Kuasa Hukum Keluarga Denis Minta Foto Almarhum yang Beredar di Media Sosial Dihapus

Kuasa hukum orang tua dan keluarga almarhum Denis bin Darwin meminta seluruh foto mendiang yang beredar di media sosial segera dihapus. Permintaan itu disampaikan melalui keterangan pers di Makassar, Rabu (11/11/2026), menyusul beredarnya foto almarhum yang diduga bermula dari akun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

Pihak keluarga menilai penyebarluasan foto tersebut tidak menghormati perasaan mereka yang sedang berduka. Kuasa hukum dari SHK Law Firm juga menegaskan bahwa keluarga telah mencabut laporan atau pengaduan yang sebelumnya disampaikan ke Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan.

Kronologi Beredarnya Foto Almarhum Denis

Menurut keterangan kuasa hukum, penyebaran foto almarhum diduga bermula dari akun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar. Foto itu kemudian diteruskan oleh sejumlah akun media sosial lainnya.

“Penyebarluasan tersebut diduga bermula dari akun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, kemudian diteruskan oleh sejumlah akun media sosial lainnya,” ujar tim kuasa hukum dalam keterangan persnya.

Pihak keluarga baru mengetahui foto tersebut beredar luas setelah sejumlah pihak menghubungi mereka. Kuasa hukum menyebut penyebaran itu berlangsung cepat di berbagai platform, sehingga sulit dikendalikan.

Karena itu, pada Rabu (11/11/2026), tim kuasa hukum menyampaikan keberatan resmi dan meminta agar seluruh foto almarhum yang telah diunggah segera dihapus dari berbagai platform media sosial maupun media lainnya.

Pihak yang Terlibat dan Isi Keterangan Pers

Keterangan pers disampaikan oleh tim kuasa hukum keluarga almarhum Denis bin Darwin, yakni Muh. Syahban Munawir, S.H., M.H., Muh. Habibi Masdin, S.H., M.H., dan Kusmianto, S.H., M.H. Ketiganya berasal dari SHK Law Firm.

Dalam pernyataannya, kuasa hukum menegaskan bahwa orang tua dan keluarga almarhum Denis tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain selain SHK Law Firm. Mereka meminta tidak ada pihak yang mengatasnamakan keluarga tanpa persetujuan dan kuasa yang sah.

“Keluarga tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain selain SHK Law Firm untuk mewakili kepentingan hukum keluarga maupun almarhum,” tegas kuasa hukum.

Selain itu, keluarga telah mengambil langkah mencabut laporan atau pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Kuasa hukum berharap keputusan tersebut dihormati dan tidak ada lagi pihak yang memperkeruh keadaan dengan membangun opini atau narasi yang dapat menimbulkan polemik.

Latar Belakang Pencabutan Laporan ke Propam Polda Sulsel

Sebelumnya, keluarga almarhum Denis bin Darwin menyampaikan pengaduan ke Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan. Pengaduan itu terkait permasalahan yang terjadi sebelumnya. Namun, keluarga memutuskan mencabut laporan tersebut.

Kuasa hukum menegaskan bahwa pada prinsipnya keluarga sudah tidak lagi mempersoalkan permasalahan yang sebelumnya terjadi. Pencabutan laporan itu menjadi bagian dari upaya keluarga mengakhiri polemik.

“Keluarga sudah tidak lagi mempersoalkan permasalahan yang sebelumnya terjadi,” kata kuasa hukum.

Meski demikian, keluarga tetap menyoroti penyebaran foto almarhum yang dinilai tidak beretika. Mereka berharap pencabutan laporan tidak disalahartikan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk keinginan untuk berdamai dan menjalani kehidupan tanpa polemik berkepanjangan.

Dampak Penyebaran Foto terhadap Keluarga

Kuasa hukum menilai penyebarluasan foto almarhum tidak menghormati perasaan keluarga yang sedang berduka. Tindakan itu juga berpotensi mencederai martabat dan kehormatan almarhum.

Keluarga saat ini hanya menginginkan ketenangan, penghormatan terhadap almarhum, serta kesempatan untuk menjalani kehidupan tanpa polemik berkepanjangan. Mereka berharap tidak ada lagi yang menjadikan foto maupun peristiwa yang dialami almarhum sebagai bahan publikasi, konten, atau kepentingan tertentu.

Kuasa hukum turut mengimbau media dan pengguna media sosial agar mengedepankan etika, kehati-hatian, serta menghormati privasi keluarga yang sedang berduka. Imbauan itu disampaikan agar penyebaran foto tidak terus berlanjut dan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga.

Selain itu, keluarga meminta agar nama baik dan martabat almarhum tetap dijaga. Mereka tidak ingin peristiwa yang menimpa almarhum terus diungkit dan dijadikan konsumsi publik.

Langkah Selanjutnya dan Imbauan kepada Media Sosial

SHK Law Firm menegaskan bahwa keluarga tidak menghendaki persoalan ini terus diperpanjang. Keluarga hanya meminta seluruh pihak menghormati keputusan mereka, menjaga nama baik dan martabat almarhum, serta segera menghapus foto-foto yang telah disebarluaskan.

Kuasa hukum juga meminta agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan keluarga tanpa persetujuan dan kuasa yang sah. Mereka menegaskan bahwa hanya SHK Law Firm yang berhak mewakili keluarga dalam perkara ini.

Hingga keterangan pers disampaikan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai langkah hukum yang akan diambil jika foto tersebut tetap beredar. Namun, keluarga berharap imbauan ini direspons dengan itikad baik oleh semua pihak.

“Kami meminta seluruh pihak menghormati keputusan keluarga, menjaga nama baik dan martabat almarhum, serta segera menghapus foto-foto yang telah disebarluaskan,” ujar kuasa hukum.

Analisis Redaksi

Permintaan keluarga Denis bin Darwin untuk menghapus foto almarhum dari media sosial adalah pengingat keras bahwa etika jurnalistik dan bermedia sosial tidak boleh kalah oleh kecepatan menyebarkan konten. Apa yang dilakukan sejumlah akun, termasuk yang diduga bermula dari LBH Makassar, menunjukkan bahwa batas antara kepentingan publik dan eksploitasi privasi masih sering kabur.

Keputusan keluarga mencabut laporan ke Propam Polda Sulsel seharusnya dibaca sebagai upaya meredakan ketegangan, bukan sebagai celah untuk terus menyebarkan foto mendiang. Penyebaran foto almarhum tanpa izin keluarga, apalagi dengan narasi yang memperkeruh suasana, justru melukai mereka yang sedang berduka. Media dan pengguna media sosial perlu menimbang ulang urgensi publikasi semacam itu.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan penghormatan terhadap privasi. Tanpa kesadaran itu, media sosial akan terus menjadi ruang yang mudah melukai. Keluarga berhak mendapatkan ketenangan, dan almarhum berhak mendapatkan penghormatan terakhir tanpa dieksploitasi.

Sumber: ruminews.id, hukumonline.com