Yusril Bantah Jadi Ketua Tim Polemik Ijazah Gibran: Ini Posisi Sebenarnya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan posisinya hanya sebagai Menko Kumham Imipas yang mengoordinasikan persoalan hukum.

"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran, saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip dari ANTARA News Sultra.

Pernyataan itu keluar di tengah situasi politik yang memanas. Pada hari yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada MPR, dan rapat paripurna DPR yang sedianya membahas usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) batal digelar.

Kronologi Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Polemik ini bermula dari gugatan yang dilayangkan Subhan Palal. Gugatan tersebut berujung pada kemenangan di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Putusan kasasi MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.

Sebagai tindak lanjut putusan itu, Kemendikdasmen mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Pencabutan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026. Satu hari setelahnya, Yusril angkat bicara menegaskan bahwa langkah pemerintah itu murni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap Yusril.

Rangkaian peristiwa itu berjalan cepat:

• Gugatan Subhan Palal dimenangkan di tingkat kasasi MA, membatalkan Suket penyetaraan ijazah 2019.
• Kemendikdasmen menerbitkan Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 pada 11 November 2026 sebagai pelaksanaan putusan.
• Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan HMP terkait Gibran, diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11).
• Rapat paripurna DPR yang dijadwalkan Kamis pukul 14.00 WIB batal digelar.
• Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada MPR pada Kamis siang, dan MPR langsung menggelar rapat pimpinan.

Posisi Yusril dan Pembagian Kewenangan Hukum

Yusril menolak dibingkai sebagai penggerak utama di balik persoalan ijazah Gibran. Menurutnya, peran yang ia jalankan adalah peran koordinasi lintas kementerian di bidang hukum, bukan memimpin tim khusus yang dibentuk untuk menyerang posisi wakil presiden.

Ia berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan dimaksud dalam koridor hukum yang berlaku. Pelaksanaan putusan pengadilan, kata dia, merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penjelasan itu sekaligus memindahkan fokus dari perdebatan politik ke mekanisme administrasi. Pencabutan surat keterangan bukan keputusan yang lahir dari ruang politik, melainkan dari kewajiban eksekusi atas putusan kasasi MA yang sudah final.

Dalam kerangka itu, Kemendikdasmen bertindak sebagai instansi teknis yang menerbitkan dan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan. Yusril berada di lapisan koordinasi kebijakan hukum yang memastikan langkah tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum.

Dasar Hukum Pencabutan dan Arti Putusan Kasasi

Surat keterangan penyetaraan pendidikan yang terbit pada 2019 selama ini menjadi landasan administratif bagi Gibran. Dengan dicabutnya surat itu, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 secara eksplisit mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Pencabutan itu merupakan tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud.

Yusril menilai konsekuensi hukumnya jelas. "Penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujarnya.

Putusan kasasi MA bersifat final dan mengikat para pihak. Karena itu, eksekusi administratif menjadi keniscayaan, bukan pilihan politik. Pemerintah yang tidak menjalankan putusan berkekuatan hukum tetap justru berisiko menghadapi persoalan hukum baru.

Proses pencabutan sendiri mengikuti jalur birokrasi yang lazim. Instansi teknis menerbitkan keputusan pencabutan, lalu koordinasi di tingkat Menko memastikan langkah itu konsisten dengan kerangka hukum yang lebih luas. Rujukan atas putusan MA dan mekanisme keputusan Dirjen bisa ditelusuri pada pemberitaan ANTARA sepanjang 11-12 November 2026.

Dampak Politik: HMP Batal dan Gibran Mundur

Konsekuensi politik dari pencabutan surat keterangan itu bergerak cepat. Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan hak menyampaikan pendapat karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Usulan itu diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11).

DPR sedianya menggelar rapat paripurna pada Kamis siang dengan salah satu agenda membahas usulan HMP tersebut. Namun rapat itu batal. "Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan," demikian bunyi surat pembatalan rapat paripurna yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Pembatalan itu terjadi setelah Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ia menyerahkan langsung surat tersebut kepada MPR pada Kamis siang. MPR langsung menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat pimpinan.

Dengan langkah itu, jalur pemakzulan melalui HMP kehilangan objeknya. DPR tidak lagi memiliki alasan untuk melanjutkan agenda yang sudah dijadwalkan, sementara MPR kini memegang bola untuk memproses pengunduran diri wakil presiden.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Publik

Setelah surat pengunduran diri diterima, proses berpindah ke ranah konstitusional dan administrasi kenegaraan. MPR melalui rapat pimpinan akan menentukan tahapan berikutnya, sementara DPR menghadapi pertanyaan publik mengapa usulan HMP yang sudah dikantongi 120 tanda tangan batal dibahas.

Dari sisi hukum, pencabutan Suket penyetaraan ijazah menutup satu babak sengketa administrasi yang berjalan sejak gugatan Subhan Palal diajukan. Putusan kasasi MA telah memberi kepastian, dan keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 menjadi bentuk eksekusinya.

Yang tersisa adalah pertanyaan tentang akuntabilitas. Publik akan menuntut penjelasan bagaimana sebuah surat keterangan penyetaraan pendidikan bisa menjadi dasar penting dalam perjalanan politik seseorang, lalu dibatalkan bertahun-tahun kemudian. Yusril memilih menjawabnya dengan satu kalimat: hormati putusan pengadilan.

Analisis Redaksi

Bantahan Yusril penting dicatat karena ia memindahkan perdebatan dari soal siapa menggerakkan siapa ke soal kewenangan. Dalam sistem pemerintahan, Menko memang tidak menjalankan fungsi teknis penerbitan atau pencabutan surat keterangan. Tugas itu ada di kementerian teknis, dan keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 adalah buktinya. Membingkainya sebagai operasi politik pribadi seorang menteri berarti mengabaikan fakta bahwa putusan kasasi MA sudah final dan mengikat.

Namun bantahan itu tidak menjawab seluruh kegelisahan publik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa surat keterangan penyetaraan pendidikan bisa lolos proses verifikasi pada 2019 dan baru dipersoalkan bertahun-tahun kemudian. Publik berhak tahu di mana letak kelalaian administratifnya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mekanisme serupa dicegah terulang. Tanpa jawaban itu, pencabutan surat keterangan hanya menyelesaikan gejala, bukan akar masalah.

Yang juga perlu diawasi adalah pembatalan rapat paripurna DPR. Keputusan itu secara prosedural bisa dijelaskan karena objek HMP sudah hilang setelah Gibran mundur. Tetapi 120 tanda tangan anggota DPR bukan angka kecil. Publik akan menilai apakah parlemen benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, atau justru berhenti ketika persoalan berpindah ke meja MPR. Kepastian hukum yang dijanjikan Yusril seharusnya diikuti transparansi penuh atas seluruh proses, dari pencabutan surat keterangan sampai pemrosesan pengunduran diri wakil presiden.