Aliong Mus Sidang Lanjutan Korupsi Isda Rp17,5 Miliar, Empat Saksi Dihadirkan

Mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode Aliong Mus kembali menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi proyek Istana Daerah (Isda) senilai Rp17,5 miliar di Pengadilan Tipikor Maluku Utara, Kamis (12/11/2026). Ia datang dengan rompi tahanan pink, tangan diborgol, dan didampingi tiga kuasa hukum.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Ternate dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menghadirkan empat orang saksi untuk dimintai keterangan di hadapan majelis hakim.

Berdasarkan pemantauan Istanafm.com, Aliong tiba di gedung Pengadilan Tipikor Maluku Utara sekitar pukul 11.40 WIT bersama sejumlah tahanan lain. Mantan Calon Gubernur Maluku Utara 2024 itu melangkah masuk ruang sidang tanpa banyak bicara.

Siapa Tiga Kuasa Hukum yang Mendampingi Aliong Mus

Aliong Mus didampingi tiga kuasa hukum sepanjang persidangan, masing-masing Fadli Tuanani, S.H., Agus Salim T., S.H., dan Gafar Tuanani, S.H. Ketiganya duduk di kursi pendamping terdakwa selama agenda pemeriksaan saksi berlangsung.

Tim penasihat hukum ini bukan wajah baru dalam penanganan perkara Aliong. Nama Fadli Tuanani dan Gafar Tuanani sebelumnya telah beberapa kali muncul mendampingi sejumlah perkara korupsi di wilayah Maluku Utara.

Hingga berita ini dipublikasikan, Istanafm.com belum dapat mengonfirmasi kuasa hukum terdakwa Aliong Mus terkait materi persidangan maupun strategi pembelaan yang akan ditempuh.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadar Noh, didampingi dua hakim anggota serta satu panitera pengganti. Tiga JPU dari Kejati Malut bertindak sebagai penuntut dalam perkara yang sudah memasuki tahap pembuktian ini.

Empat Saksi yang Dihadirkan JPU Kejati Malut

Keempat saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan ini berasal dari lingkaran birokrasi dan pelaksana proyek. Mereka adalah:

• Suprayitno — mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pulau Taliabu.
• Melankton Relandesang — kontraktor pelaksana proyek Isda.
• Yopi Saraung — Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun (DSM).
• Abdul Kadir Nur Ali alias Dero — mantan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulau Taliabu.

Kehadiran mereka dinilai penting untuk membuktikan perkara yang menjerat Aliong Mus sebagai terdakwa. Keterangan para saksi diharapkan mengungkap lebih jauh proses pelaksanaan proyek Isda, termasuk dugaan penyimpangan anggaran dan aliran dana yang menjadi pokok perkara.

Dua dari empat saksi hari ini ternyata sudah lebih dulu berstatus terpidana dalam perkara yang sama. Yopi Saraung telah divonis enam tahun penjara, denda Rp500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2 miliar.

Sementara itu, Melankton Relandesang dijatuhi vonis lima tahun penjara dan denda Rp100 juta. Adapun Suprayitno juga berstatus terdakwa dalam berkas terpisah.

Duduk Perkara Proyek Isda Rp17,5 Miliar

Dalam sidang dakwaan sebelumnya, JPU dari Kejati Maluku Utara mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Isda bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dengan nilai Rp17,5 miliar. Proyek itu berlokasi di Kota Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu.

Jaksa menduga proyek tersebut merugikan keuangan negara lebih dari Rp8 miliar. Selain itu, Aliong Mus disebut menerima aliran dana sebesar Rp2,4 miliar dalam perkara ini.

Aliong Mus didakwa dengan Pasal 603 juncto Pasal 620 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Tipikor. Dakwaan subsider menjeratnya dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Dakwaan primer mengarah pada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Sementara dakwaan subsider menyasar kelalaian dalam pengelolaan anggaran yang berujung pada kerugian negara.

Jejak Perkara dan Status Para Pihak

Perkara Isda sudah menyeret sejumlah nama dari lingkaran birokrasi dan pengusaha di Pulau Taliabu. Vonis terhadap Yopi Saraung dan Melankton Relandesang menjadi gambaran bahwa majelis hakim menilai ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Yopi, sebagai Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun, dihukum enam tahun penjara plus kewajiban membayar uang pengganti Rp2 miliar. Vonis itu lebih berat dibanding Melankton yang menerima lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Suprayitno, yang kini menjadi saksi, masih menjalani proses hukum dalam berkas terpisah. Posisinya sebagai mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu membuat keterangannya krusial untuk memetakan alur pekerjaan dan pencairan anggaran proyek.

Sementara Abdul Kadir Nur Ali alias Dero, mantan Kepala BPPKAD Pulau Taliabu, dihadirkan untuk memberi keterangan soal pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkaitan dengan proyek.

Kombinasi keterangan empat saksi ini menyentuh tiga simpul utama: perencanaan teknis di dinas PUPR, pelaksanaan di lapangan oleh kontraktor, dan pengelolaan anggaran di BPPKAD. Ketiganya menjadi rantai yang harus dibuktikan jaksa di persidangan.

Langkah Selanjutnya dalam Persidangan

Agenda pemeriksaan saksi masih akan berlanjut. JPU Kejati Malut belum mengungkap berapa saksi yang tersisa untuk dihadirkan sebelum memasuki tahap tuntutan.

Setelah seluruh saksi diperiksa, jaksa akan menyusun tuntutan yang biasanya memuat pidana penjara, denda, serta uang pengganti. Majelis hakim kemudian memberi kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan.

Perkara ini menjadi salah satu yang paling disorot di Maluku Utara karena melibatkan mantan kepala daerah dua periode yang juga pernah maju sebagai calon gubernur pada 2024. Publik menanti apakah keterangan para saksi hari ini memperkuat atau justru melemahkan dakwaan jaksa.

Untuk informasi lebih luas soal penanganan perkara korupsi di daerah, pembaca dapat merujuk pemberitaan Kompas.com yang secara rutin memantau perkembangan kasus serupa.

Analisis Redaksi

Perkara Isda menunjukkan pola yang kerap berulang dalam korupsi proyek daerah: anggaran besar, pelaksana proyek yang beririsan dengan kepentingan politik, dan lemahnya pengawasan di tingkat dinas. Fakta bahwa dua dari empat saksi hari ini sudah berstatus terpidana menegaskan bahwa kerugian negara bukan sekadar dugaan di atas kertas.

Yang patut dicermati, vonis terhadap Yopi Saraung dan Melankton Relandesang sudah lebih dulu lahir. Artinya, majelis hakim pada perkara mereka telah menilai ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. Pertanyaannya kini bergeser ke seberapa besar keterlibatan dan tanggung jawab terdakwa sebagai kepala daerah yang memegang kendali anggaran.

Publikasi angka kerugian negara lebih dari Rp8 miliar dan dugaan aliran dana Rp2,4 miliar menjadi titik uji bagi jaksa. Jika keterangan empat saksi hari ini tidak mampu merangkai alur dana secara utuh, dakwaan berisiko lemah di tahap tuntutan. Sebaliknya, jika rantai itu terbangun, perkara ini bisa menjadi preseden penting bagi penegakan hukum korupsi di Maluku Utara.