Jaminan Sosial untuk 155 Pekerja Rentan Lingkar Tambang Palu Diserahkan

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menyerahkan kartu kepesertaan jaminan sosial kepada 155 pekerja rentan di kawasan lingkar tambang, Kamis (12/11/2026). Total peserta program kolaborasi Pemkot Palu, PT Citra Palu Minerals, dan BPJS Ketenagakerjaan itu kini mencapai 355 orang sejak 2024.

Penyerahan simbolis berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu. Program ini masuk tahap III sejak pertama kali bergulir pada 2024, dan tahun ini menjadi penyaluran dengan jumlah penerima terbanyak.

Selain soal perlindungan kerja, Hadianto memakai forum itu untuk menyoroti dua hal lain: beasiswa CSR PT CPM yang kuotanya lebih dari 1.000 orang, serta komitmen kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional tambang.

Kronologi Program Jaminan Sosial Lingkar Tambang Palu

Kolaborasi Pemerintah Kota Palu, PT Citra Palu Minerals (CPM), dan BPJS Ketenagakerjaan dimulai pada 2024. Sejak itu, penyaluran kepesertaan berjalan bertahap setiap tahun.

Rincian jumlah peserta dari tahun ke tahun:

• 2024: 100 pekerja rentan menerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
• 2025: 100 pekerja rentan menyusul sebagai peserta.
• 2026: 155 peserta baru, sehingga total kumulatif mencapai 355 orang.

Angka 155 pada tahap III menandai lonjakan dibanding dua tahap sebelumnya. Penyerahan kartu secara simbolis dilakukan di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, disaksikan manajemen PT CPM dan BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini menyasar pekerja rentan di kawasan lingkar tambang, kelompok yang selama ini paling jarang tersentuh skema perlindungan kerja formal. Mereka umumnya bekerja di sektor informal dengan risiko kecelakaan yang tidak kecil.

Dengan skema jaminan sosial ketenagakerjaan, peserta memperoleh perlindungan atas risiko kerja, mulai dari kecelakaan hingga santunan bagi ahli waris. Detail manfaat teknis tidak diuraikan dalam penyerahan kali ini, tetapi mekanismenya mengikuti ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

Penyaluran tahap III ini juga menjadi penanda bahwa pola kolaborasi lintas sektor yang dimulai dua tahun lalu terus berjalan, bukan program sekali jalan. Informasi awal mengenai penyerahan ini dilaporkan Kabar Selebes dari lokasi acara.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Wali Kota Palu

Ada tiga pihak utama dalam program ini: Pemerintah Kota Palu di bawah Hadianto Rasyid, PT Citra Palu Minerals sebagai mitra usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial.

Hadianto secara khusus mengapresiasi konsistensi kolaborasi tersebut. Ia berharap cakupan penerima manfaat terus diperluas agar semakin banyak warga berisiko tinggi yang terlindungi jaminan kerja.

Di hadapan ratusan penerima manfaat, ia juga mengumumkan pembukaan kuota beasiswa pendidikan dari CSR PT CPM. Kuota itu disebut lebih dari 1.000 penerima dan sudah resmi dibuka bagi warga Kota Palu.

"Saya berharap masyarakat yang ingin mendapatkan beasiswa melalui kerja sama Pemerintah Kota Palu dan CSR PT CPM dapat mempelajari persyaratan dan mekanismenya dengan sebaik-baiknya. Kesempatan emas ini harus dimanfaatkan," ungkap Hadianto.

Pesan lain yang ia sampaikan menyangkut kebersihan lingkungan. Wali Kota meminta penerima manfaat tidak menyerahkan urusan kebersihan sepenuhnya kepada pemerintah atau perusahaan.

"Saya secara khusus meminta kepada seluruh penerima manfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Kita harus bekerja sama, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil seperti itu. Saya minta tolong, bersih saja tidak cukup, kita juga harus rapi," pesan Hadianto.

Tekanan Wali Kota soal Green Concept di Wilayah Tambang

Di tengah momentum pemberdayaan, Hadianto mengalihkan perhatian ke soal lingkungan. Ia menekankan komitmen perusahaan menjaga kelestarian ekosistem di sekitar wilayah operasional pertambangan.

Ia mencontohkan penerapan konsep ramah lingkungan (green concept) pada kawasan industri modern di China. Menurutnya, kawasan itu disiplin menekan emisi karbon dan menjaga kualitas udara tetap sehat bagi warga sekitar.

Hadianto mendesak prinsip keberlanjutan serupa diterapkan secara ketat oleh PT CPM. Permintaan itu disampaikan langsung di depan manajemen perusahaan yang hadir dalam acara.

"Saya berharap PT CPM betul-betul bisa menjaga lingkungannya dengan sebaik-baiknya. Ini harus menjadi perhatian dan kepedulian serius perusahaan. Mudah-mudahan komitmen kita semakin kuat dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat juga semakin banyak," tegas Hadianto.

Pernyataan itu memberi bobot berbeda pada acara penyerahan jaminan sosial. Isu lingkungan ditempatkan sejajar dengan isu kesejahteraan pekerja, bukan sebagai catatan pinggir.

Bagi warga lingkar tambang, dua hal itu memang saling terkait. Kualitas udara dan air di sekitar area operasional menentukan kesehatan harian mereka, sementara jaminan sosial melindungi mereka saat risiko kerja terjadi. Kerangka kebijakan lingkungan yang lebih luas dapat dirujuk pada program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).

Dampak bagi Pekerja Rentan dan Warga Kota Palu

Bagi 155 penerima baru, kartu kepesertaan berarti ada perlindungan ketika kecelakaan kerja terjadi. Kelompok pekerja rentan biasanya kehilangan seluruh penghasilan begitu mengalami cedera, karena tidak punya tabungan atau asuransi pribadi.

Skala program memang masih kecil dibanding jumlah pekerja informal di Kota Palu. Namun penambahan peserta dari 100 menjadi 155 dalam satu tahap menunjukkan arah yang jelas: cakupan sedang dilebarkan.

Dampak lain datang dari jalur pendidikan. Kuota beasiswa CSR PT CPM lebih dari 1.000 orang membuka akses yang biasanya terbatas bagi keluarga pekerja berpenghasilan rendah.

Ada pula efek tidak langsung pada tata kelola kawasan. Permintaan Wali Kota soal kebersihan dan green concept menempatkan perusahaan tambang pada posisi yang diawasi publik, setidaknya secara moral di forum resmi.

Kombinasi jaminan sosial, beasiswa, dan tekanan lingkungan itu yang disebut Pemkot Palu sebagai sinergi. Hasilnya diharapkan terasa pada kesejahteraan sosial, akses pendidikan, dan kelestarian lingkungan sekaligus.

Langkah Selanjutnya: Perluasan Cakupan dan Pengawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Palu berharap program berlanjut pada tahap berikutnya dengan jumlah peserta yang lebih besar. Hadianto secara terbuka meminta cakupan penerima manfaat diperluas.

Untuk beasiswa, warga diminta mempelajari persyaratan dan mekanisme pendaftaran. Informasi resmi soal kuota dan tata cara sebaiknya dicek melalui kanal Pemkot Palu dan PT CPM agar tidak tersandung calo atau informasi keliru.

Soal lingkungan, belum ada tenggat atau indikator yang disebut dalam acara tersebut. Permintaan Wali Kota masih berupa harapan dan penekanan komitmen, bukan target terukur.

Ke depan, yang akan dinilai publik adalah apakah jumlah peserta jaminan sosial terus bertambah dan apakah kelestarian ekosistem di lingkar tambang benar-benar terjaga. Dua hal itu kini tercatat sebagai janji di depan ratusan warga.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkot Palu menggandeng perusahaan tambang dan BPJS Ketenagakerjaan patut dicatat karena menyasar kelompok yang paling sulit dijangkau skema formal: pekerja rentan di lingkar tambang. Pertambahan dari 100 menjadi 155 peserta dalam satu tahap bukan lonjakan besar, tetapi arahnya benar. Persoalannya ada pada skala. Selama cakupan masih ratusan sementara pekerja informal di Kota Palu jauh lebih banyak, program ini lebih tepat disebut percontohan ketimbang solusi.

Yang menarik, Hadianto tidak berhenti pada seremonial kartu. Ia memakai forum itu untuk menekan perusahaan soal lingkungan, lengkap dengan pembanding kawasan industri di China. Tekanan semacam ini penting karena hubungan antara tambang dan warga lingkar tambang tidak bisa dipisahkan: jaminan sosial melindungi pekerja saat celaka, tetapi kualitas udara dan air menentukan seberapa sering mereka jatuh sakit. Sayangnya, permintaan itu belum dibarengi indikator yang bisa diukur publik, sehingga sulit dinilai apakah komitmen berjalan atau hanya bertahan sampai acara selesai.

Beasiswa lebih dari 1.000 orang juga layak diawasi. Kuota besar tanpa mekanisme seleksi yang transparan mudah berubah menjadi ajang bagi-bagi jatah. Jika tiga janji di acara itu, yakni perluasan jaminan sosial, beasiswa yang tepat sasaran, dan lingkungan yang terjaga, benar-benar dieksekusi, kolaborasi ini bisa menjadi model bagi daerah lain. Jika tidak, ia hanya akan menjadi foto bersama di rumah jabatan.