Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 7 Ranperbup Indragiri Hulu, Satu Rancangan Dikembalikan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar rapat harmonisasi tujuh Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada Rabu (11/11/2026). Dari tujuh rancangan, satu di antaranya—Ranperbup tarif layanan parkir RSUD Indrasari Rengat—dikembalikan ke pemerintah kabupaten karena dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Rapat berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting dan Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau. Tujuannya memastikan setiap rancangan regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan itu dihadiri Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, Kepala Bagian Hukum, Direktur RSUD Indrasari Rengat, serta jajaran perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Tujuh Ranperbup yang Dibahas dalam Harmonisasi

Harmonisasi menyentuh tujuh rancangan yang tersebar dari urusan keuangan desa hingga pengelolaan rumah sakit daerah. Daftarnya cukup beragam, dan semuanya dibahas satu per satu secara teknis-substantif.

• Tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa.
• Pedoman pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
• Perubahan ketentuan remunerasi BLUD RSUD Indrasari Rengat.
• Perubahan ketentuan penyusunan dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD RSUD Indrasari Rengat.
• Pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan.
• Tarif layanan parkir RSUD Indrasari Rengat.
• Batas Desa Lirik Area dan Desa Sukajadi.

Dalam pembukaan rapat, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau menegaskan bahwa harmonisasi adalah tahapan penting untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan, menyerap masukan pemangku kepentingan, dan menyamakan persepsi sebelum regulasi ditetapkan. Lewat pembahasan teknis dan substantif, setiap rancangan diharapkan punya landasan hukum yang tepat, memberi kepastian hukum, dan mendukung visi-misi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Rapat harmonisasi semacam ini bukan formalitas. Regulasi daerah yang lahir tanpa pengujian substansi berisiko dibatalkan atau tidak bisa diterapkan di lapangan. Karena itu, Kanwil Kemenkum hadir sebagai penyaring awal sebelum rancangan naik ke meja Bupati.

Catatan Substansi: Dari Dana Desa sampai TP2GD

Pada rancangan penyaluran Alokasi Dana Desa, pembahasan menitikberatkan penyempurnaan konsideran, struktur bab, dan penggunaan istilah berbahasa Indonesia. Perancang juga meminta penambahan ketentuan pencabutan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 47 Tahun 2022 agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Ranperbup pembentukan TP2GD mendapat koreksi lebih banyak. Diperlukan penyesuaian dasar hukum, definisi dalam ketentuan umum, susunan organisasi, rumusan sejumlah pasal, serta pengaturan pendanaan pelaksanaan tugas tim dan sekretariatnya. Tanpa kejelasan pendanaan, tim yang dibentuk berpotensi jalan di tempat.

Dua rancangan terkait pengelolaan BLUD RSUD Indrasari Rengat juga menghasilkan catatan substantif. Pada perubahan ketentuan remunerasi, harmonisasi meminta kejelasan definisi tunjangan tetap dan insentif, pengelompokan tenaga medis dan nonmedis, serta pembedaan dokter spesialis dan subspesialis.

Adapun pada perubahan ketentuan penyusunan RBA, perhatian diarahkan ke penyempurnaan rumusan konsideran, teknik penormaan, dan penetapan parameter objektif untuk menilai frasa “kerugian yang lebih besar”. Parameter itu harus mencakup aspek finansial, keselamatan pasien, dan potensi sanksi hukum.

Frasa “kerugian yang lebih besar” memang kerap jadi pintu masuk fleksibilitas pengelolaan BLUD. Tanpa parameter yang jelas, penilaiannya bisa sangat subjektif dan rawan dipersoalkan. Di titik inilah harmonisasi bekerja: mengubah frasa kabur menjadi ukuran yang bisa diuji.

Ranperbup Tarif Parkir RSUD Dikembalikan ke Pemkab

Dari tujuh rancangan, hanya satu yang tidak dilanjutkan dalam harmonisasi. Ranperbup tentang tarif layanan parkir pada BLUD RSUD Indrasari Rengat dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Alasannya, rancangan itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Kedua aturan itu menjadi rujukan utama dalam pengelolaan keuangan daerah dan retribusi.

Keputusan pengembalian ini menegaskan satu hal: harmonisasi tidak selalu berarti meloloskan. Rancangan yang dasarnya bermasalah harus diperbaiki lebih dulu, bukan dipaksakan dengan penyempurnaan teknis semata. Pemkab Indragiri Hulu kini perlu meninjau ulang pijakan hukum rancangan tersebut sebelum mengajukannya kembali.

Untuk memperkuat pemahaman atas kerangka hukum yang dipakai, perancang dapat merujuk pada penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aturan turunannya, termasuk soal retribusi daerah, juga tersedia dalam basis data Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Retribusi Kesehatan dan Batas Desa Juga Disorot

Ranperbup tentang pemanfaatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan memerlukan penyempurnaan konsideran. Perancang meminta penambahan pengaturan mengenai jasa sarana, mulai dari definisi, mekanisme penerimaan, hingga tata cara pemanfaatannya oleh RSUD Indrasari Rengat.

Tanpa definisi jasa sarana yang tegas, pemanfaatan retribusi berisiko menimbulkan tafsir ganda di internal rumah sakit. Dampaknya bisa sampai ke pemeriksaan keuangan, sehingga harmonisasi memilih merapikan rumusan sejak awal.

Sementara itu, Ranperbup tentang batas Desa Lirik Area dan Desa Sukajadi dibahas dari sisi penyempurnaan judul, penyesuaian dasar hukum, perbaikan rumusan pasal, serta penataan lampiran. Penomoran dan kelengkapan judul peta batas desa ikut menjadi perhatian.

Soal batas desa sering dianggap remeh, padahal sengketa wilayah kerap berakar pada dokumen yang tidak rapi. Peta batas yang tidak lengkap bisa memicu perselisihan antarwarga, terutama saat menyangkut lahan dan fasilitas umum. Karena itu, penataan lampiran peta bukan pekerjaan administratif biasa.

Seluruh masukan dari Kanwil Kemenkum Riau mencakup aspek konsepsi, substansi, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Hasil harmonisasi menjadi bahan penyempurnaan bagi Pemkab Indragiri Hulu agar regulasi yang dihasilkan punya kejelasan rumusan, sesuai aturan yang lebih tinggi, dan bisa diterapkan secara efektif.

Langkah Selanjutnya bagi Pemkab Indragiri Hulu

Setelah harmonisasi, Pemkab Indragiri Hulu memikul tugas merampungkan enam rancangan sesuai catatan perancang. Perbaikan mencakup konsideran, dasar hukum, rumusan pasal, hingga lampiran. Enam rancangan itu kemudian dapat diarahkan ke tahap penetapan, sementara satu rancangan parkir harus dibenahi lebih dulu.

Prosesnya tidak berhenti di meja perancang. Perangkat daerah pengusul perlu berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda agar revisi tidak memunculkan persoalan baru. Kualitas regulasi daerah sangat bergantung pada disiplin di tahap ini.

Kanwil Kemenkum Riau menyatakan komitmennya mendukung pemerintah daerah membentuk produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara perancang peraturan perundang-undangan dan perangkat daerah diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan kepastian hukum di Kabupaten Indragiri Hulu.

Analisis Redaksi

Harmonisasi tujuh Ranperbup dalam satu forum menunjukkan dua hal sekaligus: produktivitas legislasi daerah yang tinggi, dan kerentanan kualitas teknis rancangan yang diajukan. Enam rancangan masih butuh koreksi dasar hukum, definisi, hingga penomoran lampiran. Itu bukan temuan kecil. Artinya, penyusunan rancangan di tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya disiplin mengikuti kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kasus Ranperbup tarif parkir RSUD paling layak dicermati. Rancangan itu dikembalikan karena bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023, dua aturan yang sudah lama berlaku. Kesalahan seperti ini semestinya tertangkap di tahap awal, bukan setelah rancangan masuk ke forum harmonisasi. Beban kerja perancang jadi bertambah, dan waktu penetapan regulasi ikut mundur.

Yang juga perlu digarisbawahi adalah permintaan parameter objektif atas frasa “kerugian yang lebih besar” dalam RBA BLUD. Frasa semacam itu lazim dipakai, tetapi jarang diberi ukuran. Ketika Kanwil Kemenkum meminta aspek finansial, keselamatan pasien, dan potensi sanksi hukum dijadikan rujukan, sebenarnya yang diminta adalah akuntabilitas. Regulasi rumah sakit daerah menyangkut uang publik dan nyawa pasien sekaligus. Di dua urusan itu, rumusan kabur tidak punya tempat.

Ke depan, Pemkab Indragiri Hulu sebaiknya memperkuat kapasitas perancang di internal sebelum rancangan dikirim. Harmonisasi bukan tempat memperbaiki kesalahan mendasar, melainkan forum penyelarasan akhir. Selama alur itu dibalik, jumlah catatan dalam setiap rapat akan tetap panjang.

Sumber: riau.antaranews.com