Mengapa Karhutla Terus Terjadi? Pakar UIN Jakarta Sebut Masalah Sosial di Baliknya

Karhutla di Indonesia kembali menjadi sorotan. Pakar UIN Jakarta menilai penyebabnya bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan masalah sosial yang mengakar, mulai dari penguasaan lahan hingga bisnis api.

Pandangan itu disampaikan dalam pembahasan bertajuk sosiologi lingkungan yang dikutip detikEdu, Kamis (12/11/2026). Menurut sang pakar, kebakaran hutan dan lahan yang berulang tiap tahun tidak bisa dijelaskan hanya dengan faktor alam. Ada persoalan struktural di baliknya.

Pernyataan tersebut menambah daftar kritik terhadap cara Indonesia menangani karhutla. Selama bertahun-tahun, api yang membakar gambut dan semak di Sumatera serta Kalimantan selalu kembali muncul, meski berbagai operasi pemadaman digelar.

Karhutla Bukan Sekadar Peristiwa Alam

Dalam pembahasan yang dipublikasikan detikEdu, karhutla ditempatkan sebagai persoalan sosiologi lingkungan. Artinya, kebakaran hutan dilihat sebagai hasil interaksi antara manusia, lahan, dan kepentingan ekonomi, bukan murni bencana alam.

Pakar UIN Jakarta menyoroti bahwa api sering dipakai sebagai alat. Ada pihak yang membuka lahan dengan cara membakar karena biayanya jauh lebih murah dibanding metode mekanis. Pola ini berulang karena dianggap efektif dan minim risiko bagi pelakunya.

Karena itu, diskusi soal karhutla tidak cukup berhenti pada penyebab teknis seperti cuaca panas atau lahan gambut yang mudah terbakar. Yang lebih penting, menurut pandangan ini, adalah siapa yang menguasai lahan dan bagaimana kepentingan itu diatur.

Kerangka berpikir semacam ini sejalan dengan kajian lingkungan yang menyebut kebakaran lahan di Indonesia kerap terkait pembukaan area untuk perkebunan dan pertanian. Api menjadi jalan pintas untuk membersihkan lahan dengan cepat.

Penguasaan Lahan dan Bisnis Api Jadi Pemicu

Poin utama yang diangkat pakar UIN Jakarta adalah soal penguasaan lahan. Ketika akses dan kontrol atas lahan tidak jelas, pengawasan menjadi lemah dan konflik kepentingan mudah muncul. Di titik itulah praktik pembakaran mendapat ruang.

Istilah yang muncul dalam pembahasan itu adalah bisnis api. Frasa ini menggambarkan bagaimana pembakaran lahan tidak selalu dilakukan iseng, tetapi menjadi bagian dari perhitungan ekonomi. Ada pihak yang diuntungkan ketika lahan dibuka dengan cara paling murah.

Dari sudut pandang sosiologi lingkungan, masalahnya bukan hanya siapa yang menyalakan api, tetapi juga struktur yang membiarkannya terjadi. Penguasaan lahan yang timpang membuat sebagian kelompok punya kuasa besar atas area yang mudah dibakar.

Beberapa hal yang membuat karhutla sulit diberantas menurut kerangka ini:

• Pembukaan lahan dengan cara membakar jauh lebih murah dan cepat.
• Penguasaan lahan yang tidak jelas melemahkan pengawasan.
• Ada kepentingan ekonomi yang menikmati cara-cara instan.
• Penegakan hukum dinilai belum menyentuh aktor di balik pembakaran.

Daftar itu menjelaskan mengapa karhutla selalu kembali meski operasi pemadaman dilakukan setiap tahun. Selama akar sosialnya tidak disentuh, api hanya menunggu musim kering berikutnya.

Sosiologi Lingkungan dan Cara Pandang Baru

Pendekatan sosiologi lingkungan menempatkan manusia sebagai bagian dari persoalan ekologis. Kebakaran hutan tidak dipisahkan dari relasi kuasa, ekonomi, dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola lahan.

Pakar UIN Jakarta menegaskan pentingnya melihat karhutla sebagai masalah sosial. Implikasinya, solusi tidak cukup dengan menambah personel pemadam atau menyiapkan helikopter pembom air. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara mengatur lahan dan kepentingan di dalamnya.

Kerangka ini juga menyoroti soal konservasi. Upaya melindungi hutan sering berbenturan dengan kebutuhan ekonomi warga di sekitar kawasan. Ketika keduanya tidak dipertemukan, pembakaran menjadi jalan keluar yang dianggap paling praktis.

Pandangan serupa banyak dibahas dalam literatur lingkungan, termasuk kajian yang menyoroti keterkaitan antara kebakaran lahan dan tata kelola sumber daya alam. Salah satu rujukan yang sering dipakai adalah pembahasan mengenai tata kelola hutan dan lahan di kawasan tropis.

Karena itu, pakar UIN Jakarta menempatkan persoalan ini bukan sebagai peristiwa tunggal. Karhutla adalah gejala dari persoalan yang lebih besar: bagaimana lahan dikuasai, dipakai, dan dipertahankan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Dampak Karhutla yang Berulang Tiap Tahun

Ketika karhutla berulang, dampaknya menumpuk. Asap yang melintas batas wilayah mengganggu kesehatan warga, mengacaukan penerbangan, dan menutup aktivitas sekolah. Biaya pemadaman dan pemulihan juga terus membengkak.

Kerusakan ekologisnya lebih lama pulih. Lahan gambut yang terbakar kehilangan kemampuan menyimpan air, sehingga mudah terbakar lagi di musim berikutnya. Siklus ini membuat karhutla seolah menjadi agenda tahunan yang sulit diputus.

Dari sisi sosial, dampak itu tidak dirasakan merata. Warga kecil di sekitar hutan menanggung beban asap dan kerusakan lahan, sementara pihak yang membuka lahan dengan cara membakar sering tidak tersentuh hukum. Ketimpangan inilah yang ditekankan pakar UIN Jakarta.

Pemerintah sendiri telah berulang kali menyatakan komitmen menindak pelaku pembakaran lahan. Namun, kritik soal lemahnya penegakan hukum dan tidak jelasnya penguasaan lahan tetap muncul setiap kali kabut asap melanda.

Langkah Selanjutnya yang Diharapkan

Dari pembahasan itu, arah yang disarankan adalah menangani akar sosial karhutla. Penataan penguasaan lahan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum terhadap aktor di balik pembakaran menjadi kunci.

Pakar UIN Jakarta menempatkan edukasi dan pendekatan sosial sebagai bagian dari solusi. Masyarakat perlu diberi alternatif pembukaan lahan yang tidak merusak, sekaligus dilibatkan dalam menjaga kawasan konservasi.

Tanpa itu, karhutla akan terus berulang. Api mungkin berhasil dipadamkan di satu titik, tetapi selama masalah sosial di baliknya dibiarkan, titik baru akan muncul di musim berikutnya.

Analisis Redaksi

Pandangan pakar UIN Jakarta menyentuh titik yang jarang dibahas terbuka: karhutla bukan sekadar bencana cuaca, tetapi cermin dari cara Indonesia mengelola lahan. Selama bertahun-tahun, respons publik lebih banyak berputar pada pemadaman dan penindakan cepat, bukan pada pertanyaan siapa yang diuntungkan ketika lahan dibakar.

Frasa bisnis api seharusnya membuat pembuat kebijakan berhenti sejenak. Jika pembakaran lahan adalah perhitungan ekonomi, maka menaikkan biaya dan risikonya adalah jalan paling masuk akal. Itu berarti penegakan hukum yang menyentuh aktor di baliknya, bukan hanya pelaku di lapangan yang mudah ditangkap.

Namun, kritik ini juga menuntut kejujuran. Menyalahkan masalah sosial tanpa menyebut siapa yang berkuasa atas lahan akan berhenti sebagai wacana. Karhutla hanya bisa ditekan jika tata kelola lahan dibenahi dan kepentingan ekonomi di baliknya dibongkar secara terbuka.