Yusril: Suket Ijazah Gibran Sudah Dicabut, Tak Ada Lagi Upaya Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka sudah dicabut. Pencabutan itu mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) dan menutup ruang upaya hukum lanjutan.

"Suket ijazah Gibran sudah dicabut, tidak ada lagi upaya hukum," kata Yusril di Jakarta, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip dari detikNews.

Pernyataan itu disampaikan Yusril seusai menghadiri sebuah acara di kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengajukan langkah hukum apa pun setelah pencabutan tersebut.

Kronologi Pencabutan Suket Ijazah Gibran

Kasus ini bermula dari polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang mencuat saat ia maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan ijazah SMA dan surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Polemik bergulir ke ranah hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan putusan yang memerintahkan pencabutan Suket penyetaraan ijazah tersebut. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan kasasi hingga Mahkamah Agung.

MA mengabulkan permohonan pencabutan Suket penyetaraan ijazah Gibran. Putusan MA bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak-pihak yang keberatan.

Yusril menjelaskan, pemerintah menghormati putusan MA dan langsung menindaklanjutinya. "Kami sebagai penyelenggara negara tentu tunduk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Yusril, sejumlah pihak telah bersuara terkait pencabutan Suket ijazah Gibran. Kuasa hukum pemohon, misalnya, menyambut baik putusan MA dan mendesak agar pencabutan segera dieksekusi.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang cepat menindaklanjuti putusan MA. Ini bukti bahwa hukum masih ditegakkan," kata kuasa hukum pemohon dalam keterangan terpisah.

Di sisi lain, tim kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka belum memberikan komentar resmi terkait pencabutan tersebut. Upaya menghubungi pihak Gibran belum mendapat respons hingga berita ini diturunkan.

Gibran sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ia belum memberikan pernyataan publik mengenai pencabutan Suket ijazahnya.

Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran

Polemik ijazah Gibran mencuat setelah beredar informasi bahwa ia menempuh pendidikan di luar negeri, tepatnya di Singapura, dan kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, keabsahan dokumen penyetaraan ijazahnya dipertanyakan karena dianggap tidak melalui prosedur yang benar.

Kemendikbudristek saat itu menerbitkan Suket penyetaraan ijazah berdasarkan permohonan yang diajukan Gibran. Namun, sejumlah pihak menilai proses penerbitan Suket tersebut cacat prosedur karena tidak dilengkapi dokumen pendukung yang sah.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memerintahkan Kemendikbudristek mencabut Suket tersebut. Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Kasus ini sempat menjadi perdebatan publik yang luas, terutama menjelang Pilpres 2024. Banyak pihak menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan dokumen pendidikan.

Dampak Pencabutan terhadap Status Hukum Gibran

Pencabutan Suket penyetaraan ijazah Gibran menimbulkan pertanyaan mengenai status hukumnya sebagai pejabat publik. Namun, Yusril menegaskan bahwa pencabutan ini tidak serta-merta mempengaruhi status Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Pencabutan Suket ijazah tidak berkaitan dengan status jabatan beliau sebagai Wakil Presiden. Itu urusan yang berbeda," kata Yusril.

Pengamat hukum tata negara menilai, pencabutan Suket ijazah tidak otomatis membatalkan hasil Pilpres 2024. Sebab, sengketa hasil Pilpres telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan bersifat final.

Meski demikian, kasus ini tetap menjadi catatan penting bagi penyelenggara negara ke depan. Transparansi dokumen pendidikan calon pejabat publik dinilai perlu diperketat.

Langkah Selanjutnya Usai Pencabutan

Yusril memastikan tidak ada lagi upaya hukum yang akan ditempuh pemerintah. Ia juga meminta semua pihak menghormati putusan MA dan tidak lagi memperdebatkan masalah ini.

"Saya kira sudah selesai. Tidak ada lagi upaya hukum. Kita semua harus menghormati putusan pengadilan," ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek untuk memastikan pencabutan Suket telah tercatat secara resmi. Proses administrasi diharapkan selesai dalam waktu dekat.

Sementara itu, publik menantikan pernyataan resmi dari Gibran Rakabuming Raka terkait pencabutan Suket ijazahnya. Hingga kini, belum ada jadwal konferensi pers dari pihak Gibran.

Analisis Redaksi

Pencabutan Suket penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka oleh pemerintah menandai berakhirnya salah satu polemik hukum yang paling menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan Yusril Ihza Mahendra untuk tidak mengajukan upaya hukum lanjutan adalah langkah tepat. Pemerintah telah menunjukkan sikap tunduk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebuah prinsip dasar negara hukum yang kerap diuji di Indonesia.

Namun, publik berhak menyoroti mengapa proses hukum ini memakan waktu cukup lama. Sejak polemik mencuat pada 2024, baru sekarang pencabutan benar-benar dieksekusi. Keterlambatan eksekusi putusan pengadilan bukan hal baru, tetapi dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, kecepatan dan transparansi menjadi kunci kepercayaan publik. Pemerintah seharusnya sejak awal proaktif menjelaskan proses dan timeline pencabutan, bukan menunggu desakan.

Ke depan, kasus ini semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penerbitan dokumen pendidikan, khususnya penyetaraan ijazah. Prosedur yang ketat dan transparan akan mencegah polemik serupa terulang. Yang terpenting, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Putusan MA dalam kasus ini harus menjadi preseden bahwa siapa pun, termasuk pejabat publik, terikat pada aturan yang sama.

Sumber: mahkamahagung.go.id