Pakar UIN Jakarta Ungkap Akar Sosial Karhutla: Bukan Sekadar Musim Kering

Karhutla di Indonesia tidak semata soal cuaca kering. Pakar UIN Jakarta menilai kebakaran hutan dan lahan berakar pada ketimpangan penguasaan lahan, kepentingan ekonomi-politik, dan lemahnya tata kelola hutan.

Karhutla sebagai Persoalan Sosial, Bukan Hanya Bencana Alam

Pandangan itu disampaikan melalui kanal Koridor dalam laporan berjudul "Pakar UIN Jakarta Ungkap Akar Sosial Karhutla". Inti temuannya jelas: kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun perlu dibaca sebagai gejala dari persoalan struktural, bukan sekadar peristiwa musiman.

Selama ini karhutla kerap dijelaskan lewat faktor cuaca, terutama kemarau panjang dan fenomena El Nino. Penjelasan itu tidak salah, tetapi tidak lengkap. Cuaca kering hanya memperbesar peluang api menyebar. Yang menentukan apakah api dinyalakan, dibiarkan, atau dipadamkan adalah relasi kuasa atas lahan dan hutan.

Di situlah argumen pakar UIN Jakarta menemukan relevansinya. Karhutla dinilai berkaitan erat dengan tiga hal yang saling terkait: ketimpangan penguasaan lahan, kepentingan ekonomi-politik, dan lemahnya tata kelola hutan. Ketiganya membentuk rantai yang membuat kebakaran sulit dihentikan meski peringatan sudah berulang.

Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Petani Kecil

Ketimpangan penguasaan lahan menjadi titik awal penjelasan. Ketika akses terhadap lahan tidak merata, kelompok yang paling rentan berada di posisi paling sulit. Mereka yang tidak punya cukup lahan terdorong membuka area baru dengan cara paling murah, dan cara paling murah itu sering kali adalah membakar.

Namun menyalahkan petani kecil begitu saja akan menutup persoalan yang lebih besar. Pembakaran lahan skala kecil biasanya berkaitan dengan tekanan ekonomi: biaya membersihkan lahan secara mekanis jauh lebih mahal dibanding membakar. Dalam kondisi harga komoditas berfluktuasi dan akses pasar terbatas, membakar menjadi pilihan rasional secara ekonomi, meski berbahaya secara ekologis.

Karena itu, pendekatan yang hanya berhenti pada penindakan terhadap pembakar kecil tidak akan menyelesaikan akar masalah. Persoalan penguasaan lahan menuntut penyelesaian yang lebih mendasar: kepastian hak atas tanah, redistribusi akses, dan pendampingan usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kepentingan Ekonomi-Politik di Balik Asap

Faktor kedua yang disorot adalah kepentingan ekonomi-politik. Karhutla tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ada aktor dengan kepentingan besar terhadap pembukaan lahan, mulai dari perluasan perkebunan hingga proyek pembangunan yang mengejar target pertumbuhan.

Ketika pembukaan lahan menjadi jalan pintas untuk mempercepat produksi atau memperluas area usaha, insentif untuk membakar tetap ada. Pengawasan yang lemah membuat insentif itu tidak pernah benar-benar hilang. Api pun muncul lagi ketika musim kering tiba.

Di sisi lain, dampak karhutla tidak dirasakan secara merata. Kabut asap menimpa masyarakat luas, mengganggu kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi harian. Sementara keuntungan dari pembukaan lahan terkonsentrasi pada kelompok yang punya akses modal dan kekuasaan. Ketimpangan manfaat dan beban inilah yang membuat karhutla menjadi persoalan keadilan, bukan hanya persoalan lingkungan.

Lemahnya Tata Kelola Hutan dan Penegakan Hukum

Faktor ketiga adalah lemahnya tata kelola hutan. Pakar UIN Jakarta menyoroti bahwa persoalan ini mencakup koordinasi antarlembaga, kapasitas pengawasan di lapangan, hingga penegakan hukum yang belum memberi efek jera.

Beberapa persoalan tata kelola yang sering muncul dalam diskusi publik antara lain:

• Data dan peta lahan yang belum sepenuhnya terpadu antarinstansi, sehingga konflik batas dan tumpang tindih klaim sulit diselesaikan.
• Pengawasan kawasan hutan yang luas namun terbatas dari sisi personel dan anggaran.
• Proses perizinan dan evaluasi izin usaha yang dinilai belum cukup ketat mengikat pemegang konsesi.
• Penegakan hukum yang sering berhenti pada pelaku kecil dan jarang menyentuh aktor korporasi.

Kombinasi keempat hal itu membuat upaya pencegahan berjalan lambat. Pemadaman memang dilakukan setiap tahun, tetapi tanpa perbaikan tata kelola, persoalan yang sama akan berulang pada musim berikutnya.

Respons Kebijakan dan Langkah Berikutnya

Pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah instrumen untuk menangani karhutla, mulai dari patroli terpadu, sistem deteksi titik panas, hingga sanksi administratif bagi pemegang izin yang lahannya terbakar. Berbagai skema insentif juga pernah diperkenalkan untuk mendorong pembukaan lahan tanpa bakar.

Namun efektivitas instrumen itu bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Deteksi titik panas tidak berguna jika respons di lapangan lambat. Sanksi tidak memberi efek jera jika tidak dijalankan. Insentif tidak diminati jika nilainya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.

Karena itu, rekomendasi yang mengalir dari temuan pakar UIN Jakarta mengarah pada perbaikan struktural. Penataan penguasaan lahan, penguatan tata kelola hutan, dan pemutusan kaitan antara kepentingan ekonomi-politik dan pembukaan lahan menjadi prasyarat agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan. Informasi lebih lanjut soal tata kelola lingkungan dan kebijakan kehutanan dapat ditelusuri melalui pemberitaan Koridor.

Analisis Redaksi

Argumen bahwa karhutla berakar pada persoalan sosial sebenarnya bukan hal baru. Yang membuatnya penting adalah penegasan bahwa penanganan teknis semata tidak akan cukup. Setiap tahun negara mengerahkan anggaran besar untuk pemadaman dan operasi darurat. Namun selama akar persoalan tidak disentuh, anggaran itu berfungsi sebagai obat penenang, bukan penyembuh.

Ada satu titik yang layak digarisbawahi: karhutla adalah persoalan distribusi. Keuntungan dari pembukaan lahan dinikmati segelintir pihak, sementara risiko kesehatan dan kerugian ekonomi ditanggung masyarakat luas. Ketika pola itu dibiarkan, kebijakan apa pun akan selalu berhadapan dengan insentif yang sama kuatnya untuk membakar.

Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak berhenti pada jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Yang perlu diukur adalah seberapa jauh ketimpangan penguasaan lahan berkurang, seberapa kuat pengawasan berjalan, dan seberapa konsisten hukum ditegakkan terhadap semua pihak, termasuk yang punya kekuatan ekonomi dan politik.