Sahroni Dorong Listyo Sigit Juga Dipecat Usai Ahrie Sonta Dicopot

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut dipecat, menyusul pencopotan Irjen Ahrie Sonta dari jabatannya oleh Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Sahroni kepada wartawan pada Kamis, 12 November 2026 pagi. Ia menilai pemecatan terhadap Ahrie Sonta belum menyentuh pihak yang lebih bertanggung jawab di struktur komando Polri.

"Saya mendorong agar Listyo Sigit juga dipecat agar tidak mengganggu proses hukum," kata Sahroni, seperti dikutip dari detikNews.

Dorongan itu muncul tak lama setelah Polri mengumumkan pencopotan Irjen Ahrie Sonta. Kasus ini menyeret nama Presiden Prabowo sebagai pihak yang disadap secara ilegal.

Kronologi Pencopotan Irjen Ahrie Sonta

Pencopotan Irjen Ahrie Sonta menjadi pemicu pernyataan Sahroni. Polri sebelumnya mengumumkan bahwa Ahrie Sonta dicopot dari jabatannya karena terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyadapan ilegal itu menjadi sorotan karena menyasar langsung kepala negara. Polri kemudian mengambil langkah internal dengan mencopot Ahrie Sonta dari posisinya.

Pengumuman itu disampaikan pada pekan yang sama sebelum Sahroni angkat bicara. Publik menanti penjelasan resmi soal peran Ahrie Sonta dan pihak lain yang mungkin terlibat.

Hingga berita ini ditulis, Polri belum merilis rincian kronologi penyadapan tersebut. Yang beredar di ruang publik adalah keputusan pencopotan jabatan yang diumumkan secara resmi oleh institusi Polri.

Sahroni menilai langkah tersebut belum cukup. Menurutnya, pencopotan satu perwira tidak menghapus kemungkinan adanya pihak yang lebih tinggi yang turut bertanggung jawab, termasuk Kapolri.

"Kalau memang benar ada penyadapan ilegal terhadap Presiden, maka yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan tertinggi," ujar Sahroni.

Pernyataan itu langsung memantik perdebatan politik. Sejumlah pihak menilai dorongan pemecatan Kapolri merupakan langkah berani, sementara yang lain menilai itu bagian dari tekanan politik terhadap institusi Polri.

Pernyataan Sahroni soal Proses Hukum

Dalam pernyataannya, Sahroni menekankan bahwa dorongan pemecatan bukan soal posisi politik, melainkan soal menjaga proses hukum tetap berjalan bersih.

Ia menyebut Listyo Sigit berpotensi mengganggu jalannya penyelidikan jika tetap menjabat. Alasannya, Kapolri memegang kendali penuh atas struktur dan proses internal Polri.

"Agar tidak mengganggu proses hukum," kata Sahroni menegaskan alasan di balik dorongannya.

Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, publik berhak tahu siapa saja yang terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden.

Ia menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran disiplin internal, tetapi menyangkut keamanan negara. Penyadapan terhadap Presiden, kata dia, berada di ranah yang sangat serius.

"Ini bukan perkara kecil. Menyadap Presiden itu soal keamanan negara," jelas Sahroni.

Komisi III DPR, lanjut Sahroni, akan mengawal kasus ini melalui fungsi pengawasan. Ia memastikan DPR tidak akan diam jika proses hukum dinilai berjalan tidak adil.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kasus ini akan menjadi agenda panas di parlemen dalam waktu dekat.

Latar Belakang Kasus Penyadapan Ilegal Presiden

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menempatkan Irjen Ahrie Sonta sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

Penyadapan ilegal terhadap pejabat negara merupakan pelanggaran berat. Selain melanggar hukum, tindakan itu mencoreng institusi yang seharusnya menjadi pelindung keamanan negara.

Sebagai institusi yang memiliki kewenangan penyadapan dalam koridor hukum, Polri diatur ketat dalam penggunaan alat tersebut. Penyadapan hanya boleh dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan izin yang sah.

Ketika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum, apalagi menyasar Presiden, maka tindakan itu masuk kategori pelanggaran serius. Inilah yang membuat kasus Ahrie Sonta menjadi perhatian besar.

Publik pun mempertanyakan motif di balik penyadapan tersebut. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi soal tujuan penyadapan dan pihak yang menerima hasilnya.

Sejumlah pengamat menilai kasus ini menguji integritas institusi Polri. Cara Polri menangani kasus ini akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Bagi sebagian kalangan, pencopotan Ahrie Sonta dianggap sebagai langkah cepat. Namun bagi yang lain, langkah itu dinilai belum menyentuh akar persoalan.

Dampak Politik dan Reaksi Publik

Dorongan Sahroni memicu reaksi beragam. Sejumlah politikus mendukung gagasan agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Ada pula yang menilai pernyataan Sahroni terlalu jauh. Mereka mengingatkan bahwa pemecatan Kapolri merupakan kewenangan Presiden, bukan DPR.

Di sisi lain, publik menuntut transparansi. Kasus penyadapan terhadap Presiden dianggap menyangkut kepentingan nasional yang tidak bisa ditutup-tutupi.

Berikut sejumlah poin yang menjadi sorotan publik dalam kasus ini:

• Pencopotan Irjen Ahrie Sonta dari jabatannya oleh Polri.
• Dorongan Ahmad Sahroni agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga dipecat.
• Alasan Sahroni: agar tidak mengganggu proses hukum.
• Keterlibatan Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang disadap.
• Fungsi pengawasan Komisi III DPR yang akan mengawal kasus.

Reaksi juga datang dari kalangan aktivis. Mereka mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada satu nama saja.

Menurut mereka, jika penyadapan benar terjadi, maka aktor intelektual dan pihak yang menikmati hasil penyadapan harus diungkap.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi dorongan pemecatan tersebut.

Langkah Selanjutnya dan Sikap Polri

Polri menghadapi ujian besar. Setelah mencopot Ahrie Sonta, institusi ini dituntut menjelaskan kronologi dan motif penyadapan secara terbuka.

Proses hukum terhadap Ahrie Sonta menjadi penentu. Jika kasus ini berjalan transparan, kepercayaan publik bisa dipulihkan.

Sebaliknya, jika penanganan dinilai tertutup, tekanan politik terhadap Kapolri akan semakin besar.

Komisi III DPR disebut akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta klarifikasi. Sahroni memastikan pengawasan akan dilakukan secara serius.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai pihak yang disadap, belum memberi pernyataan langsung soal dorongan pemecatan Kapolri.

Publik menanti apakah Istana akan merespons desakan tersebut. Keputusan soal posisi Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Untuk informasi lebih lanjut soal dinamika politik nasional, simak pemberitaan di detik.com.

Analisis Redaksi

Desakan Sahroni untuk memecat Listyo Sigit membuka kotak pandora di tubuh Polri. Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan perkara yang bisa diselesaikan hanya dengan mencopot satu perwira.

Jika benar penyadapan terjadi, maka pertanyaan besarnya adalah siapa yang memberi perintah dan siapa yang menikmati hasilnya. Pencopotan Ahrie Sonta tidak otomatis menjawab pertanyaan itu.

Namun, dorongan agar Kapolri dipecat juga perlu dibaca dengan hati-hati. DPR memiliki fungsi pengawasan, tetapi pemecatan Kapolri adalah kewenangan Presiden.

Yang paling penting sekarang adalah transparansi. Polri harus menjelaskan kronologi, motif, dan pihak yang terlibat tanpa menunggu tekanan politik.

Jika kasus ini dibiarkan menggantung, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan tergerus. Sebaliknya, penanganan yang terbuka bisa menjadi titik balik pemulihan kepercayaan.

Publik tidak butuh pernyataan politik. Publik butuh fakta dan proses hukum yang berjalan jujur.

Sumber: detik.com