Sinergi Kemenkum Riau dan PT Riau: 2.148 Akses Bantuan Hukum via Tuanku Online

Kanwil Kementerian Hukum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau memperkuat sinergi pelayanan hukum melalui koordinasi strategis di Pekanbaru, Rabu (11/11/2026). Layanan kolaborasi Tuanku Online tercatat telah mencatat 2.148 akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Pertemuan bertajuk Silaturahmi dan Koordinasi Strategis Sinergitas Pelayanan Hukum Tahun 2026 itu berlangsung di Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Riau. Agenda utamanya: mengoptimalkan pelayanan hukum dan memperluas akses keadilan bagi warga Provinsi Riau.

Hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Edison Manik, Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau.

Edison Manik Soroti Harmonisasi Ranperda hingga Pengawasan 626 Notaris

Dalam sambutannya, Edison Manik menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mendukung pelaksanaan program strategis. Ia menyebut tiga fokus utama: pembentukan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pengawasan terhadap 626 notaris di Provinsi Riau, serta peningkatan penanganan permasalahan kekayaan intelektual.

Edison juga menyoroti perlunya penyebarluasan informasi hukum secara lebih masif. Menurutnya, masyarakat harus tetap memperoleh pemahaman hukum meskipun belum memiliki akses mandiri terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

"Sinergi antarlembaga dibutuhkan agar program strategis berjalan optimal," kata Edison Manik dalam sambutannya, seperti dikutip dari laporan ANTARA News Riau.

Angka 626 notaris itu bukan jumlah kecil. Pengawasan atas profesi ini menyangkut legalitas akta, kepastian transaksi properti, hingga perlindungan konsumen di daerah. Kanwil Kemenkum Riau berada di garis depan pembinaan dan pengawasan, sementara Pengadilan Tinggi Riau menjadi muara ketika sengketa berujung ke ranah peradilan.

Karena itu, harmonisasi Ranperda menjadi pintu masuk yang logis. Perda yang dibentuk tanpa harmonisasi berisiko bertabrakan dengan aturan lebih tinggi, dan pada akhirnya membebani peradilan dengan perkara uji materi maupun sengketa kewenangan.

Tuanku Online Versi 2 dan 2.148 Akses Layanan Hukum

Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyambut baik kunjungan jajaran Kanwil Kemenkum Riau. Ia mengapresiasi hubungan dan kerja sama yang telah terjalin antara kedua institusi.

Kolaborasi itu dinilai penting untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Riau memaparkan komitmen Mahkamah Agung memperkuat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu melalui inovasi Aplikasi Tuanku Online Versi 2.

Data yang disampaikan menunjukkan layanan kolaborasi tersebut telah mencatatkan 2.148 akses layanan hukum. Rinciannya mencakup konsultasi hukum, layanan paralegal, dan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

Angka itu memberi gambaran konkret soal kebutuhan warga Riau terhadap bantuan hukum yang mudah dijangkau. Posbakum memang dirancang untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat, dan kehadiran kanal digital membuat layanan itu tidak lagi terpusat di gedung pengadilan.

SI BAPAK Migrasi ke Domain .go.id dan Terintegrasi dengan BPHN

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau memaparkan perkembangan aplikasi SI BAPAK (Sistem Informasi Posbankum Berdampak). Aplikasi ini disebut sebagai inovasi digital untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

Saat ini, SI BAPAK tengah menjalani proses migrasi ke domain resmi .go.id serta integrasi sistem dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Migrasi domain bukan sekadar urusan teknis: status .go.id memperkuat kredibilitas layanan publik dan memudahkan verifikasi bagi masyarakat.

Penguatan integrasi SI BAPAK dengan Tuanku Online Versi 2 juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Untuk mendukung hal itu, diperlukan pemutakhiran data profil paralegal dan peacemaker atau juru damai di tingkat desa dan kelurahan secara berkala.

Data yang akurat dan terhubung diharapkan membuat layanan bantuan hukum serta penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi menjangkau masyarakat hingga akar rumput. Inilah titik di mana dua aplikasi berbeda harus berbicara dalam bahasa data yang sama.

Persepsi Sulitnya Peradilan dan Tantangan di Lapangan

Dalam sesi diskusi, kedua pihak mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan layanan hukum di lapangan. Salah satunya masih adanya masyarakat, kepala desa, maupun paralegal yang ragu atau memiliki persepsi bahwa lembaga peradilan sulit dijangkau.

Persepsi itu bukan tanpa dasar. Jarak geografis, biaya perjalanan, dan keterbatasan informasi kerap membuat warga menunda mencari keadilan. Ketika keraguan itu menular ke kepala desa dan paralegal, ujung tombak pendampingan di tingkat desa pun ikut melemah.

Menanggapi hal tersebut, Pengadilan Tinggi Riau menyatakan kesiapan untuk melibatkan hakim dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi bersama Kanwil Kemenkum Riau. Langkah ini penting karena hakim adalah pihak yang paling memahami alur perkara dan bisa menjelaskan prosedur secara langsung.

Beberapa tantangan yang teridentifikasi dalam pertemuan tersebut:

• Keraguan masyarakat, kepala desa, dan paralegal terhadap akses ke lembaga peradilan.
• Kebutuhan pemutakhiran data paralegal dan peacemaker di desa dan kelurahan.
• Proses migrasi SI BAPAK ke domain .go.id yang belum tuntas.
• Integrasi sistem SI BAPAK dengan Tuanku Online Versi 2 yang masih berjalan.
• Penyebaran informasi hukum yang belum merata, termasuk bagi warga tanpa akses JDIH.

Penyuluhan Hukum Terpadu Jadi Langkah Berikutnya

Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mengoptimalkan penyuluhan hukum terpadu di berbagai daerah. Edukasi penggunaan SI BAPAK dan Tuanku Online Versi 2 akan diintegrasikan ke dalam agenda pembinaan masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga memudahkan masyarakat mengakses layanan bantuan hukum dan memperoleh penyelesaian masalah secara tepat.

Melalui koordinasi strategis ini, Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau berkomitmen memperkuat sinergi kelembagaan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi digital dalam pelayanan hukum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan kepastian hukum dan akses keadilan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Provinsi Riau.

Kerangka kebijakan bantuan hukum sendiri mengacu pada layanan yang dikelola Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang menjadi acuan integrasi sistem di tingkat nasional. Artinya, apa yang dibangun di Riau tidak berjalan sendiri, melainkan bagian dari arsitektur layanan hukum nasional.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari pertemuan ini bukanlah foto bersama atau sambutan hangatnya, melainkan angka 2.148 akses layanan hukum. Angka itu membuktikan Posbakum bukan sekadar formalitas di dinding pengadilan. Ada warga yang benar-benar datang, bertanya, dan membutuhkan pendampingan.

Tetapi angka itu juga memunculkan pertanyaan lanjutan yang tidak terjawab dalam pertemuan tersebut: dari mana asal 2.148 akses itu, bagaimana sebarannya di 12 kabupaten dan kota di Riau, dan berapa banyak kasus yang berhasil dituntaskan? Tanpa data terpilah, klaim keberhasilan layanan digital sulit diverifikasi. Publik berhak tahu apakah layanan ini benar-benar menjangkau daerah terpencil atau justru menumpuk di sekitar Pekanbaru.

Kekhawatiran soal persepsi bahwa peradilan sulit dijangkau juga perlu dibaca lebih jujur. Selama bertahun-tahun, masalahnya bukan hanya informasi, tetapi juga biaya, jarak, dan rasa takut berhadapan dengan proses hukum. Melibatkan hakim dalam sosialisasi adalah langkah bagus, namun dampaknya akan terbatas jika tidak dibarengi penyederhanaan prosedur dan kepastian biaya perkara di tingkat pertama.

Dua aplikasi—SI BAPAK dan Tuanku Online Versi 2—sebaiknya tidak berhenti sebagai proyek masing-masing instansi. Integrasi yang tengah dibahas harus menghasilkan satu pintu layanan yang benar-benar dipakai warga, bukan dua sistem yang saling menunggu. Migrasi ke domain .go.id adalah awal yang tepat, tetapi ujian sesungguhnya ada pada pemutakhiran data paralegal dan peacemaker di desa. Tanpa itu, layanan digital hanya akan menjadi etalase tanpa isi.