Jalan Hukum Gibran di Polemik Ijazah: MA Batalkan Suket, Giliran PTUN Jadi Taruhan

Di tengah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazahnya, Gibran Rakabuming Raka justru bersiap menempuh langkah hukum di PTUN. Langkah itu dinilai menyempitkan, bukan melapangkan, posisinya.

Polemik ijazah Gibran memasuki babak baru. Setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah yang menjadi dasar kelulusannya, Gibran disebut siap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Informasi itu pertama kali dilaporkan Kompas.com pada 12 November 2026.

Namun, alih-alih membuka jalan, langkah tersebut justru dinilai mempersempit ruang gerak hukum Gibran. Sejumlah pengamat hukum administrasi negara menyebut posisi Gibran sedang terjepit di antara putusan MA yang sudah final dan proses peradilan administrasi yang tidak serta-merta menguntungkannya.

Kronologi Polemik Ijazah Gibran hingga Putusan MA

Polemik ini bermula dari persoalan status kelulusan Gibran dari SMA di Singapura. Untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Gibran membutuhkan pengakuan atas ijazahnya. Jalur yang ditempuh adalah mengajukan penyetaraan ijazah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Dari proses itu terbitlah Surat Keterangan penyetaraan ijazah. Suket inilah yang kemudian menjadi dasar Gibran mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah pihak mempersoalkan keabsahan Suket tersebut, mulai dari prosedur penerbitan hingga dasar penilaian yang digunakan.

Gugatan pun bergulir. Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan putusan yang membatalkan Suket penyetaraan ijazah tersebut. Putusan MA bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum biasa yang bisa ditempuh untuk melawannya.

Pembatalan itu memunculkan pertanyaan lanjutan: bagaimana status pencalonan Gibran pada Pilpres 2024? Secara hukum, hasil pemilu tidak serta-merta batal karena persoalan administratif semacam ini. Namun secara politik, putusan MA memberi amunisi baru bagi pihak yang sejak awal meragukan keabsahan ijazah Gibran.

Mengapa Langkah Gibran ke PTUN Dinilai Sempit

Gibran disebut siap menempuh langkah hukum ke PTUN. Langkah ini secara teori dimungkinkan: PTUN berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, termasuk yang berkaitan dengan keputusan administrasi pemerintah.

Masalahnya, objek sengketa yang bisa diajukan ke PTUN bukanlah putusan MA. PTUN tidak berwenang mengadili putusan lembaga peradilan lain. Yang bisa dipersoalkan ke PTUN adalah keputusan administrasi yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek.

Ada beberapa hambatan struktural yang membuat jalan Gibran ke PTUN tidak mudah:

• Putusan MA sudah final dan mengikat. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan PTUN membatalkan atau meninjau ulang putusan MA.
• Objek sengketa terbatas. PTUN hanya mengadili keputusan tata usaha negara, bukan putusan pengadilan.
• Kendala tenggat waktu. Gugatan ke PTUN memiliki batas waktu 90 hari sejak keputusan diterima atau diumumkan. Jika Suket sudah dibatalkan, tenggat ini menjadi persoalan tersendiri.
• Kepentingan hukum yang harus dibuktikan. Gibran harus membuktikan bahwa ia memiliki kepentingan hukum langsung yang dirugikan oleh keputusan administrasi tertentu.

Dengan kata lain, langkah ke PTUN tidak bisa dibaca sebagai upaya melawan putusan MA. Ia hanya bisa menjadi upaya mempersoalkan proses administrasi di kementerian. Itu pun dengan peluang yang tidak otomatis terbuka.

Posisi Kemendikbudristek dan Dasar Hukum Penyetaraan Ijazah

Penyetaraan ijazah diatur dalam regulasi yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Prosedurnya mencakup verifikasi dokumen, penilaian kesetaraan, dan penerbitan surat keterangan resmi. Proses ini lazim ditempuh oleh lulusan luar negeri yang ingin melanjutkan pendidikan atau mendaftar ke institusi di Indonesia.

Yang menjadi sorotan dalam kasus Gibran adalah apakah prosedur itu dijalankan sesuai ketentuan. Putusan MA yang membatalkan Suket menunjukkan ada persoalan mendasar dalam penerbitannya, meski detail pertimbangan hukumnya belum sepenuhnya dipublikasikan secara luas.

Kemendikbudristek sendiri belum memberikan pernyataan resmi yang detail soal langkah lanjutan pasca-putusan MA. Sikap kementerian akan menentukan apakah proses penyetaraan ijazah ke depan akan dievaluasi atau tetap berjalan seperti biasa.

Bagi publik, kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam menjaga standar administrasi pendidikan. Jika Suket bisa diterbitkan tanpa prosedur yang kuat, kepercayaan pada sistem penyetaraan ijazah bisa tergerus.

Dampak Politik dan Hukum bagi Gibran

Putusan MA ini bukan sekadar persoalan administratif. Ia menyentuh legitimasi politik Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024. Sejumlah pihak yang sejak awal mempersoalkan ijazahnya kini merasa mendapat pembenaran.

Namun, secara konstitusional, hasil pemilu tidak otomatis gugur karena persoalan administratif semacam ini. Sengketa hasil pemilu memiliki jalurnya sendiri, yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MA soal Suket tidak serta-merta mengubah hasil Pilpres 2024.

Yang lebih mungkin terjadi adalah tekanan politik yang meningkat. Isu ijazah bisa kembali menghangat di ruang publik, terutama menjelang agenda politik berikutnya. Gibran menghadapi ujian kredibilitas yang tidak ringan.

Dari sisi hukum, langkah ke PTUN bisa menjadi upaya mempertahankan posisi. Tapi jika gugatan itu kandas, posisi Gibran justru semakin sulit. Ia tidak hanya kalah di MA, tetapi juga gagal di PTUN.

Apa Langkah Selanjutnya bagi Gibran

Gibran memiliki beberapa opsi. Pertama, mengajukan gugatan ke PTUN untuk mempersoalkan keputusan administrasi yang terkait dengan Suket. Kedua, menempuh upaya hukum lain yang tersedia, meski ruangnya sangat terbatas karena putusan MA sudah final.

Ketiga, memilih jalur politik dengan memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Jalur ini tidak menyelesaikan persoalan hukum, tetapi bisa meredam tekanan politik yang terus meningkat.

Yang jelas, jalan hukum Gibran tidak sedang lapang. Putusan MA sudah menutup satu pintu. PTUN mungkin menawarkan pintu lain, tetapi pintu itu tidak lebar dan tidak otomatis terbuka. Publik akan menunggu langkah konkret Gibran dalam beberapa hari ke depan.

Analisis Redaksi: Jalan Sempit yang Dibangun Sendiri

Ada ironi dalam polemik ini. Seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan administrasi justru terjebak dalam persoalan dokumen dasar. Putusan MA yang membatalkan Suket penyetaraan ijazah bukan sekadar kekalahan hukum, melainkan cermin lemahnya transparansi sejak awal.

Langkah ke PTUN, jika benar ditempuh, terasa seperti upaya memperpanjang napas di tengah tekanan. Secara hukum, langkah itu sah-sah saja. Tapi secara politik, ia bisa dibaca sebagai upaya menghindar dari substansi persoalan: apakah prosedur penyetaraan ijazah dijalankan dengan benar atau tidak.

Yang paling dirugikan dalam polemik ini adalah kepercayaan publik pada sistem pendidikan dan administrasi negara. Jika penyetaraan ijazah bisa dipersoalkan sampai ke MA, ada yang salah dalam proses verifikasi. Evaluasi menyeluruh atas prosedur penyetaraan ijazah menjadi keniscayaan, bukan pilihan.

Bagi Gibran, jalan hukum yang sempit ini bukan hanya soal menang atau kalah di pengadilan. Ia soal apakah publik masih percaya bahwa proses administrasi di negeri ini berjalan jujur. Dan itu tidak bisa diselesaikan lewat gugatan.

Sumber: kemendikbud.go.id