Anggota DPR Sebut Penyadapan Presiden adalah Makar, Minta Pelaku Dihukum Mati

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Safaruddin, menyebut penyadapan terhadap Presiden sebagai tindakan makar. Ia meminta pelaku, termasuk Listyo Sigit dkk, dikenakan Pasal 191 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana mati.

Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah video yang diunggah kanal 20Detik dan menjadi sorotan publik. Video berdurasi singkat itu telah ditonton ratusan kali sejak pertama kali tayang.

Safaruddin merujuk pada Pasal 160 KUHP untuk mendasari klaimnya bahwa penyadapan terhadap Presiden masuk kategori makar. Ia lalu mendesak agar keempat pelaku dijerat dengan pasal makar yang ancamannya hukuman mati.

"Nah saya minta itu kan di Pasal 191 KUHP makar dengan diancam dengan hukuman pidana mati, saya minta empat-empatnya itu dikenakan pidana mati," kata Safaruddin dalam video tersebut.

Isi Pernyataan Safaruddin dan Dasar Pasal yang Dirujuk

Dalam pernyataannya, Safaruddin secara eksplisit menyebut tindakan penyadapan terhadap Presiden sebagai makar. Menurutnya, perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 160 KUHP yang mengatur tentang penghasutan.

Ia kemudian mengaitkan perbuatan itu dengan Pasal 191 KUHP yang mengatur tentang makar. Pasal tersebut, dalam pandangan Safaruddin, memberi ruang untuk menjatuhkan hukuman paling berat, yakni pidana mati.

Yang menarik, Safaruddin tidak berbicara dalam kapasitas personal semata. Ia adalah anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Posisi itu membuat pernyataannya memiliki bobot politik yang lebih besar dibandingkan komentar biasa.

Ia juga menyebut jumlah pelaku secara spesifik, yakni empat orang. "Saya minta empat-empatnya itu dikenakan pidana mati," ujarnya, seperti dikutip dari video 20Detik.

Pernyataan itu langsung menuai perhatian karena menyangkut nama Listyo Sigit. Nama tersebut dikenal publik sebagai pejabat tinggi di lingkungan kepolisian. Namun dalam artikel ini, konteks lengkap kasus yang dimaksud tidak dijelaskan secara rinci oleh sumber.

Yang jelas, Safaruddin menempatkan isu penyadapan sebagai persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara. Baginya, menyadap Presiden bukan sekadar pelanggaran etik atau administratif, melainkan kejahatan terhadap negara.

Kronologi Video dan Konteks Penyadapan Presiden

Video pernyataan Safaruddin diunggah oleh kanal 20Detik pada 12 November 2026. Dalam keterangan unggahan, video itu diberi judul "Video Anggota DPR Ini Sebut Penyadapan Adalah Makar-Minta Pelaku Hukum Mati".

Unggahan tersebut mencantumkan sejumlah tagar, antara lain #safaruddin, #anggota komisi iii dpr dari fraksi pdip, #listyo sigit, #penyadapan presiden, #makar, dan #hukuman mati. Tagar itu memberi gambaran bahwa isu yang diangkat berkaitan langsung dengan penyadapan terhadap Presiden.

Hingga berita ini ditulis, video tersebut telah ditonton 469 kali. Angka itu masih tergolong kecil, tetapi potensi viralnya besar karena menyentuh isu sensitif: penyadapan kepala negara dan wacana hukuman mati.

Dalam video, Safaruddin tidak merinci kapan dan di mana penyadapan terjadi. Ia juga tidak menyebut identitas lengkap keempat orang yang dimaksud. Ia hanya menyebut nama Listyo Sigit dkk sebagai pihak yang diduga terlibat.

Karena itu, informasi yang tersedia masih terbatas pada pernyataan politik seorang anggota DPR. Belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut maupun dari aparat penegak hukum mengenai status kasus ini.

Publik pun menunggu apakah pernyataan Safaruddin akan ditindaklanjuti secara hukum atau hanya berhenti sebagai retorika politik di ruang publik.

Siapa Safaruddin dan Posisinya di Komisi III DPR

Safaruddin adalah anggota DPR dari Fraksi PDIP yang duduk di Komisi III. Komisi ini memiliki ruang lingkup kerja di bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan.

Posisi tersebut membuat Safaruddin kerap bersinggungan dengan isu-isu penegakan hukum. Ia juga memiliki akses langsung terhadap kebijakan dan pengawasan lembaga penegak hukum.

Dalam kasus ini, Safaruddin memilih jalur pernyataan publik, bukan mekanisme resmi seperti rapat kerja atau hak interpelasi. Pernyataan itu disampaikan melalui video yang kemudian disebarkan ke publik.

Pilihan tersebut menuai pertanyaan. Sebab, jika benar ada dugaan makar, mekanisme hukum seharusnya berjalan melalui penyelidikan dan penyidikan, bukan melalui pernyataan di media.

Namun, sebagai anggota legislatif, Safaruddin memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Ia juga dilindungi hak imunitas selama pernyataannya disampaikan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi DPR.

Yang menjadi sorotan adalah kadar tuntutannya. Meminta hukuman mati bagi empat orang tanpa menyebut proses hukum yang jelas dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang terlalu jauh.

Pasal 160 dan Pasal 191 KUHP yang Jadi Rujukan

Safaruddin merujuk dua pasal dalam KUHP, yakni Pasal 160 dan Pasal 191. Keduanya memiliki rumusan dan ancaman pidana yang berbeda.

Pasal 160 KUHP mengatur tentang penghasutan di muka umum untuk melakukan perbuatan pidana atau melawan kekuasaan umum. Ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan pasal makar.

Sementara Pasal 191 KUHP mengatur tentang makar, yakni perbuatan yang bertujuan menggulingkan atau meruntuhkan kekuasaan negara. Pasal ini memang mengenal ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati.

Namun, penerapan pasal makar tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada unsur-unsur yang harus dibuktikan, mulai dari niat hingga perbuatan nyata yang mengarah pada tujuan tersebut.

• Pasal 160 KUHP: mengatur penghasutan di muka umum.
• Pasal 191 KUHP: mengatur tindak pidana makar.
• Ancaman pidana makar: termasuk hukuman mati.
• Pihak yang disebut: Listyo Sigit dkk (empat orang).

Dalam konteks penyadapan, penggunaan pasal makar menuai perdebatan. Sebab, penyadapan lebih sering dikaitkan dengan pelanggaran privasi atau aturan komunikasi, bukan kejahatan terhadap negara.

Karena itu, pernyataan Safaruddin dinilai sebagai tafsir hukum yang perlu diuji. Tanpa pembuktian di pengadilan, klaim makar hanya menjadi opini politik.

Dampak Pernyataan dan Reaksi Publik

Pernyataan Safaruddin memantik reaksi di ruang publik. Sebagian pihak menilai langkah itu sebagai bentuk ketegasan terhadap pelanggaran serius. Sebagian lain menilai tuntutan hukuman mati terlalu berlebihan.

Kritik muncul karena pernyataan itu disampaikan tanpa menyebut proses hukum yang jelas. Publik belum mendapat informasi apakah kasus penyadapan benar-benar terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, isu penyadapan terhadap Presiden memang sensitif. Menyadap kepala negara menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan negara.

Namun, meminta hukuman mati bukan perkara ringan. Hukuman mati merupakan pidana paling berat dalam sistem hukum Indonesia dan hanya dijatuhkan untuk kejahatan luar biasa.

Pernyataan Safaruddin juga berpotensi memengaruhi opini publik terhadap Listyo Sigit dkk. Nama mereka kini dikaitkan dengan tuduhan makar, meski belum ada putusan pengadilan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut. Belum diketahui pula apakah pernyataan Safaruddin akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Langkah Selanjutnya dan Sorotan terhadap Etika Politik

Pernyataan Safaruddin menyisakan sejumlah pertanyaan. Apakah ia akan membawa isu ini ke forum resmi DPR? Ataukah pernyataan itu berhenti sebagai komentar di media?

Jika benar ada dugaan penyadapan, mekanisme hukum seharusnya berjalan. Penyidikan, pembuktian, dan proses peradilan adalah jalur yang semestinya ditempuh.

Sebaliknya, jika pernyataan itu tidak disertai bukti, publik berhak mempertanyakan motifnya. Apalagi isu makar dan hukuman mati memiliki dampak besar terhadap reputasi seseorang.

DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan. Namun, fungsi itu sebaiknya dijalankan melalui mekanisme yang terukur, bukan melalui pernyataan yang memicu kegaduhan.

Publik akan menilai apakah Safaruddin konsisten memperjuangkan isu ini atau hanya menjadikannya sebagai panggung politik. Hingga saat itu tiba, video pernyataannya akan terus menjadi bahan perdebatan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Safaruddin membuka kotak pandora yang selama ini dihindari banyak politisi: menyebut penyadapan terhadap Presiden sebagai makar. Secara retorik, klaim itu terdengar tegas. Namun secara hukum, ia meninggalkan banyak lubang yang harus diisi.

Pertama, Safaruddin tidak merinci peristiwa penyadapan yang dimaksud. Ia juga tidak menyebut identitas lengkap keempat pelaku. Tanpa detail itu, klaim makar hanya berdiri di atas asumsi. Padahal, Pasal 191 KUHP menuntut pembuktian unsur yang ketat, bukan sekadar pernyataan di ruang publik.

Kedua, permintaan hukuman mati adalah lompatan yang terlalu jauh. Dalam sistem hukum Indonesia, hukuman mati adalah pidana paling berat dan hanya dijatuhkan melalui proses peradilan yang panjang. Meminta empat orang dihukum mati tanpa proses hukum yang jelas justru melemahkan wibawa hukum itu sendiri.

Ketiga, posisi Safaruddin sebagai anggota Komisi III DPR membuat pernyataannya tidak bisa dianggap angin lalu. Ia memiliki akses terhadap mekanisme pengawasan. Jika benar ada dugaan penyadapan, ia seharusnya menggunakan jalur resmi, bukan video yang beredar di media sosial.

Di sisi lain, isu penyadapan terhadap Presiden memang tidak bisa diremehkan. Menyadap kepala negara adalah pelanggaran serius yang menyangkut keamanan nasional. Namun, respons terhadap pelanggaran itu harus proporsional dan berbasis bukti.

Yang paling dirugikan dalam situasi ini adalah publik. Mereka disuguhi pernyataan keras tanpa informasi yang memadai. Nama Listyo Sigit dkk pun tercatat dalam narasi makar tanpa kejelasan status hukum.

DPR sebaiknya menahan diri dari pernyataan yang memicu kegaduhan tanpa dasar yang jelas. Jika ada dugaan pidana, serahkan pada proses hukum. Jika ada persoalan politik, selesaikan di forum politik yang terhormat.

Safaruddin telah membuka perdebatan. Kini publik menunggu apakah ia berani membuktikan klaimnya di forum yang tepat, atau pernyataannya hanya menjadi letupan retorika yang cepat menguap.

Sumber: detik.com