Revisi UU Arbitrase Dinilai Mendesak untuk Wujudkan Arah RPJPN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menetapkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan hukum. Namun, arah itu dinilai sulit diwujudkan tanpa merevisi Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku saat ini. Artikel berjudul "Saatnya Merevisi UU Arbitrase dan 'Alternatif' Penyelesaian Sengketa: Menjawab arah RPJPN 2025-2045" yang diterbitkan Hukumonline menyoroti ketidaksesuaian antara cita-cita pembangunan hukum jangka panjang dan kerangka regulasi yang ada.

Dalam kutipan RSS yang diperoleh, disebutkan bahwa RPJPN 2025-2045 telah menetapkan arah penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan hukum. Arah itu sulit diwujudkan dengan kondisi regulasi saat ini.

Mengapa RPJPN 2025-2045 Menempatkan Arbitrase sebagai Prioritas

RPJPN 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk dua dekade ke depan. Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah dan lembaga negara dalam menyusun kebijakan, termasuk di sektor hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan—yang mencakup arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi—dipandang sebagai instrumen penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengurangi beban peradilan.

Dalam banyak sistem hukum modern, arbitrase menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha karena prosesnya lebih cepat, tertutup, dan putusannya bersifat final. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, UU ini sudah berusia lebih dari dua dekade dan belum pernah mengalami revisi menyeluruh.

Hukumonline dalam artikelnya menyoroti bahwa arah RPJPN 2025-2045 tidak akan tercapai jika UU Arbitrase tetap dalam bentuk sekarang. Regulasi yang ada dianggap belum mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan bisnis dan standar internasional.

Keterbatasan UU Arbitrase yang Berlaku

UU Nomor 30 Tahun 1999 lahir pada masa yang berbeda. Sejak diberlakukan, praktik arbitrase di Indonesia telah berkembang, termasuk munculnya lembaga-lembaga arbitrase internasional yang beroperasi di Indonesia. Namun, kerangka hukumnya tidak banyak berubah.

Beberapa persoalan yang sering muncul dalam diskusi publik tentang UU ini antara lain:

• Prosedur pengangkatan dan penolakan arbiter yang dianggap kurang jelas.
• Batasan kewenangan pengadilan dalam mengintervensi putusan arbitrase.
• Pengaturan eksekusi putusan arbitrase asing yang masih menimbulkan perdebatan.
• Belum adanya pengaturan memadai soal arbitrase syariah dan arbitrase online.

Hukumonline menyoroti bahwa label "alternatif" dalam UU tersebut juga perlu ditinjau ulang. Dalam praktiknya, alternatif penyelesaian sengketa sering kali tidak berjalan sejajar dengan litigasi, melainkan menjadi pilihan kedua. Padahal, RPJPN 2025-2045 menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi bagian utama dari sistem peradilan.

Posisi Hukumonline dan Seruan Revisi

Artikel Hukumonline tersebut secara eksplisit menyebut "Saatnya Merevisi UU Arbitrase dan 'Alternatif' Penyelesaian Sengketa". Judul itu mengandung seruan agar pembentuk undang-undang segera mengambil langkah revisi.

Meski kutipan RSS tidak memuat pernyataan lengkap narasumber, arah tulisan itu jelas: ada jarak antara target RPJPN dan realitas regulasi. Hukumonline, sebagai media hukum terkemuka di Indonesia, secara rutin menyoroti isu-isu regulasi yang menghambat pembangunan hukum. Artikel ini merupakan bagian dari perhatian mereka terhadap sektor arbitrase.

Revisi UU Arbitrase sebenarnya sudah lama menjadi wacana. Berbagai kalangan, termasuk praktisi arbitrase dan akademisi, telah menyerukan pembaruan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, hingga kini belum ada rancangan undang-undang resmi yang diajukan ke DPR.

Baca juga pemberitaan Hukumonline lainnya tentang perkembangan hukum di Indonesia.

Dampak jika Revisi Tidak Segera Dilakukan

Jika UU Arbitrase tidak direvisi, ada beberapa konsekuensi yang mungkin timbul. Pertama, Indonesia bisa kehilangan daya tarik sebagai tujuan investasi karena penyelesaian sengketa dianggap tidak efisien. Kedua, putusan arbitrase internasional yang melibatkan pihak Indonesia berpotensi menghadapi kendala eksekusi. Ketiga, target RPJPN 2025-2045 di bidang hukum akan sulit tercapai.

Dalam konteks persaingan global, banyak negara di kawasan Asia Tenggara telah memperbarui hukum arbitrase mereka. Singapura, misalnya, memiliki International Arbitration Act yang terus diperbarui. Malaysia juga melakukan revisi besar terhadap Arbitration Act pada 2005. Indonesia tertinggal dalam hal pembaruan regulasi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital dan transaksi lintas batas menuntut mekanisme sengketa yang lebih adaptif. Arbitrase konvensional dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan itu, terutama terkait sengketa e-commerce dan kontrak elektronik.

Langkah Selanjutnya Menuju Revisi

Untuk merealisasikan arah RPJPN 2025-2045, revisi UU Arbitrase perlu masuk dalam program legislasi nasional. Hukumonline dalam artikelnya tidak menyebutkan jadwal spesifik, tetapi mengisyaratkan bahwa revisi adalah keniscayaan.

Pemerintah dan DPR perlu menyusun naskah akademik dan draf RUU yang komprehensif. Partisipasi publik, terutama dari praktisi arbitrase, akademisi, dan pelaku usaha, menjadi kunci agar regulasi baru benar-benar menjawab kebutuhan.

Selain itu, penguatan lembaga arbitrase nasional seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga perlu diperhatikan. Tanpa lembaga yang kredibel, perubahan regulasi tidak akan berdampak signifikan.

Hukumonline melalui artikel ini tampaknya ingin mendorong diskusi publik agar isu revisi UU Arbitrase tidak tenggelam di tengah agenda legislasi lain. Sebagai media hukum, mereka konsisten mengangkat isu-isu yang berdampak pada sistem peradilan.

Analisis Redaksi

Seruan revisi UU Arbitrase yang disampaikan Hukumonline bukan tanpa dasar. RPJPN 2025-2045 telah menetapkan visi besar, tetapi tanpa regulasi yang memadai, visi itu hanya menjadi dokumen di atas kertas. UU Nomor 30 Tahun 1999 sudah terlalu tua untuk menjawab tantangan sengketa modern yang semakin kompleks.

Yang menarik, Hukumonline menyoroti kata "alternatif" dalam judulnya. Ini mengisyaratkan bahwa selama ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih diposisikan sebagai pelengkap, bukan pilihan utama. Padahal, dalam banyak yurisdiksi, arbitrase justru menjadi jalur pertama yang dipilih korporasi. Perubahan paradigma ini harus tercermin dalam revisi UU.

Namun, revisi saja tidak cukup. Penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas arbiter, dan transparansi proses arbitrase juga harus menjadi bagian dari reformasi. Tanpa itu, revisi hanya akan menghasilkan undang-undang baru yang tidak mengubah praktik di lapangan. Pemerintah dan DPR perlu segera memasukkan revisi UU Arbitrase ke dalam prioritas legislasi, sebelum target RPJPN 2025-2045 semakin jauh dari jangkauan.

Sumber: hukumonline.com