Ketua PERADI Gresik Kukuh Pramono Budi Raih Doktor Ilmu Hukum Unair, Diuji Wamenko Kumham

Ketua DPC PERADI Gresik, Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H., resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan predikat Sangat Memuaskan. Sidang promosi doktornya diuji langsung oleh Wakil Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham).

Gelar tersebut menambah deretan panjang kiprah Kukuh di dunia hukum. Ia dikenal sebagai advokat yang memimpin organisasi profesi di Gresik sekaligus aktif dalam berbagai forum hukum di Jawa Timur.

Informasi yang dihimpun Jatimterkini.com menyebut sidang promosi berlangsung di lingkungan Fakultas Hukum Unair. Predikat Sangat Memuaskan disertai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi menjadi penutup perjalanan akademiknya.

Sidang Promosi Doktor yang Diuji Wamenko Kumham

Promosi doktor di Unair digelar sebagai sidang terbuka yang melibatkan dewan penguji dari kalangan akademisi dan praktisi. Kehadiran Wamenko Kumham sebagai penguji memberi bobot tersendiri pada ujian tersebut.

Wamenko Kumham merupakan jabatan di bawah Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Posisi ini membawahi koordinasi kebijakan di sektor hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, hingga pemasyarakatan.

Keterlibatan pejabat kementerian dalam sidang doktor bukan hal baru di Fakultas Hukum Unair. Kampus yang berdiri sejak 1954 itu kerap menghadirkan penguji dari luar untuk memperkaya perspektif disertasi.

RSS feed sumber tidak memuat detail judul disertasi maupun nama lengkap dewan penguji. Yang tercatat jelas hanya hasil akhir: Kukuh dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan.

Siapa Kukuh Pramono Budi di Dunia Hukum Gresik

Kukuh Pramono Budi menjabat Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Gresik. PERADI adalah organisasi profesi advokat yang menaungi ribuan pengacara di seluruh Indonesia.

Sebagai ketua DPC, ia bertanggung jawab atas pembinaan anggota, pengawasan kode etik, hingga penyelenggaraan pendidikan advokat di wilayah Gresik. Jabatan itu menempatkannya sebagai salah satu figur sentral dalam ekosistem bantuan hukum di kawasan industri Jawa Timur tersebut.

Gelar magister hukum (M.H.) yang sudah disandangnya kini dilengkapi gelar doktor. Kombinasi latar akademik dan pengalaman organisasi ini lazim menjadi modal advokat untuk memperluas peran, baik di litigasi maupun di ranah kebijakan.

Beberapa hal yang melekat pada sosoknya:

• Ketua DPC PERADI Gresik, organisasi profesi advokat tingkat kabupaten/kota.
• Menyandang gelar S.H. dan M.H. sebelum meraih doktor.
• Meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
• Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan dan IPK tinggi.

Mengapa Gelar Doktor Penting bagi Advokat

Dunia advokat Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Regulasi itu menempatkan pendidikan dan pengawasan profesi sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi advokat.

Gelar doktor memang bukan syarat untuk berpraktik. Namun di banyak organisasi profesi, kualifikasi akademik menjadi pertimbangan dalam penugasan sebagai penguji ujian advokat, penyusun standar profesi, atau pengajar pendidikan khusus profesi advokat.

Di sisi lain, disertasi doktoral di bidang hukum sering menyoroti persoalan yang dekat dengan praktik, mulai dari akses keadilan, etika profesi, hingga penegakan hukum. Bagi advokat yang aktif di daerah, riset semacam itu bisa menjadi bahan advokasi kebijakan.

Unair sendiri dikenal sebagai salah satu kampus hukum tertua di Indonesia. Fakultas Hukumnya telah meluluskan banyak doktor yang kemudian berkarier di lembaga negara, akademisi, maupun praktisi.

Jejak PERADI Gresik dan Konteks Organisasi Advokat

PERADI dibentuk melalui UU Advokat sebagai wadah tunggal organisasi advokat. Dalam perkembangannya, muncul sejumlah organisasi advokat lain yang turut menjalankan pendidikan advokat, sehingga isu kelembagaan profesi ini sempat menjadi perdebatan panjang di kalangan praktisi.

Di tingkat daerah, DPC PERADI menjalankan fungsi yang cukup teknis: verifikasi berkas anggota, penegakan kode etik, hingga pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Gresik, sebagai kawasan industri dengan dinamika sosial yang padat, menjadi medan kerja yang menuntut kapasitas advokatnya.

Kiprah organisasi semacam ini jarang masuk pemberitaan nasional. Padahal dari DPC inilah alur pendidikan advokat dan pengawasan etika di daerah bermula.

Informasi lebih lanjut soal dinamika organisasi advokat dapat ditelusuri melalui laman resmi PERADI dan kanal akademik Universitas Airlangga.

Langkah Selanjutnya Usai Promosi Doktor

Dengan gelar doktor di tangan, Kukuh memiliki landasan akademik yang lebih kuat untuk menjalankan tugasnya sebagai ketua DPC PERADI Gresik. Peran sebagai pengajar atau penguji dalam pendidikan advokat menjadi salah satu jalur yang terbuka.

Belum ada keterangan resmi mengenai rencana lanjutan setelah promosi. RSS feed sumber hanya memuat informasi kelulusan tanpa pernyataan pribadi dari yang bersangkutan.

Yang pasti, capaian ini menambah daftar advokat bergelar doktor di Jawa Timur. Sebuah sinyal bahwa kualitas profesi hukum di daerah terus bergerak, meski sorotan publik lebih sering tertuju ke Jakarta.

Analisis Redaksi

Ada dua hal yang layak dibaca dari kelulusan Kukuh Pramono Budi. Pertama, kehadiran Wamenko Kumham sebagai penguji menunjukkan bahwa sidang doktor di fakultas hukum tidak lagi sekadar ritual akademik. Pejabat negara yang duduk di dewan penguji membawa konsekuensi: disertasi dituntut menyentuh persoalan kebijakan yang nyata, bukan hanya teori normatif.

Kedua, gelar doktor bagi ketua organisasi advokat daerah punya arti struktural. PERADI di tingkat cabang mengelola pendidikan advokat dan penegakan etika. Kualitas pengelolaan itu sangat bergantung pada kapasitas orang-orang di dalamnya. Advokat dengan latar doktoral berpeluang mengangkat standar pembinaan anggota, terutama dalam hal metodologi dan penalaran hukum.

Namun publikasi semacam ini sebaiknya tidak berhenti pada predikat dan IPK. Yang lebih penting adalah sejauh mana hasil riset doktoral itu memberi kontribusi pada persoalan hukum di daerah, misalnya akses keadilan bagi pekerja di kawasan industri Gresik. Tanpa itu, gelar hanya menjadi hiasan di kartu nama. Redaksi mencatat, informasi detail disertasi belum tersedia dalam sumber, sehingga penilaian atas substansinya masih menunggu publikasi resmi dari Unair maupun yang bersangkutan.