Kepala IDF Eyal Zamir Berkali-kali Tolak Perintah Netanyahu Serang Iran

Kepala Staf militer Israel (IDF) Letnan Jenderal Eyal Zamir berkali-kali menolak perintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyerang Iran. Penolakan itu terjadi sebelum dan sesudah pemilu Israel 27 Oktober, ketika posisi politik Netanyahu melemah.

Laporan televisi Israel Channel 12, yang dikutip CNN Indonesia pada Kamis (12/11/2026), menyebut penentangan Zamir muncul dalam pertemuan-pertemuan terakhir setelah Netanyahu tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Konfrontasi serupa sebenarnya sudah terjadi sebelum hari pencoblosan, lalu memanas lagi hingga sekarang.

Artinya, keinginan Netanyahu menyerang Iran bukan sekali dua kali ditolak. Ia berkali-kali berbenturan dengan kepala militer negaranya sendiri, sebuah situasi yang jarang terungkap ke publik karena biasanya terjadi di ruang rapat keamanan tertutup.

Kronologi Konfrontasi Netanyahu dan Zamir

Channel 12, mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa dua hari sebelum pemilu Israel pada 27 Oktober terjadi sebuah "konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya" antara Netanyahu dan Zamir. Perselisihan itu menyangkut instruksi perdana menteri untuk melakukan tindakan militer yang tidak ditentukan.

Menurut para pejabat pertahanan, tindakan tersebut berpotensi memicu peningkatan ketegangan dengan Iran. Pada 26 Oktober, sehari sebelum pencoblosan, Channel 12 dan Channel 13 melaporkan bahwa Zamir adalah satu-satunya kepala keamanan Israel yang menentang tindakan militer yang diinginkan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz.

Kekhawatiran IDF saat itu jelas: aksi militer bisa memicu eskalasi dengan Iran dan menggagalkan jalannya pemilu. Setelah pemilu, ketika Netanyahu tidak mendapatkan mayoritas, bentrokan pandangan itu kembali muncul dalam pertemuan-pertemuan terakhir.

Zamir, menurut laporan itu, menilai tindakan yang tidak spesifik tersebut tidak bijaksana untuk dilakukan sekarang. Pertimbangannya dua hal: ketidakpastian politik di Israel dan berkurangnya keinginan Gedung Putih untuk berperang dengan Iran.

Faktor terakhir itu berkaitan langsung dengan hasil pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat pekan lalu, ketika para pemilih menolak Partai Republik milik Presiden AS Donald Trump. Tanpa dukungan politik yang jelas dari Washington, operasi militer besar terhadap Iran dinilai terlalu berisiko.

New York Times: Netanyahu Dihalangi Selama Berminggu-minggu

Media Amerika Serikat The New York Times melaporkan hal senada. Menurut NYT, Netanyahu "berupaya selama berminggu-minggu untuk mengatur serangan udara baru terhadap Iran" tetapi dihalangi oleh Zamir.

NYT dan media lain menyebut Zamir tidak melihat adanya keharusan mendesak untuk menyerang sebelum pemilihan Israel. Laporan itu menambahkan bahwa Zamir "menjadi khawatir" karena Netanyahu "mendorong tindakan terpisah terhadap Iran, selain serangan terbuka."

Menurut kepala IDF, langkah semacam itu "akan menjadi kesalahan perhitungan yang dapat memprovokasi Iran untuk menyerang Israel." Kekhawatiran ini bukan soal keberanian, melainkan soal hitungan risiko: provokasi kecil bisa memicu perang besar yang tidak diinginkan siapa pun.

Channel 12 juga melaporkan bahwa Netanyahu dan kepala Mossad Roman Gofman berupaya melakukan operasi yang tidak ditentukan terhadap Iran beberapa hari sebelum pemilu. Operasi itu tidak didukung oleh pejabat senior lain di lembaga keamanan Israel.

Laporan tersebut tidak memiliki sumber dan belum terkonfirmasi. Menurut Channel 12, rencana itu akhirnya digagalkan ketika seorang agen keamanan Israel "bertindak gegabah" dengan cara yang membuat AS wasket, yang kemudian menghentikannya.

Siapa Saja yang Terlibat dan Apa Kata Mereka

Pihak-pihak utama dalam laporan ini adalah Netanyahu sebagai perdana menteri, Zamir sebagai Kepala Staf IDF, dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Nama kepala Mossad Roman Gofman juga muncul sebagai pihak yang disebut mendukung operasi terhadap Iran.

Pihak Angkatan Pertahanan Israel tidak berkomentar mengenai laporan tersebut. Sementara Kantor Perdana Menteri menyebutnya sebagai "berita palsu yang bias."

"Kami tidak mengomentari apa yang dikatakan dalam musyawarah keamanan tertutup," tambah kantor Netanyahu, seperti dikutip CNN Indonesia.

Kantor itu juga menyatakan bahwa "perdana menteri sendiri mengklarifikasi secara langsung bahwa serangan sebelum pemilihan Israel bukanlah agenda yang direncanakan." Netanyahu, menurut pernyataan tersebut, menegaskan "tidak ada perselisihan" antara dirinya dan Zamir.

Namun penyangkalan itu tidak menjawab substansi laporan. Yang dibantah adalah framing perselisihan, bukan fakta bahwa pembahasan operasi militer terhadap Iran memang berlangsung di forum-forum keamanan tertutup.

Latar Belakang: Mengapa Iran Menjadi Isu Sensitif

Iran adalah lawan utama Israel di kawasan. Setiap pembicaraan tentang serangan udara terhadap fasilitas Iran selalu mengandung risiko besar: pembalasan langsung, keterlibatan milisi pro-Iran di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman, serta gangguan terhadap jalur pelayaran dan pasar energi global.

Karena itu, keputusan menyerang tidak pernah sepenuhnya berada di tangan perdana menteri. Di Israel, kepala staf militer punya kewenangan profesional untuk menilai kelayakan operasi, termasuk kesiapan pasukan, intelejen, dan dampak strategisnya.

Ketika seorang kepala staf menolak instruksi politik, yang terjadi bukan pembangkangan biasa, melainkan benturan antara kepentingan politik jangka pendek dan perhitungan keamanan jangka panjang. Dalam kasus ini, Zamir menempatkan risiko eskalasi di atas agenda politik Netanyahu.

Faktor AS juga krusial. Tanpa restu Washington, operasi besar terhadap Iran akan sangat sulit dipertahankan secara diplomatik. Kekalahan Partai Republik pada pemilihan paruh waktu memperlemah posisi Trump, dan itu langsung memengaruhi kalkulasi keamanan Israel.

Dampak Melemahnya Netanyahu dan Langkah Selanjutnya

Laporan ini muncul di tengah melemahnya kekuasaan Netanyahu. Ia tidak memperoleh suara mayoritas dalam pemilu, dan salah satu keinginannya untuk kembali menyerang Iran justru mendapat penolakan dari kepala militer sendiri.

Ada beberapa implikasi yang perlu dicermati:

• Kepemimpinan Netanyahu diuji dari dalam lembaga keamanan, bukan hanya dari oposisi politik.
• Posisi Zamir sebagai kepala staf semakin terlihat sebagai penyeimbang kebijakan militer yang agresif.
• Ketidakpastian politik di Israel membuat operasi militer besar sulit dijalankan dalam waktu dekat.
• Melemahnya dukungan politik Washington mengurangi ruang bagi Israel untuk mengambil langkah sepihak terhadap Iran.

Hingga kini belum ada kepastian apakah pembahasan serangan akan dilanjutkan setelah pemerintahan baru Israel terbentuk. Yang jelas, laporan Channel 12 dan NYT menunjukkan bahwa opsi militer terhadap Iran masih hidup dalam diskusi internal, meski berkali-kali ditahan oleh pimpinan militer.

Bagi publik Israel, laporan ini membuka tabir tentang bagaimana keputusan perang dibuat. Bagi Iran, sinyalnya sederhana: tidak semua pihak di Israel menginginkan konfrontasi terbuka saat ini. Untuk informasi lebih lanjut soal dinamika kawasan, lihat pemberitaan CNN Indonesia dan laporan The New York Times.

Analisis Redaksi: Ketika Jenderal Menahan Perdana Menteri

Yang paling menonjol dari laporan ini bukan soal siapa menang dalam pertengkaran, melainkan fakta bahwa sebuah perintah perang bisa ditahan berkali-kali oleh kepala staf militer. Di banyak negara, instruksi pemimpin politik kepada militer nyaris tidak terbantahkan. Di Israel, mekanisme penolakan profesional itu masih bekerja, setidaknya menurut laporan Channel 12 dan NYT.

Namun ada sisi lain yang mengganggu. Rencana operasi terhadap Iran dibahas menjelang pemilu, ketika pemerintahan sedang dalam posisi transisi. Ini menimbulkan pertanyaan etis: sejauh mana keputusan perang dipengaruhi oleh kepentingan elektoral? Zamir, menurut laporan itu, khawatir aksi militer justru menggagalkan pemilu dan memicu eskalasi yang tidak perlu. Penilaian semacam ini seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.

Penyangkalan Kantor Perdana Menteri sebagai "berita palsu yang bias" tidak menghapus fakta bahwa diskusi militer terhadap Iran memang berlangsung. Yang dibantah adalah framing konflik personal. Publik Israel dan masyarakat internasional berhak tahu seberapa dekat kawasan ini dengan perang, dan seberapa besar pengaruh seorang jenderal dalam menahan laju eskalasi.