Polres Fakfak Sosialisasi Perlinsos dan Edukasi Hukum di Kampung Pasir Putih

Polres Fakfak menggelar Kumpul Bersama Masyarakat di Balai Kampung Pasir Putih, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Rabu 11 November 2026. Kegiatan ini diisi sosialisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan penyuluhan produk hukum bagi warga setempat.

Kegiatan dipimpin Kasat Binmas Polres Fakfak IPTU Markus Silamba. Turut hadir Kepala Seksi Hukum (Ka Sikum) AKP Notje Renyaan, S.H., perangkat kampung, Bhabinkamtibmas, serta sekitar 25 warga. Laporan awal kegiatan ini dimuat INFOFAKFAK.COM dengan pewarta Amryn Landupa.

Kronologi Kegiatan di Balai Kampung Pasir Putih

Kegiatan berlangsung pada Rabu 11 November 2026 di Balai Kampung Pasir Putih, salah satu kampung di Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Formatnya adalah Kumpul Bersama Masyarakat, forum tatap muka antara aparat kepolisian dan warga.

Agenda utama terbagi dua. Pertama, sosialisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun Anggaran 2027. Kedua, penyuluhan produk hukum yang disampaikan Seksi Hukum Polres Fakfak.

IPTU Markus Silamba menegaskan kegiatan ini wujud kehadiran Polri untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga secara langsung. "Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat," kata Markus dalam forum tersebut.

Forum itu juga menjadi ruang dialog. Warga menyampaikan keluhan soal peredaran minuman keras yang meresahkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kampung mereka.

Pendataan Perlinsos 2027 Ditargetkan Rampung Desember 2026

Soal Perlinsos Tahun Anggaran 2027, IPTU Markus Silamba menjelaskan proses pendataan ditargetkan selesai Desember 2026. Tenggat itu menyisakan waktu sekitar satu bulan sejak kegiatan berlangsung.

Markus memerinci pembagian peran. Polri membantu proses pendataan di lapangan. Penentuan penerima bantuan tetap melalui verifikasi instansi berwenang.

Ia menegaskan pendataan dan penetapan penerima tidak dipungut biaya. Pernyataan itu penting karena warga sering ragu melapor atau mendaftar ketika ada pihak yang meminta imbalan.

Dalam skema Perlinsos, data warga calon penerima memang menjadi pintu masuk utama. Jika pendataan keliru atau tidak lengkap, warga berisiko tidak masuk daftar meski memenuhi syarat. Karena itu, kehadiran aparat di tingkat kampung berfungsi memastikan data yang dikumpulkan sesuai kondisi sebenarnya.

Edukasi Hukum KDRT dan Restorative Justice

AKP Notje Renyaan, S.H. memberikan edukasi hukum dalam forum itu. Materi yang disampaikan mencakup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tugas Seksi Hukum, serta penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara.

Pilihan tema itu tidak acak. KDRT termasuk persoalan yang jarang dilaporkan warga di kampung karena dianggap urusan internal keluarga. Penyuluhan semacam ini membuka pemahaman bahwa ada jalur hukum yang bisa ditempuh korban.

Restorative Justice menjadi bagian penjelasan. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata hukuman. Untuk perkara tertentu, polisi dapat memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan dengan syarat dan mekanisme yang diatur.

Warga mendapat penjelasan langsung dari pejabat yang menangani fungsi hukum di kepolisian resor. Formatnya dialog, bukan ceramah satu arah.

Keluhan Warga soal Minuman Keras dan Layanan 110

Dalam sesi dialog, warga meminta aparat memberantas peredaran minuman keras yang meresahkan kamtibmas. Keluhan ini menjadi salah satu permintaan konkret yang muncul dari forum.

Peredaran minuman keras di kampung-kampung sering dikaitkan warga dengan gangguan keamanan, mulai dari keributan hingga potensi konflik antarpemuda. Permintaan warga menunjukkan persoalan itu masih dirasakan di tingkat lingkungan.

Warga juga diingatkan memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 secara gratis untuk pelaporan cepat. Layanan ini bisa menjadi jalur pertama ketika warga menghadapi kejadian yang butuh respons aparat.

Pesan yang disampaikan aparat sederhana: laporkan lewat kanal resmi. Informasi awal yang cepat memudahkan polisi mengambil langkah sebelum persoalan membesar.

Langkah Selanjutnya Setelah Forum Kampung

Setelah kegiatan ini, pekerjaan yang menunggu adalah pendataan Perlinsos hingga Desember 2026. Polri di tingkat resor dan Bhabinkamtibmas akan membantu proses di lapangan, sementara verifikasi penerima tetap di instansi berwenang.

Permintaan warga soal minuman keras menjadi agenda tersendiri bagi Polres Fakfak. Belum ada keterangan resmi mengenai rencana operasi atau tindakan lanjutan atas keluhan tersebut.

Untuk edukasi hukum, materi KDRT dan Restorative Justice yang disampaikan di Balai Kampung Pasir Putih bisa menjadi rujukan warga. Warga yang menghadapi kasus serupa kini tahu ke mana harus melapor.

Kegiatan serupa di kampung lain di Kabupaten Fakfak menjadi indikator apakah forum tatap muka ini berlanjut atau berhenti di satu titik.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari kegiatan ini bukan seremoni kumpul bersama, melainkan informasi soal tenggat. Pendataan Perlinsos 2027 harus rampung Desember 2026, dan itu artinya warga Kampung Pasir Putih punya waktu terbatas untuk memastikan nama mereka masuk data.

Pernyataan bahwa pendataan tidak dipungut biaya juga layak digarisbawahi. Di banyak daerah, warga enggan mengurus bantuan sosial karena khawatir ada pungutan atau calo. Polisi yang menyatakan hal itu di depan warga memberi jaminan awal, meski efeknya bergantung pada pengawasan setelah forum selesai.

Keluhan soal minuman keras menunjukkan forum semacam ini memang dibutuhkan. Warga menyampaikan persoalan yang tidak selalu sampai ke meja kepolisian lewat jalur formal. Namun, pertemuan di balai kampung baru bernilai jika ada tindak lanjut. Tanpa respons atas keluhan yang disampaikan, forum berikutnya berisiko kehilangan kepercayaan warga.

Satu hal lagi yang patut diawasi: apakah data yang dikumpulkan benar-benar akurat. Kesalahan pendataan berdampak langsung pada warga yang paling membutuhkan bantuan. Karena itu, verifikasi oleh instansi berwenang tidak boleh hanya jadi formalitas di atas kertas.

Sumber: polri.go.id