Pekan Progresif Undip Hadirkan 16 Delegasi Fakultas Hukum, Soroti RUU Pemilu

Pekan Progresif ke-13 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang mengundang setidaknya 16 delegasi fakultas hukum se-Indonesia. Mengusung tema reformasi demokrasi, kegiatan ini menyoroti RUU Pemilu dan akan menghasilkan pakta progresif yang rencananya dibawa ke Komisi II DPR RI.

Ketua Pelaksana Pekan Progresif Muhammad Athalla Syamil mengatakan kegiatan tersebut bersifat tahunan dan kali ini memasuki penyelenggaraan ke-13. "Esensi dasarnya kami pengen memperkenalkan hukum progresif secara lebih inklusif kepada delegasi, dikorelasikan kepada fokus isu yang dibawakan," katanya di Semarang, Selasa (10/11/2026).

Tema Reformasi Demokrasi dan Fokus Isu RUU Pemilu

Pekan Progresif 2026 mengambil tema "Reformasi Demokrasi Melalui Optimalisasi Politik Nasional demi Terwujudnya Keadilan Substantif". Fokus isu yang diangkat kali ini adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, yang hingga kini masih menjadi pembahasan hangat di tingkat legislatif.

Pilihan tema itu bukan tanpa alasan. Pemilu sebagai fondasi demokrasi dinilai menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kerangka regulasi hingga penegakan hukumnya. Forum mahasiswa hukum se-Indonesia pun diarahkan untuk membedah persoalan tersebut dari sisi substansi.

Delegasi yang diundang antara lain BEM FH Universitas Indonesia, BEM FH Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, dan Universitas Andalas. Selain itu, sejumlah fakultas hukum lain turut melengkapi 16 delegasi yang hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Menurut Athalla, pihaknya menghadirkan tokoh-tokoh ahli, pembicara kompeten, praktisi, dan akademisi yang menunjang kebutuhan substansi isu. "Kita menghadirkan tokoh-tokoh ahli, pembicara kompeten, praktisi, akademisi dan lain-lain yang menunjang kebutuhan substansi isunya," ujarnya.

Enam Hari Rangkaian Kegiatan, dari Kuliah Umum hingga Seminar Nasional

Penyelenggaraan Pekan Progresif 2026 berlangsung selama enam hari. Rangkaiannya meliputi kuliah umum, focus group discussion (FGD), city tour, dan ditutup dengan seminar nasional.

Susunan acara itu dirancang agar delegasi tidak hanya menerima materi satu arah, tetapi juga mendiskusikan persoalan secara mendalam. FGD menjadi ruang bagi delegasi untuk merumuskan sikap bersama terhadap isu yang dibahas.

Hasil dari diskusi tersebut kemudian dikristalisasi menjadi rekomendasi. "Dari 16 delegasi itu nanti akan keluar suatu bentuk poin rekom yang biasa kami sebut sebagai pakta progresif. Dan poin rekomendasi inilah yang nantinya insyaallah akan kami bawakan untuk audiensi ke Komisi II DPR RI," kata Athalla.

Pakta progresif itu menjadi ujung dari seluruh rangkaian kegiatan. Dokumen tersebut diposisikan sebagai suara kolektif mahasiswa hukum se-Indonesia atas RUU Pemilu, bukan sekadar hasil diskusi akademik yang berhenti di ruang kelas.

Gaza Carumna Iskadrenda Soroti Kelemahan Penegakan Pidana Pemilu

Pakar hukum pidana Undip Dr. Gaza Carumna Iskadrenda yang hadir pada sesi tersebut menyampaikan sejumlah kelemahan dalam penegakan pidana pemilu. Salah satunya menyangkut desk penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

Desk gakkumdu diharapkan bisa memadukan kinerja dan kolaborasi para aparat penegakan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, menurut Gaza, hal itu justru berbeda.

Karena itu, ia menyampaikan adanya usulan agar tindak pidana pemilu diatur melalui penanganan tindak pidana pada umumnya, sedangkan Bawaslu menangani ranah pelanggaran administrasi. Usulan itu memisahkan dua ranah penanganan yang selama ini dinilai tumpang tindih.

Gaza juga menyoroti cara pandang masyarakat terhadap pemilu. Pemilu selama ini diasosiasikan dengan pesta atau kegembiraan, yang menurut dia berpengaruh terhadap penegakan pelanggaran, termasuk politik uang.

"(Pandangan semacam ini, red.) Harus ditinggalkan. Pelanggaran dalam pemilu seharusnya diancam dengan pidana yang berat karena mengancam demokrasi," katanya.

Selain soal regulasi, Gaza mengakui kendala sosiologis turut memengaruhi penindakan pelanggaran pemilu. Masih banyak masyarakat yang menganggap politik uang dalam pemilu sebagai hal yang wajar. Pandangan itu dinilainya menjadi hambatan nyata bagi upaya penegakan hukum.

Bawaslu Jateng Tegaskan Independensi Penyelenggara Pemilu

Anggota Bawaslu Jawa Tengah Wahyudi Sutrisno menegaskan independensi penyelenggara pesta demokrasi diatur secara ketat. Aturan itu menyangkut larangan keterlibatan pengurus penyelenggara dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu netralitas.

Wahyudi menuturkan, pernah ada penyelenggara pemilu yang dilaporkan karena masuk dalam kepengurusan takmir masjid. Alasannya, keterlibatan tersebut dikhawatirkan memengaruhi independensi yang bersangkutan.

"Karena di dalam perkumpulan takmir itu bisa saja ada tokoh partai politik, dan sebagainya. Ada yang pernah lapor ke kami," katanya.

Pernyataan itu memberi gambaran bahwa persoalan independensi penyelenggara tidak berhenti pada aturan tertulis. Dalam praktiknya, potensi konflik kepentingan bisa muncul dari hal-hal yang tampak sederhana, termasuk keanggotaan dalam perkumpulan keagamaan atau sosial di tengah masyarakat.

Apa Itu Hukum Progresif dan Mengapa Dibawa ke Ranah Pemilu

Hukum progresif adalah gagasan yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan pada teks aturan. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus peka terhadap realitas sosial dan tidak berhenti pada prosedur formal.

Dalam konteks pemilu, pendekatan tersebut relevan untuk membaca persoalan seperti politik uang, netralitas penyelenggara, dan efektivitas penegakan pelanggaran. Aturan yang ada dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan.

Pekan Progresif sendiri telah menjadi agenda tahunan BEM FH Undip. Pada penyelenggaraan ke-13 ini, panitia memilih mengaitkan gagasan hukum progresif dengan isu RUU Pemilu agar pembahasan tidak berhenti pada tataran konsep.

Rangkaian kegiatan melibatkan akademisi, praktisi, dan delegasi mahasiswa dari berbagai kampus. Kolaborasi itu diharapkan menghasilkan rekomendasi yang berbobot dan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan.

Langkah Selanjutnya: Pakta Progresif Menuju Komisi II DPR

Setelah enam hari rangkaian kegiatan, panitia akan merumuskan pakta progresif dari 16 delegasi. Dokumen itu menjadi keluaran utama Pekan Progresif 2026.

Rencananya, poin rekomendasi tersebut dibawa dalam audiensi ke Komisi II DPR RI. Komisi II merupakan mitra kerja yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan pemilu, sehingga menjadi tujuan yang relevan bagi rekomendasi seputar RUU Pemilu.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam forum ini meliputi:

• Kelemahan desk gakkumdu dalam memadukan kinerja aparat penegakan hukum.
• Usulan pemisahan penanganan tindak pidana pemilu dan pelanggaran administrasi.
• Perlunya ancaman pidana berat bagi pelanggaran pemilu, termasuk politik uang.
• Kendala sosiologis berupa anggapan masyarakat bahwa politik uang adalah hal wajar.
• Pengetatan independensi penyelenggara pemilu, termasuk soal keterlibatan dalam perkumpulan masyarakat.

Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal audiensi ke Komisi II DPR RI. Namun, arah kegiatan sudah jelas: hasil diskusi mahasiswa hukum se-Indonesia akan dibawa ke ruang pengambilan kebijakan. Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pekan Progresif dapat dilihat melalui pemberitaan ANTARA Jateng, sementara konteks hukumnya dapat ditelusuri melalui laman resmi Bawaslu.

Analisis Redaksi

Pekan Progresif ke-13 memilih medan yang tidak mudah. RUU Pemilu adalah wilayah yang penuh kepentingan, dan mahasiswa hukum masuk ke sana bukan dengan slogan, melainkan dengan pakta progresif yang hendak diaudisi ke Komisi II DPR. Pilihan itu layak dicatat karena menggeser tradisi forum mahasiswa dari seremoni menjadi upaya intervensi kebijakan.

Yang paling substantif justru kritik Gaza Carumna Iskadrenda terhadap desk gakkumdu. Gakkumdu dirancang sebagai titik temu penegakan hukum terpadu, tetapi dalam praktiknya dinilai tidak berjalan sesuai harapan. Usulan memisahkan ranah pidana pemilu dan pelanggaran administrasi menyentuh akar persoalan: siapa berwenang atas apa, dan sejauh mana kewenangan itu dijalankan. Selama pembagian peran masih kabur, penindakan akan terus bergantung pada kemauan aparat, bukan pada kepastian aturan.

Catatan soal pandangan masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal wajar sama pentingnya. Regulasi seketat apa pun akan tumpul jika lingkungan sosialnya memaklumi pelanggaran. Karena itu, ancaman pidana berat yang diusulkan Gaza perlu dibaca sebagai bagian dari upaya mengubah cara pandang, bukan sekadar menambah bobot hukuman. Tantangan berikutnya ada di tangan panitia: memastikan pakta progresif tidak berhenti sebagai dokumen rapi, tetapi benar-benar sampai ke meja Komisi II DPR RI dan dibahas serius.