Dugaan Malapraktik RS Swasta di Tangerang: Keluarga Ancam Jalur Hukum jika Somasi Diabaikan

Keluarga korban dugaan malapraktik sebuah rumah sakit swasta di Tangerang bersiap menempuh jalur hukum jika somasi yang mereka layangkan tidak diindahkan. Persoalan yang dipersoalkan mencakup penanganan persalinan, perawatan bayi di NICU, hingga sulitnya memperoleh dokumen rekam medis.

Informasi itu terangkum dalam laporan Kompas.com edisi Kamis, 12 November 2026. Somasi menjadi langkah awal sebelum keluarga membawa perkara ini ke ranah hukum. Belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit yang dirangkum dalam laporan tersebut.

Tiga Persoalan yang Dipersoalkan Keluarga

Ada tiga titik yang menjadi dasar keberatan keluarga. Ketiganya saling terkait dan bermuara pada satu pertanyaan: apakah standar pelayanan sudah dijalankan sebagaimana mestinya.

• Penanganan persalinan. Keluarga mempertanyakan proses persalinan yang dijalani ibu, termasuk keputusan klinis yang diambil selama tindakan berlangsung.
• Perawatan bayi di NICU. Bayi yang lahir kemudian dirawat di unit perawatan intensif neonatus, dan keluarga menilai ada hal yang tidak sesuai dalam penanganannya.
• Akses rekam medis. Keluarga mengaku sulit memperoleh dokumen rekam medis, padahal dokumen itu krusial untuk menilai ada atau tidaknya kelalaian.

Rekam medis bukan sekadar berkas administratif. Dokumen itu memuat catatan diagnosis, tindakan, obat, hingga observasi harian yang menjadi dasar utama ketika sebuah dugaan malapraktik hendak dibuktikan secara hukum.

Mengapa Somasi Jadi Langkah Pertama

Somasi lazim dipakai sebagai peringatan tertulis sebelum sengketa berlanjut ke pengadilan. Dalam sengketa layanan kesehatan, somasi biasanya memuat tuntutan agar pihak rumah sakit membuka komunikasi, menyerahkan dokumen yang diminta, dan menjelaskan duduk perkara.

Jika somasi tidak dijawab atau jawabannya dinilai tidak memadai, keluarga dapat melanjutkan ke jalur pidana, perdata, atau menempuh mediasi. Jalur nonlitigasi lewat mediasi sering disebut lebih cepat dan murah, tetapi tidak selalu memuaskan pihak yang merasa dirugikan.

Pada perkara dugaan malapraktik, pembuktian menjadi soal paling pelik. Pengadilan umumnya bersandar pada keterangan saksi ahli dan rekam medis. Karena itu, permintaan salinan rekam medis oleh pasien atau keluarganya diatur dalam regulasi bidang kesehatan dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Kerangka Hukum yang Jadi Acuan

Di Indonesia, hubungan antara rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pasien berpijak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan sejumlah aturan sebelumnya. Regulasi ini menempatkan hak pasien atas informasi dan dokumen medis sebagai bagian dari pelayanan yang wajib dipenuhi.

Selain itu, penyelesaian sengketa medis dapat menempuh jalur di luar pengadilan melalui mediasi yang difasilitasi lembaga terkait. Jalur ini memberi ruang bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus berhadapan di ruang sidang.

Namun, ketika komunikasi menemui jalan buntu, keluarga biasanya memilih langkah tegas. Somasi adalah sinyal bahwa ruang dialog mulai menyempit. Laporan ke aparat penegak hukum atau gugatan perdata menjadi opsi berikutnya.

Praktik di lapangan menunjukkan, banyak perkara serupa berakhir damai setelah mediasi. Sebagian lain berlanjut panjang karena perbedaan tafsir atas standar prosedur. Perbedaan itulah yang kerap membutuhkan pendapat ahli independen.

Dampak bagi Keluarga dan Reputasi Rumah Sakit

Bagi keluarga, sengketa semacam ini menambah beban di tengah kondisi yang sudah berat. Selain harus mengurus pemulihan ibu dan bayi, mereka mesti berhadapan dengan proses hukum yang menyita waktu dan biaya.

Bagi rumah sakit swasta, sorotan publik berpotensi mencoreng reputasi. Fasilitas kesehatan swasta bersaing ketat di kawasan penyangga Jakarta seperti Tangerang, dan kepercayaan pasien menjadi modal utama. Keterbukaan dalam menanggapi keluhan pasien biasanya menjadi pembeda antara krisis yang reda dan yang memanjang.

Sampai laporan ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari manajemen rumah sakit mengenai tuduhan tersebut. Sikap diam, jika berlanjut, sering dibaca publik sebagai sinyal kurangnya transparansi.

Langkah Selanjutnya yang Dinanti

Perhatian kini tertuju pada tenggat somasi. Jika pihak rumah sakit merespons dengan menyerahkan dokumen dan membuka ruang dialog, perkara berpeluang diselesaikan tanpa pengadilan.

Sebaliknya, jika somasi diabaikan, keluarga sudah menyatakan akan menempuh jalur hukum. Langkah itu biasanya dimulai dengan pelaporan ke kepolisian atau konsultasi ke organisasi profesi dan lembaga perlindungan konsumen.

Yang paling dinantikan publik adalah kejelasan: apakah persoalan ini murni soal komunikasi dan akses dokumen, atau memang menyangkut mutu pelayanan. Jawabannya hanya bisa muncul jika kedua pihak bersedia bicara terbuka.

Analisis Redaksi

Kasus ini menyoroti satu titik lemah yang berulang dalam sengketa layanan kesehatan di Indonesia: akses rekam medis. Ketika keluarga pasien harus bersusah payah meminta dokumen yang seharusnya tersedia, kecurigaan tumbuh. Padahal, keterbukaan dokumen justru bisa menjadi jalan tercepat untuk meredam prasangka.

Rumah sakit perlu memahami bahwa menahan informasi bukan strategi yang aman. Di ruang publik yang makin terbuka, keluhan satu keluarga bisa dengan cepat menjadi sorotan luas. Menjawab somasi secara substantif, bukan sekadar formalitas, akan lebih melindungi reputasi daripada membiarkan perkara bergulir ke pengadilan.

Di sisi lain, keluarga juga perlu menempuh jalur yang berbasis bukti, bukan emosi semata. Dugaan malapraktik hanya bisa dibuktikan lewat kajian ahli. Karena itu, langkah paling rasional adalah memastikan rekam medis lengkap, lalu meminta pendapat profesional independen. Tanpa itu, sengketa berisiko berlarut tanpa kepastian bagi kedua pihak.

Sumber: peraturan.bpk.go.id