HMP Gibran di DPR: Pakar Hukum Sebut Sidang MPR Jadi Ajang Bela Diri Terakhir

Pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai gugatan suket Gibran Rakabuming Raka di PTUN tidak tepat untuk mempertahankan jabatan wakil presiden. Menurutnya, sidang MPR justru akan menjadi kesempatan terakhir Gibran membela diri setelah DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP).

Aan menyampaikan pandangan itu dalam program "Kompas Petang" KompasTV, Rabu (11/11/2026). Ia menjawab langsung soal peluang Gibran mempertahankan posisinya sebagai orang nomor dua di republik ini.

"Kecil menurut saya, kecil dalam posisi seperti ini. Apalagi kan ada kasus sampingan soal penyadapan dan sebagainya sehingga membentuk sebuah atmosfer politik yang kurang menguntungkan bagi Wapres," kata Aan.

Mengapa Gugatan Suket di PTUN Dinilai Tidak Tepat

Aan membedakan dua jalur hukum yang kini membelit Gibran. Jalur pertama adalah gugatan surat keterangan (suket) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jalur kedua adalah proses pemakzulan yang tengah bergulir di DPR.

Menurut Aan, keduanya berada di rezim hukum yang berbeda. Gugatan suket adalah perkara tata usaha negara, sementara pemakzulan tunduk pada mekanisme konstitusional. Karena itu, ia menilai keliru bila Gibran berharap bisa mempertahankan jabatannya lewat PTUN.

Ada persoalan teknis lain yang membuat gugatan itu rawan kandas. Jika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeksekusi putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan suket Gibran, objek perkara di PTUN dianggap hilang.

"Begitu objeknya hilang, maka perkara itu tidak bisa dilanjutkan," ujar Aan dalam keterangannya.

Artinya, jalur PTUN tidak bisa dipakai sebagai tameng politik. Aan menegaskan, upaya membuktikan keabsahan pendidikan dan memperjuangkan posisi wapres tidak bisa disatukan dalam satu perkara tata usaha negara.

Jalur HMP dan Ambang Dua Pertiga di Paripurna DPR

Perhatian kini bergeser ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Dalam forum itu, HMP yang diusulkan sejumlah anggota DPR akan diputuskan dengan syarat kuorum dan ambang persetujuan dua pertiga.

Aan menyebut proses konstitusional baru resmi bergulir bila HMP disetujui dalam paripurna dengan kehadiran sesuai kuorum. Bila lolos, pendapat DPR diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikaji.

"Kita lihat paripurna besok di DPR apakah memang berhasil dari dua pertiga yang hadir dan dua pertiga itu setuju untuk mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi," kata Aan.

Jika MK memutuskan pendapat DPR terbukti, usulan pemakzulan diteruskan ke MPR RI. Pada titik itu, menurut Aan, prosesnya tidak lagi bisa dihentikan.

"Kalau sampai setuju ke sana, kan proses itu akan bergulir, tidak bisa dihentikan. Tinggal kemudian bagaimana Mahkamah memeriksa," jelasnya.

Ia menambahkan, begitu HMP digulirkan DPR, pemakzulan Gibran telah memasuki proses konstitusional yang tidak bisa dibatalkan. Tahapan ini berbeda dari sekadar manuver politik harian di Senayan.

Sidang MPR sebagai Panggung Bela Diri Gibran

Aan menyoroti satu tahapan yang jarang dibahas: sidang di MPR. Menurutnya, di forum itulah Gibran mendapat ruang resmi untuk menyampaikan keterangan dan penjelasan soal posisinya.

"MPR kemudian akan melakukan Sidang MPR. Nanti di sana memang diberi kesempatan Wakil Presiden untuk menyampaikan keterangan penjelasan soal posisinya," kata Aan.

Ia menilai Gibran sebaiknya memanfaatkan forum itu untuk "fight" secara politik. Sebab, keputusan akhir di MPR ditentukan oleh konfigurasi politik antaranggota, bukan semata perkara hukum.

"Kalau mau fight yang di sana (MPR) sebenarnya, sehingga bisa memengaruhi aspek politik yang ada di dalam anggota MPR," ujarnya.

Dengan kata lain, pembelaan di MPR harus mampu meyakinkan anggota MPR yang berasal dari berbagai fraksi. Ini bukan pekerjaan mudah, mengingat HMP di DPR disebut-sebut mendapat dukungan lintas fraksi.

Tekanan Politik di Sekitar Wapres Gibran

Aan tidak memungkiri adanya tekanan politik yang menyertai proses ini. Ia menyebut kasus sampingan soal penyadapan ikut membentuk atmosfer yang kurang menguntungkan bagi Gibran.

Sejumlah dinamika lain juga mewarnai situasi. Isu mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden sempat mencuat, dan organisasi relawan Projo disebut membenarkan kabar tersebut. Namun, belum ada konfirmasi resmi soal pengunduran diri itu.

Di sisi lain, sejumlah pihak justru mendesak Gibran tidak mundur. Alasannya, proses HMP harus dituntaskan agar tidak meninggalkan persoalan konstitusional yang menggantung.

Peta kekuatan di DPR pun menjadi kunci. Bila paripurna menyetujui HMP, tahapan berikutnya berada di tangan MK, lalu MPR. Setiap tahap punya logika dan tekanan politiknya sendiri.

Bagi Aan, urutan itu harus dipahami Gibran dan tim hukumnya. Fokus pada PTUN dinilai hanya membuang waktu, sementara pintu pembelaan yang sesungguhnya ada di sidang MPR.

Langkah Berikutnya: Paripurna, MK, hingga MPR

Rangkaian proses ini bisa dibaca dalam beberapa tahap yang saling bergantung:

• Paripurna DPR, Kamis (12/11/2026): HMP diputuskan dengan syarat kuorum dan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir.
• Pengajuan ke MK: Bila HMP disetujui, pendapat DPR dikaji Mahkamah Konstitusi.
• Putusan MK: Jika pendapat DPR diputuskan terbukti, usulan pemakzulan diteruskan ke MPR.
• Sidang MPR: Gibran mendapat kesempatan menyampaikan keterangan dan membela posisinya.

Di luar jalur itu, perkara suket tetap berjalan di PTUN. Sidang dilaporkan dilanjutkan, dan hakim menolak pencabutan gugatan. Namun, Aan menegaskan jalur ini tidak bisa dibandingkan dengan rezim pemakzulan.

Yang paling menentukan justru hasil paripurna. Bila angkanya tidak mencapai dua pertiga, proses konstitusional tak bergulir. Bila tercapai, Gibran harus bersiap menghadapi babak baru di MK dan MPR.

Untuk konteks hukum tata negara Indonesia, mekanisme pemakzulan diatur dalam Mahkamah Konstitusi dan melibatkan tiga lembaga: DPR, MK, dan MPR. Karena itu, setiap tahapan punya konsekuensi hukum yang mengikat.

Analisis Redaksi

Pernyataan Aan Eko Widiarto menempatkan persoalan Gibran pada tempat yang semestinya: ini bukan perkara administrasi pendidikan semata, melainkan pertarungan konstitusional. Memaksakan pembelaan lewat PTUN terlihat seperti mencari jalan pintas dari proses yang sudah berjalan di DPR. Secara hukum, jalur itu rapuh karena objek perkaranya berpotensi hilang begitu putusan MA dieksekusi.

Yang menarik, Aan justru menunjukkan ruang yang lebih masuk akal bagi Gibran, yakni sidang MPR. Di forum itu, pembelaan tidak lagi soal pasal dan ayat, tetapi soal keyakinan politik anggota MPR. Ini menuntut strategi berbeda: transparansi, komunikasi publik, dan kemampuan meyakinkan fraksi-fraksi yang selama ini berseberangan.

Namun, ada catatan kritis. Bila HMP memang menguat lintas fraksi, peluang Gibran di MPR tidak bisa dibesar-besarkan. Kecilnya peluang itu, seperti diakui Aan, mencerminkan realitas politik yang keras. Karena itu, paripurna 12 November menjadi momen penentu: bukan hanya bagi Gibran, tetapi juga bagi cara DPR menempatkan mekanisme konstitusional sebagai jalan terhormat, bukan alat tekanan politik sesaat.