Pencabutan Suket Ijazah Gibran: Yusril Sebut Tindak Lanjut Putusan MA, Tak Ada Upaya Hukum Lagi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan Surat Keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Dengan pencabutan itu, tidak ada lagi dasar hukum bagi berlakunya surat keterangan yang diterbitkan pada 2019.

Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan itu diteken di Jakarta pada 11 November 2026, sehari sebelum pernyataan Yusril.

Kronologi Pencabutan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Surat keterangan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen itu menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Gugatan kemudian diajukan Subhan Palal, dan Mahkamah Agung memenangkan penggugat melalui putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa keputusan pencabutan merupakan tindak lanjut langsung dari putusan kasasi MA. "Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, langkah itu bukan sekadar tindakan administratif. Ia merujuk pada Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pejabat melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Yusril

Yusril menegaskan posisinya sebagai Menko Kumham Imipas yang mengoordinasikan persoalan hukum, bukan ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. "Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," tegasnya.

Selain Gibran dan Subhan Palal, nama Denny Indrayana muncul karena mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait surat keterangan tersebut. Yusril memperkirakan gugatan itu akan menghadapi persoalan objek sengketa.

"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," jelas Yusril.

Yusril juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya membatasi hak Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara TUN hanya untuk penggugat. "Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," ujarnya.

Latar Belakang Hukum dan Konteks Putusan MA

Putusan kasasi MA membatalkan surat keterangan penyetaraan yang selama ini menjadi salah satu dokumen pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Yusril menyebut putusan itu menempatkan persoalan pada posisi hukum yang berbeda: dokumen yang sebelumnya berlaku kini dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Dalam kerangka hukum administrasi, keputusan pencabutan ini mengakhiri keberlakuan surat keterangan. Namun, Yusril membuka wacana implikasi lebih jauh terhadap syarat konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, bila persyaratan pendidikan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan tersebut, konsekuensinya perlu dicermati.

"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.

Pernyataan itu menuai perhatian karena menyentuh ranah konstitusi. Namun, Yusril tidak merinci mekanisme lanjutan, apakah melalui proses politik di parlemen atau jalur hukum lain. Ia hanya menekankan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan adalah bagian dari prinsip negara hukum.

Dampak Pencabutan bagi Gibran dan Gugatan di PTUN

Pencabutan surat keterangan membuat dokumen penyetaraan pendidikan Gibran tidak lagi menjadi dasar hukum yang sah. Bagi publik, pertanyaannya sederhana: apakah status sebagai Wakil Presiden ikut terpengaruh? Yusril tidak memberikan jawaban tegas, tetapi menyatakan konsekuensi hukum harus dilihat dalam kerangka konstitusi.

Di sisi lain, gugatan Denny Indrayana di PTUN Jakarta berpotensi kehilangan objek. Yusril menduga majelis hakim akan menghentikan pemeriksaan karena objek sengketa telah dicabut. Jika itu terjadi, forum pengadilan tidak lagi menjadi tempat menguji surat keterangan yang sudah tidak berlaku.

Berikut sejumlah poin penting dari pernyataan Yusril:

• Pencabutan dilakukan melalui Keputusan Dirjen Nomor 206 Tahun 2026 pada 11 November 2026.
• Dasar pencabutan adalah putusan kasasi MA yang memenangkan gugatan Subhan Palal.
• Tidak ada upaya hukum lagi bagi tergugat karena PK dalam perkara TUN hanya untuk penggugat.
• Gugatan Denny Indrayana di PTUN Jakarta berpotensi dihentikan karena objek sengketa hilang.
• Yusril membantah menjadi ketua tim polemik ijazah Gibran.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum merilis pernyataan terpisah soal teknis pencabutan. Namun, dokumen keputusan telah menyebutkan pencabutan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagai objek yang dibatalkan.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi yang Muncul

Yusril berharap semua pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan dalam koridor hukum. Menurutnya, pelaksanaan putusan adalah bagian penting dari kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menegaskan bahwa kewenangannya sebagai Menko Kumham Imipas terbatas pada koordinasi masalah hukum. "Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," ujarnya.

Publik menanti langkah lanjutan dari istana dan DPR. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Gibran atau timnya. Begitu pula dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang belum memberikan penjelasan tambahan di luar keputusan pencabutan.

Yang jelas, putusan MA telah mengubah status hukum surat keterangan penyetaraan. Dampaknya bisa meluas ke ranah konstitusi, terutama terkait syarat pendidikan jabatan Wakil Presiden. Yusril sendiri menyebut hal itu sebagai persoalan yang harus menjadi perhatian serius.

Bagi publik, kasus ini menjadi ujian bagi kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Pemerintah telah menjalankan satu langkah: mencabut surat keterangan. Langkah berikutnya bergantung pada bagaimana lembaga negara membaca konsekuensi hukumnya.

Analisis Redaksi

Pernyataan Yusril menutup ruang debat hukum soal keberlakuan surat keterangan penyetaraan. Ia tidak hanya menyebut pencabutan sebagai tindakan administratif, tetapi menempatkannya sebagai kewajiban konstitusional untuk menjalankan putusan pengadilan. Dalam negara hukum, posisi itu sulit dibantah. Namun, pernyataan Yusril soal implikasi terhadap jabatan Wakil Presiden membuka kotak pandora yang lebih besar.

Secara hukum, pencabutan surat keterangan memang menghapus dasar penyetaraan pendidikan. Tetapi, apakah otomatis membuat seseorang tidak memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden? Di sinilah dibutuhkan kejelasan mekanisme konstitusional. Yusril menyebut opsi berhenti atau diberhentikan, tetapi tidak menjelaskan prosedurnya. Publik berhak mendapat penjelasan yang utuh, bukan sekadar pernyataan yang menggantung.

Yang juga patut dicermati adalah nasib gugatan di PTUN. Jika objek sengketa hilang, pengadilan kehilangan ruang uji. Ini bisa dimaknai sebagai kemenangan hukum, tetapi juga bisa meninggalkan rasa tidak tuntas bagi pihak yang ingin menguji legalitas dokumen. Kepastian hukum bukan hanya soal putusan final, tetapi juga soal transparansi proses. Pemerintah perlu menjelaskan langkah lanjutan secara terbuka agar polemik tidak berlarut.

Sumber: kumham-imipas.go.id, mahkamahagung.go.id