LaNyalla Raih Doktor Ilmu Hukum, Usulkan Jalur Independen di DPR RI

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Dalam ujian disertasinya, LaNyalla meraih predikat memuaskan, Summa Cumlaude. Disertasi berjudul "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik" itu diuji di ASSEC Tower Unair, Kamis (12/11/2026).

Melalui karya akademiknya, LaNyalla menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif dan dominasi mutlak partai politik yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat. Ia juga menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik.

Kronologi Ujian Disertasi dan Predikat Summa Cumlaude

Ujian disertasi LaNyalla digelar di ASSEC Tower Unair, Surabaya, pada Kamis (12/11/2026). Ia berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji dan meraih predikat Summa Cumlaude. Predikat ini merupakan pencapaian tertinggi dalam ujian doktor.

Hadir sebagai penyanggah dalam ujian tersebut antara lain Romdhoni, Suparto Wijoyo, Muhamad Nafik Hadi, Dossy Iskandar Prasetyo, Muhammad Hatta Ali, Radian Salman, Mas Rahmah, Wahyu Aditama, dan Prawitra Thalib. Sementara itu, jajaran undangan akademik yang turut memberikan pertanyaan di antaranya Mulyadi (FISIP UI), Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Tampak pula sejumlah penyelenggara negara, di antaranya Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Soekarwo, anggota DPR dan DPD RI, forum pimpinan daerah, serta sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi masyarakat, KADIN, dan pimpinan cabang olahraga.

Isi Disertasi: Soroti Dominasi Partai Politik di DPR

Dalam disertasinya, LaNyalla menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif dan dominasi mutlak partai politik yang dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat. Ia menyebut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 memonopoli kepesertaan pemilu anggota DPR RI hanya untuk partai politik. Hal ini, menurutnya, menciptakan fenomena Recall Bottleneck atau kebuntuan aspirasi.

Wakil rakyat di Senayan dinilai lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elite partai dibandingkan memperjuangkan aspirasi murni konstituen di daerah pemilihannya.

Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa pembukaan jalur perseorangan (independen/nonpartai politik) untuk menjadi anggota DPR RI.

"Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok nonpartisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu," papar LaNyalla dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Lebih jauh, LaNyalla menjabarkan sejumlah dampak positif jika unsur perseorangan diakomodasi di DPR RI. Pertama, memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Kedua, mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang kerap melahirkan kebijakan proelite yang merugikan publik. Ketiga, meminimalkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.

Menurutnya, gagasan ini bukanlah hal yang mustahil. LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama yang baru-baru ini mencetak sejarah konstitusional.

"Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik," ungkapnya.

Model representasi jalur perseorangan di kamar utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti berhasil di berbagai negara maju dengan demokrasi matang. LaNyalla menyebutkan sejumlah negara, seperti Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat, dan Australia, serta anggota Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, telah lebih dahulu membuka ruang bagi calon independen untuk masuk ke parlemen nasional mereka.

Dorong Penguatan DPD RI sebagai Co-Legislator

Selain membuka jalur independen di DPR, disertasi LaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism).

"Selama ini, DPR memiliki kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan undang-undang (end-to-end process). Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa memiliki daya putus," tuturnya.

Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla melihat langsung bagaimana aspirasi dan kepentingan objektif daerah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik yang dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.

Oleh karena itu, pilar kedua dari rekonstruksi yang ditawarkan LaNyalla adalah menyetarakan kekuatan DPD RI. Dia mendorong agar DPD RI memiliki kewenangan penuh sebagai co-legislator yang sejajar dengan DPR RI dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Untuk mewujudkan dua pilar besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amendemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

Rekomendasi Amendemen UUD dan Dampak bagi Demokrasi

LaNyalla merekomendasikan amendemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Amendemen ini diperlukan untuk membuka jalur independen di DPR RI dan memperkuat kedudukan DPD RI sebagai co-legislator.

Menurut LaNyalla, perubahan konstitusi ini akan membawa dampak positif bagi demokrasi Indonesia. Pertama, memperkuat mekanisme checks and balances di internal legislatif. Kedua, mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah yang kerap melahirkan kebijakan proelite yang merugikan publik. Ketiga, meminimalkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga regulasi strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.

Selain itu, dengan adanya jalur independen, DPR RI akan memiliki anggota yang tidak terikat pada disiplin fraksi dan ancaman PAW. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituen.

LaNyalla juga menegaskan bahwa kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki. "Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu rakyat Indonesia," jelasnya.

Karya ini diharapkan dapat memantik diskursus nasional yang lebih luas demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, bukan sekadar di tangan elite partai.

Analisis Redaksi

Gagasan LaNyalla membuka jalur independen di DPR RI bukan hal baru dalam diskursus ketatanegaraan. Namun, disertasi doktoralnya memberikan landasan akademik yang lebih kokoh. Ia tidak hanya mengkritik dominasi partai politik, tetapi juga menawarkan solusi konkret melalui amendemen UUD 1945. Yang menarik, ia menggunakan contoh Afrika Selatan yang pada 2020 memutuskan bahwa UU Pemilu yang melarang calon independen adalah inkonstitusional. Ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi untuk membuka ruang bagi independen bukanlah hal mustahil.

Kritik terhadap Recall Bottleneck juga relevan. Selama ini, anggota DPR RI memang sering kali lebih loyal kepada partai daripada konstituen. Mekanisme PAW menjadi alat elite partai untuk mengontrol anggotanya. Dengan adanya jalur independen, anggota DPR RI diharapkan lebih akuntabel kepada rakyat. Namun, tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah jalur independen akan serta-merta menyelesaikan masalah? Atau justru menambah kompleksitas politik?

Selain itu, dorongan untuk memperkuat DPD RI sebagai co-legislator juga perlu dicermati. Selama ini, DPD RI memang sering disebut sebagai "pajangan" karena kewenangannya terbatas. Jika DPD RI memiliki kewenangan penuh, maka sistem bikameral akan lebih seimbang. Namun, perubahan ini juga memerlukan amendemen UUD 1945 yang tidak mudah. Diperlukan dukungan politik yang luas dari berbagai fraksi di MPR. Tanpa itu, gagasan LaNyalla hanya akan menjadi wacana akademik.

Yang jelas, disertasi ini telah memberikan kontribusi pemikiran bagi masa depan hukum tata negara Indonesia. Predikat Summa Cumlaude yang diraih LaNyalla menjadi bukti dedikasinya. Kini, bola panas berada di tangan para pembuat kebijakan. Apakah mereka akan menindaklanjuti rekomendasi ini, atau tetap bertahan dengan status quo? Rakyat menunggu.

Sumber: news.detik.com, unair.ac.id