11 Rumah di Menteng Atas Dibedah, Ada yang Tak Punya Fondasi

Sebanyak 11 rumah tidak layak huni di Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, selesai dibedah lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Salah satu rumah yang diperbaiki bahkan berdiri tanpa fondasi dan sloof.

Perbaikan itu menjadi bagian dari alokasi 122 rumah di Kecamatan Setiabudi. Angkanya kecil dibanding kebutuhan. Di Menteng Atas saja, rumah tidak layak huni tercatat mencapai 969 unit.

Alokasi BSPS 2026 di Setiabudi: 122 Rumah, 11 di Menteng Atas

Wali Kota Jakarta Selatan Syahrin Liputo merinci pembagian alokasi program bedah rumah di wilayahnya. Menurut dia, ada sekitar 2.000 rumah yang menjadi sasaran program di Jakarta Selatan.

Dari jumlah itu, Kecamatan Setiabudi mendapat 122 rumah. Sebanyak 11 unit berada di Menteng Atas, sedangkan 111 unit lainnya di Pasar Manggis.

"Tahun ini kami mendapatkan, di Setiabudi alokasi (BSPS) 122. Di Menteng Atas ini 11 rumah, kemudian di Pasar Manggis sebanyak 111 rumah," ujar Syahrin dalam acara bedah rumah di Menteng Atas, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Data yang disampaikan pemerintah daerah memperlihatkan jurang yang lebar. Di Kecamatan Setiabudi, ada 3.491 unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Artinya, alokasi 122 unit hanya menyentuh sebagian kecil dari total kebutuhan.

Program di Menteng Atas sendiri mulai dikerjakan pada 13 Agustus 2026 dan rampung pada 22 September 2026. Perincian itu menunjukkan proses bedah rumah berlangsung sekitar enam pekan per unit.

Rumah Suparmi Berdiri Tanpa Fondasi dan Sloof

Kisah paling mencolok datang dari Suparmi, 87 tahun. Perempuan itu sudah lama menempati rumahnya di Menteng Atas, kini bersama seorang cucu. Kedua anaknya tinggal jauh, masing-masing di Jambi dan Tebet, Jakarta Selatan.

Untuk kebutuhan sehari-hari, Suparmi bergantung pada kiriman uang dari anaknya sebesar Rp 500.000 per bulan. Jumlah itu menjadi sumber penghidupan utama bagi dia dan cucunya.

Kondisi rumahnya sebelum dibedah jauh dari layak. Bangunan itu tidak memiliki fondasi, sloof, maupun rangka atap yang memadai. Dinding dan atapnya rusak berat, sehingga air hujan kerap masuk ke dalam rumah.

Ketiadaan fondasi dan sloof bukan persoalan kecil. Keduanya adalah struktur dasar yang menopang beban bangunan. Tanpa fondasi, dinding mudah retak dan bergeser; tanpa sloof, rangka bawah bangunan tidak terikat rapi. Rumah semacam ini rawan ambruk, terutama saat hujan deras dan angin kencang.

Kini sebagian besar pekerjaan telah selesai. Yang tersisa hanya penyelesaian atau finishing pada bagian atas rumah. "Sekarang sudah nggak bocor lagi," kata Suparmi.

Nurheny: Dinding Retak, Atap Asbes Bocor Saat Hujan

Penerima bantuan lain, Nurheny, sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci dan membuka jasa laundry rumahan. Dari pekerjaan itu ia memperoleh penghasilan sekitar Rp 1,5 juta per bulan.

Sebelum dibedah, rumah Nurheny mengalami sejumlah kerusakan. Dindingnya retak, sementara atap asbes kerap bocor ketika hujan. Pencahayaan di dalam rumah juga kurang memadai.

Kondisi itu berdampak langsung pada kesehatan penghuni. Rumah lembap dan minim cahaya menjadi tempat berkembangnya jamur serta sumber penyakit pernapasan. Atap bocor juga membuat perabot dan lantai cepat rusak.

Sekarang rumah Nurheny telah selesai dibedah, meski masih ada beberapa bagian yang perlu perbaikan kecil. Bagi warga dengan penghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan, perbaikan semacam ini praktis mustahil dilakukan sendiri.

Sertifikat Tanah Gratis dan Peringatan Maruarar Sirait

Selain meninjau hasil bedah rumah, acara di Menteng Atas juga diisi pembagian sertifikat tanah gratis kepada sejumlah warga. Program ini melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penerbitan sertifikat dalam program tersebut tidak dipungut biaya. Ia meminta warga segera melapor bila ada pihak yang meminta bayaran.

"Ini program gratis, tidak boleh dipungut biaya. Termasuk bedah rumah tadi, tidak dipungut biaya. Tolong Pak ditangkap kalau ada yang pungut biaya," tuturnya, merujuk pada Wakapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Adex Yudiswan yang hadir dalam acara itu.

Acara tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakapolda Metro Jaya Adex Yudiswan, serta jajaran Kementerian PKP. Kehadiran aparat kepolisian dan BPS memberi sinyal bahwa program ini diawasi lintas lembaga.

Peringatan Maruarar bukan tanpa alasan. Program bantuan sosial kerap menjadi sasaran pungutan liar oleh oknum di tingkat bawah. Ancaman penindakan hukum menjadi cara pemerintah menjaga agar bantuan sampai utuh ke penerima.

Dari 969 Rumah Tak Layak Huni, Baru 11 yang Dibedah

Angka di Menteng Atas memperlihatkan skala persoalan yang jauh lebih besar dari capaian program. Dari 969 unit rumah tidak layak huni, baru 11 yang dibedah tahun ini. Rasio itu setara sekitar 1,1 persen.

Di tingkat kecamatan, kondisinya tak jauh berbeda. Dari 3.491 unit RTLH di Setiabudi, hanya 122 rumah yang mendapat alokasi BSPS. Sisanya menunggu giliran yang belum jelas kapan datang.

Beberapa faktor membuat program semacam ini bergerak lambat:

• Keterbatasan kuota alokasi tahunan dari pemerintah pusat ke tiap kecamatan.
• Status lahan yang belum jelas, sehingga sebagian warga belum bisa diusulkan sebagai penerima.
• Kebutuhan verifikasi data RTLH yang memakan waktu di lapangan.
• Ketergantungan pada pendataan daerah sebelum usulan naik ke kementerian.

BSPS sendiri merupakan program stimulan, bukan bantuan penuh. Pemerintah memberi dana pemicu, sementara penerima menyumbang tenaga dan sebagian bahan. Skema ini menuntut kesiapan warga, termasuk kesediaan mengosongkan rumah selama pengerjaan.

Bagi warga lanjut usia seperti Suparmi, proses itu jelas tidak ringan. Ia harus menyesuaikan diri dengan rumah yang dibongkar sebagian, sementara penghasilan bulanannya hanya Rp 500.000.

Data BPS yang selama ini menjadi rujukan pendataan RTLH juga menentukan besar alokasi. Kehadiran Kepala BPS dalam acara di Menteng Atas menandakan pentingnya sinkronisasi data antara pusat dan daerah agar usulan berikutnya lebih tepat sasaran.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang perlu dibaca bersamaan dari peristiwa di Menteng Atas. Pertama, program BSPS benar-benar mengubah hidup penerimanya. Rumah Suparmi yang tak punya fondasi kini tidak bocor lagi. Rumah Nurheny yang dindingnya retak sudah diperbaiki. Bagi warga miskin kota, perubahan sekecil itu berdampak besar pada kesehatan dan rasa aman.

Kedua, skala program jauh di bawah kebutuhan. Dari 969 rumah tak layak huni di Menteng Atas, baru 11 yang disentuh. Di Setiabudi, 122 dari 3.491 unit. Pemerintah perlu jujur bahwa bedah rumah bukan solusi tunggal. Tanpa percepatan alokasi dan perbaikan pendataan, daftar tunggu akan terus memanjang sementara bangunan lain kian tua.

Peringatan Maruarar soal pungutan liar layak diapresiasi, tetapi pengawasan tidak cukup hanya di panggung acara. Yang menentukan adalah mekanisme di tingkat kelurahan dan RT, tempat warga paling rentan ditekan oknum. Selama transparansi biaya belum jadi standar, ancaman penindakan hanya akan menjadi kalimat retoris. Yang paling dirugikan, sekali lagi, adalah warga seperti Suparmi—yang rumahnya sudah lama menunggu, dan penghasilannya tak cukup untuk memperbaiki sendiri.

Sumber: detik.com, bps.go.id