintu belakang untuk mengganti kehendak pembentuk undang-undang dengan kehendak penafsir.

Pandangan ini sejalan dengan pembahasan klasik tentang tafsir otentik, yaitu penafsiran yang kewenangannya melekat pada pembentuk undang-undang. Dalam kerangka itu, hakim dan penegak hukum lain memang menafsirkan, tetapi tidak menciptakan norma baru.

Kepastian teks normatif lalu menjadi jangkar. Tanpa jangkar itu, dua perkara dengan fakta mirip bisa berujung pada putusan yang bertolak belakang hanya karena penafsirnya berbeda.

Mengapa Kepastian Teks Normatif Menjadi Pertaruhan

Kepastian teks hukum punya fungsi yang sangat praktis. Warga negara, pelaku usaha, dan aparat perlu tahu akibat hukum dari perbuatan tertentu sebelum perbuatan itu dilakukan.

Fungsi pertama adalah prediktabilitas. Jika bunyi pasal dapat dibelokkan sesuka penafsir, perencanaan hukum menjadi mustahil. Kontrak, izin, dan sengketa kehilangan pijakan.

Fungsi kedua adalah legitimasi demokratis. Undang-undang disahkan oleh lembaga yang dipilih rakyat melalui prosedur yang terbuka. Menafsirkan teks sampai berubah makna berarti memindahkan kekuasaan legislasi ke tangan yang tidak dipilih untuk itu.

Fungsi ketiga adalah batas diskresi. Diskresi penafsir memang diperlukan, terutama ketika teks menghadapi kekosongan atau kekaburan. Namun diskresi tanpa sekat mudah berubah menjadi kesewenangan.

Ketiga fungsi itu menjelaskan mengapa perdebatan soal hermeneutika bukan urusan akademik semata. Ia menyangkut cara negara memperlakukan teks yang mengikat warganya.

Ketegangan antara Teks dan Keadilan yang Dicari

Di sisi lain, sekat yang terlalu kaku juga menyimpan risiko. Teks yang dibiarkan apa adanya bisa menghasilkan ketidakadilan ketika diterapkan pada kasus yang tidak terbayangkan pembuatnya.

Di sinilah pergeseran terjadi. Banyak kalangan mendorong penafsiran yang lebih peka pada konteks, perkembangan masyarakat, dan tujuan sosial dari sebuah aturan.

Metode tafsir yang lazim dipakai untuk menjembatani ketegangan itu antara lain:

• Tafsir gramatikal, yang bertumpu pada makna kata dan susunan kalimat dalam pasal.
• Tafsir sistematis, yang membaca satu pasal dalam kaitannya dengan pasal lain dan keseluruhan undang-undang.
• Tafsir historis, yang menelusuri maksud pembentuk undang-undang saat pasal itu dibahas.
• Tafsir teleologis, yang menggali tujuan yang hendak dicapai oleh norma tersebut.

Semua metode itu sah. Persoalannya bukan pada pilihan metode, melainkan pada akibatnya. Ketika tafsir teleologis dipakai untuk membalik makna yang sudah jelas, sekat hermeneutika sedang diuji.

Pembahasan di kanal Mahkamah Agung ini menempatkan persoalan tersebut sebagai soal filsafat hukum, bukan sekadar teknik peradilan. Sebab, pilihan menafsir selalu mengandung pilihan nilai.

Pergeseran yang Terjadi di Ruang Peradilan

Dalam praktik, pergeseran kepastian teks normatif paling terasa di ruang peradilan. Hakim berhadapan dengan dua tuntutan yang kerap bertabrakan: kepastian hukum dan rasa keadilan.

Putusan yang terlalu harfiah bisa dianggap mengabaikan rasa keadilan. Putusan yang terlalu kreatif bisa dianggap melampaui kewenangan.

Karena itu, doktrin peradilan biasanya menempatkan teks sebagai titik awal, bukan titik akhir. Teks dibaca lebih dahulu, lalu konteks menjelaskan, bukan menggantikan.

Urutan itu penting. Jika konteks ditempatkan lebih dahulu dan teks disesuaikan belakangan, kepastian hukum kehilangan pijakan. Penafsiran berubah menjadi pembenaran atas kesimpulan yang sudah dipilih sebelumnya.

Konsekuensinya terasa pada tingkat kepercayaan publik. Masyarakat menilai sistem hukum bukan hanya dari benar-salah putusan, tetapi juga dari apakah putusan itu dapat diprediksi dan dijelaskan.

Langkah Menjaga Sekat Tanpa Membekukan Hukum

Menjaga sekat hermeneutika tidak berarti menolak semua penafsiran. Yang dibutuhkan adalah disiplin metodologis, yaitu kewajiban menjelaskan alasan tafsir secara terbuka dalam pertimbangan hukum.

Pertimbangan yang terbuka memungkinkan pihak yang berperkara memahami mengapa sebuah pasal dibaca dengan cara tertentu. Ia juga memungkinkan pengawasan oleh publik dan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi.

Selain itu, pembentuk undang-undang memikul tanggung jawab utama. Jika sebuah norma berulang kali ditafsirkan melenceng karena rumusannya kabur, yang perlu diperbaiki adalah rumusannya, bukan sekadar penafsirnya.

Di sisi lain, penafsir perlu terus dilatih membaca teks secara sistematis. Kemampuan itu menjadi rem alami terhadap dorongan menafsir terlalu jauh.

Pembahasan di kanal Filsafat Mahkamah Agung ini menutup uraiannya pada satu titik: kepastian teks bukan penghalang keadilan, melainkan syarat agar keadilan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Redaksi

Perdebatan soal sekat hermeneutika sebenarnya bukan pertarungan antara kaku dan luwes. Ini soal siapa yang berwenang mengubah makna aturan yang mengikat publik. Ketika penafsiran bergeser terlalu jauh tanpa alasan metodologis yang jelas, yang runtuh bukan hanya kepastian, tetapi juga rantai pertanggungjawaban demokratis.

Yang sering luput dibahas adalah biaya sosial dari tafsir yang terlalu bebas. Warga yang tidak punya akses pada perdebatan akademik menanggung akibatnya paling besar. Mereka membaca pasal sebagaimana tertulis, lalu berhadapan dengan tafsir yang berbeda di ruang sidang.

Karena itu, seruan menjaga kepastian teks normatif bukan romantisme legalistik. Ia adalah permintaan agar setiap penafsiran dijelaskan, diuji, dan dapat dikritik. Tanpa itu, hermeneutika berhenti menjadi ilmu dan berubah menjadi alat.