Kodaeral IX Perkuat Penegakan Hukum Laut dan Pengamanan Aset Negara di Ambon

Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX memperkuat pemahaman hukum personel dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, sekaligus meningkatkan kepastian hukum pengelolaan aset negara. Langkah itu diwujudkan lewat Sosialisasi Hukum Laut dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal) Nomor 11 Tahun 2026 serta Eksaminasi Aset Tanah TNI AL dan Barang Milik Negara (BMN) Bidang Yuridis di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX, Halong, Ambon, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan itu menggabungkan dua agenda yang saling terkait: pembekalan hukum bagi personel yang bertugas di laut, dan penelusuran status hukum aset tanah serta BMN yang dikelola satuan TNI AL di wilayah Maluku. Informasi ini pertama dilaporkan RRI Ambon.

Sosialisasi Hukum Laut bagi Personel Kodaeral IX

Wilayah kerja Kodaeral IX mencakup perairan Maluku yang dikenal padat aktivitas pelayaran, perikanan, dan penyeberangan antarpulau. Kondisi itu membuat personel TNI AL di lapangan hampir selalu bersinggungan dengan persoalan hukum: mulai dari penindakan pelanggaran di laut, penanganan kapal asing, hingga sengketa pemanfaatan ruang laut.

Sosialisasi hukum laut dalam kegiatan ini diarahkan agar personel memahami kerangka aturan yang mengikat ketika mengambil tindakan di perairan. Penegakan hukum di laut tidak bisa disamakan dengan penindakan di darat. Ada rezim hukum nasional dan internasional yang harus dipatuhi, termasuk soal kewenangan, prosedur pemeriksaan kapal, dan perlindungan terhadap hak-hak awak kapal.

Kodaeral IX menempatkan sosialisasi ini sebagai bagian dari pembinaan personel. Tujuannya bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi memastikan setiap tindakan di lapangan punya dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkasal Nomor 11 Tahun 2026 Jadi Acuan Baru

Selain hukum laut, kegiatan di Gedung Manggala Loka juga membahas Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal) Nomor 11 Tahun 2026. Perkasal adalah instrumen internal TNI AL yang mengatur tata cara, prosedur, dan pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan angkatan laut.

Kehadiran Perkasal baru menuntut penyesuaian di tingkat satuan. Personel perlu memahami isi aturan tersebut agar pelaksanaan tugas sehari-hari tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sosialisasi menjadi jalur paling langsung untuk menyampaikan perubahan itu ke satuan-satuan di bawah Kodaeral IX.

Dalam konteks penegakan hukum, acuan yang jelas membantu mengurangi risiko tindakan yang berlebihan atau justru lemah di lapangan. Dua hal itu sama-sama merugikan: tindakan berlebihan membuka celah gugatan, sementara tindakan lemah melemahkan wibawa negara di perairan.

Eksaminasi Aset Tanah TNI AL dan BMN

Agenda kedua adalah Eksaminasi Aset Tanah TNI AL dan Barang Milik Negara (BMN) Bidang Yuridis. Eksaminasi dalam konteks ini adalah penelaahan menyeluruh terhadap dokumen dan status hukum aset, bukan pemeriksaan fisik semata.

Aset tanah dan BMN di lingkungan TNI AL tersebar di banyak lokasi, sebagian sudah bersertifikat, sebagian masih dalam proses penataan. Persoalan klasik yang kerap muncul meliputi batas bidang tanah yang tidak jelas, dokumen kepemilikan yang belum lengkap, hingga potensi tumpang tindih klaim dengan pihak lain.

Melalui eksaminasi yuridis, satuan dapat memetakan aset mana yang statusnya sudah aman dan mana yang masih perlu ditertibkan. Langkah ini penting karena aset negara yang tidak tertib administrasi rawan diserobot pihak lain. Pemetaan juga memudahkan pengambilan keputusan di tingkat komando.

Mengapa Maluku Menjadi Titik Perhatian

Maluku adalah wilayah kepulauan dengan garis pantai panjang dan laut yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Perairan Maluku masuk jalur pelayaran strategis dan kaya sumber daya perikanan. Aktivitas ilegal, dari penangkapan ikan tanpa izin hingga pelanggaran lintas batas, menjadi persoalan yang berulang.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan perluasan kawasan di Ambon dan sekitarnya membuat nilai tanah meningkat. Kondisi ini menambah urgensi penataan aset, terutama bagi lahan yang dikuasai satuan TNI AL. Sengketa tanah di kawasan strategis bisa berujung panjang dan mengganggu operasional satuan.

Karena itu, dua agenda dalam kegiatan Rabu lalu bukan hal terpisah. Penegakan hukum di laut dan pengamanan aset negara sama-sama bertumpu pada kepastian hukum. Tanpa itu, personel bekerja di wilayah abu-abu.

Langkah Lanjutan dan Dampak yang Diharapkan

Kegiatan di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX diharapkan berlanjut ke tingkat satuan. Sosialisasi di tingkat komando daerah biasanya ditindaklanjuti dengan pembinaan internal, penyesuaian prosedur, dan pendampingan hukum bagi personel yang bertugas di lapangan.

Untuk aset, hasil eksaminasi menjadi bahan bagi satuan untuk menertibkan dokumen, menyelesaikan persoalan batas, dan melengkapi administrasi yang belum rapi. Prosesnya tidak selesai dalam satu hari, tetapi pemetaan awal menentukan arah penanganan.

Yang paling terasa dalam jangka pendek adalah kesiapan personel. Personel yang memahami aturan lebih percaya diri saat mengambil keputusan di laut. Mereka tahu batas kewenangan dan tahu kapan harus menghentikan tindakan untuk berkonsultasi.

Analisis Redaksi

Menggabungkan sosialisasi hukum laut dengan eksaminasi aset dalam satu forum adalah pilihan yang masuk akal, meski terkesan mencampur dua urusan berbeda. Di tingkat satuan, keduanya bermuara pada hal yang sama: kepastian hukum. Personel yang tidak paham aturan laut akan ragu bertindak, sementara aset yang tidak tertib dokumen akan terus menjadi beban administrasi dan sumber sengketa.

Yang perlu diawasi adalah tindak lanjutnya. Sosialisasi mudah dilakukan dan mudah pula dilupakan setelah acara selesai. Tanpa mekanisme evaluasi, pembekalan hukum hanya menjadi agenda seremonial. Hal serupa berlaku untuk eksaminasi aset: hasil telaah harus berujung pada perbaikan dokumen dan penyelesaian sengketa, bukan sekadar laporan.

Publik di Maluku punya kepentingan langsung terhadap dua hal ini. Laut yang tertib hukum berarti sumber daya terjaga dan nelayan kecil terlindungi. Aset negara yang aman berarti ruang fiskal tidak tergerus oleh sengketa lahan yang berkepanjangan. Karena itu, transparansi hasil penataan aset dan konsistensi penegakan hukum di perairan layak dituntut, bukan hanya dijanjikan.

Sumber: tnial.mil.id