Maladewa Larang Pemegang Paspor Israel Masuk Selamanya, Muizzu Tegaskan Sikap Bela Palestina

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menegaskan seluruh pemegang paspor Israel dilarang masuk ke negaranya kapan pun dan dalam keadaan apa pun. Larangan itu akan dituangkan dalam RUU imigrasi tanpa syarat, bukan lagi menunggu berakhirnya agresi Israel di Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Muizzu dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, seperti dikutip SINDOnews dari laporan Middle East Monitor, Kamis (12/11/2026). Maladewa menjadi salah satu negara yang paling lantang menutup pintunya bagi warga Israel.

Isi Pernyataan Muizzu di Kantor Kepresidenan

Muizzu mengatakan rancangan undang-undang imigrasi yang diusulkan pemerintah akan menetapkan larangan masuk tanpa syarat bagi pemegang paspor Israel. Aturan itu, katanya, berlaku terlepas dari perubahan situasi di masa mendatang.

"Mereka tidak akan diizinkan memasuki negara ini kapan pun dan dalam keadaan apa pun," ujar Muizzu dalam konferensi pers tersebut.

Dia menjelaskan, usulan sebelumnya hanya bertujuan melarang pemegang paspor Israel masuk sampai militer Israel mengakhiri genosida terhadap warga Palestina yang dimulai sejak Oktober 2023. Kini, RUU baru mengubah sifat larangan itu menjadi permanen.

Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap warga Palestina sebagai genosida. Menurutnya, mengizinkan pemegang paspor Israel masuk ke Maladewa adalah hal yang tidak dapat diterima.

Dia juga menegaskan kembali dukungan negara kepulauan di Samudra Hindia itu terhadap perjuangan Palestina. Pemerintah Maladewa, kata Muizzu, konsisten mempertahankan sikap tersebut di berbagai forum internasional maupun melalui jalur hukum.

Dari Larangan Bersyarat Menjadi Tanpa Syarat

Perubahan sikap Maladewa bukan muncul tiba-tiba. Sebelumnya, pemerintah Maladewa merancang larangan masuk bagi pemegang paspor Israel yang dikaitkan langsung dengan situasi di Gaza. Larangan itu bersifat sementara, menunggu agresi militer Israel berhenti.

Namun, pendekatan bersyarat itu dinilai tidak cukup. Muizzu lantas mengarahkan agar RUU imigrasi baru menghapus klausul syarat dan menjadikan larangan berlaku permanen. Artinya, bahkan jika situasi di Gaza berubah, pemegang paspor Israel tetap tidak bisa masuk.

Langkah ini menempatkan Maladewa pada posisi yang lebih tegas dibanding banyak negara lain. Sebagian negara memilih menangguhkan kerja sama atau menyerukan gencatan senjata, tetapi tidak menutup pintu masuk secara permanen bagi pemegang paspor Israel.

Muizzu juga menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Maladewa terhadap Palestina tidak berubah. Dukungan itu, menurutnya, dijalankan lewat pernyataan di forum internasional dan langkah hukum, bukan sekadar retorika politik sesaat.

Maladewa dan Solidaritas Negara 100 Persen Muslim

Maladewa dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim hampir seratus persen. Posisi itu membuat isu Palestina selalu mendapat ruang besar dalam politik dalam negeri maupun kebijakan luar negeri Male.

Sejak agresi Israel ke Gaza pada Oktober 2023, tekanan publik di Maladewa agar pemerintah bersikap tegas terus menguat. Seruan boikot dan penolakan terhadap segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel menjadi bagian dari tekanan itu.

Dalam konteks inilah pernyataan Muizzu dibaca. Larangan permanen bagi pemegang paspor Israel bukan hanya soal imigrasi, tetapi juga pesan politik bahwa Maladewa menempatkan solidaritas Palestina sebagai bagian dari identitas negara.

Pemerintah Maladewa sebelumnya juga tercatat aktif menyuarakan isu Palestina di forum multilateral. Muizzu menegaskan sikap itu akan terus dipertahankan melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.

Dampak bagi Perjalanan dan Hubungan Internasional

Kebijakan ini berdampak langsung pada warga Israel yang ingin berkunjung ke Maladewa. Selama ini Maladewa menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing, termasuk dari kawasan Timur Tengah, dengan resor-resor mewah di atas laut.

Namun, larangan tanpa syarat menutup peluang itu sepenuhnya. Pemegang paspor Israel tidak akan bisa masuk, bahkan untuk keperluan wisata, bisnis, maupun kunjungan resmi, apa pun situasi keamanan regional.

Dari sisi hubungan internasional, langkah Maladewa berpotensi memicu reaksi dari Israel. Negara itu kerap merespons kebijakan negara lain yang dianggap memusuhi warganya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel.

Yang jelas, RUU imigrasi ini akan menjadi ujian bagi konsistensi Maladewa. Setelah aturan disahkan, tidak ada lagi ruang bagi pengecualian yang bergantung pada perkembangan di Gaza.

• Larangan berlaku bagi seluruh pemegang paspor Israel, tanpa pengecualian.
• Aturan sebelumnya bersifat sementara, menunggu agresi Israel di Gaza berakhir.
• RUU imigrasi baru menjadikan larangan permanen dan tanpa syarat.
• Muizzu menyebut tindakan Israel terhadap Palestina sebagai genosida.
• Maladewa menegaskan dukungan Palestina lewat forum internasional dan jalur hukum.

Langkah Selanjutnya Menuju Pengesahan RUU

Setelah pernyataan Muizzu, perhatian beralih ke proses legislasi. RUU imigrasi yang diusulkan pemerintah harus dibahas dan disahkan oleh parlemen Maladewa sebelum menjadi undang-undang yang mengikat.

Pemerintah belum merinci jadwal pembahasan di parlemen. Namun, arah kebijakan sudah jelas: larangan tanpa syarat, bukan lagi larangan bersyarat yang bergantung pada situasi di lapangan.

Jika disahkan, Maladewa akan tercatat sebagai salah satu negara yang paling keras menutup akses bagi pemegang paspor Israel. Kebijakan itu sekaligus memperkuat posisi Male dalam isu Palestina di kawasan Samudra Hindia.

Bagi Muizzu, langkah ini juga menjadi penanda politik dalam negeri. Ia menempatkan isu Palestina sebagai prioritas yang dijalankan lewat kebijakan konkret, bukan hanya pernyataan simpati di forum-forum internasional.

Analisis Redaksi

Keputusan Maladewa menjadikan larangan masuk bagi pemegang paspor Israel sebagai aturan permanen adalah pilihan politik yang jarang diambil negara kecil. Male tidak menunggu gencatan senjata atau kesepakatan internasional untuk bertindak. Mereka memindahkan isu Gaza dari ranah diplomasi ke ranah hukum domestik.

Ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, larangan tanpa syarat menghapus fleksibilitas kebijakan luar negeri Maladewa. Jika situasi di Gaza berubah, Male tetap terikat pada aturannya sendiri. Kedua, langkah ini menempatkan Maladewa berhadapan langsung dengan Israel, sesuatu yang bisa berdampak pada hubungan bilateral dan citra negara di mata sebagian mitra internasional.

Namun, membaca konteks domestik, keputusan Muizzu masuk akal. Publik Maladewa menuntut sikap tegas terhadap Israel sejak agresi ke Gaza dimulai. Dalam politik negara dengan populasi Muslim hampir seratus persen, dukungan Palestina bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari legitimasi kepemimpinan.

Yang tersisa untuk diuji adalah konsistensi. RUU imigrasi harus benar-benar disahkan, bukan berhenti sebagai pernyataan politik di konferensi pers. Tanpa pengesahan, larangan permanen itu hanya akan menjadi janji yang mudah dilupakan ketika tekanan internasional datang.

Sumber: middleeastmonitor.com