BPOM Temukan 11 Kosmetik Berbahaya, Ada yang Mengandung Merkuri

BPOM menemukan 11 produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran, sebagian di antaranya mengandung merkuri dan pewarna terlarang. Temuan ini mendorong penguatan pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak pemakaian kosmetik yang tidak memenuhi syarat.

Informasi itu disampaikan melalui kanal resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilaporkan CNBC Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Dari 11 produk tersebut, kandungan yang disorot adalah merkuri serta pewarna yang dilarang digunakan dalam kosmetik.

Apa Saja yang Ditemukan BPOM dalam 11 Kosmetik Berbahaya

BPOM mengidentifikasi 11 produk kosmetik yang dinilai berbahaya bagi konsumen. Dua jenis bahan yang disebut menjadi sorotan adalah merkuri dan pewarna terlarang.

Merkuri dikenal sebagai logam berat yang tidak boleh digunakan dalam kosmetik. Paparan merkuri dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, mulai dari masalah kulit hingga dampak sistemik bila terakumulasi di tubuh.

Sementara itu, pewarna terlarang menjadi persoalan tersendiri. Bahan pewarna yang tidak diizinkan untuk kosmetik bisa memicu iritasi dan reaksi alergi pada kulit, terutama bila digunakan pada area wajah yang sensitif.

Namun, laporan ini belum merinci nama produk, merek, maupun bentuk sediaan dari 11 kosmetik tersebut. Belum ada pula keterangan mengenai lokasi penemuan atau jalur distribusinya.

Mengapa Merkuri dan Pewarna Terlarang Jadi Masalah Serius

Merkuri sering muncul dalam kasus kosmetik pemutih karena diyakini bisa mencerahkan kulit dengan cepat. Praktik ini berulang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan menjadi salah satu prioritas pengawasan BPOM.

Bahaya merkuri tidak berhenti di kulit. Logam berat ini dapat terserap dan menimbulkan efek jangka panjang bila pemakaian berlangsung lama tanpa pengawasan.

Untuk pewarna terlarang, risikonya lebih banyak bersinggungan dengan reaksi langsung. Kulit bisa memerah, gatal, atau mengalami peradangan setelah pemakaian.

Karena itu, kosmetik yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi syarat keamanan menjadi ancaman nyata bagi konsumen yang membeli produk tanpa memeriksa legalitasnya.

Pengawasan BPOM Akan Diperkuat

Menanggapi temuan ini, BPOM menyatakan akan memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik. Langkah itu diarahkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Penguatan pengawasan biasanya mencakup pemeriksaan izin edar, pengujian kandungan bahan, serta penindakan terhadap produk yang terbukti melanggar aturan. Namun, detail rencana penguatan pengawasan pada kasus ini belum dijelaskan secara rinci.

Yang jelas, temuan 11 produk ini menambah daftar panjang persoalan kosmetik berbahaya yang harus ditangani bersama antara regulator, pelaku usaha, dan konsumen.

Hal yang Perlu Dicek Sebelum Membeli Kosmetik

Konsumen dianjurkan lebih teliti sebelum membeli produk kecantikan, terutama yang dijual dengan klaim hasil instan. Beberapa langkah sederhana bisa menekan risiko memakai kosmetik berbahaya:

• Periksa nomor izin edar BPOM pada kemasan produk.
• Hindari kosmetik dengan klaim memutihkan secara instan dalam waktu singkat.
• Waspadai produk tanpa label jelas, tanpa nama produsen, atau tanpa komposisi bahan.
• Beli dari penjual dan toko resmi yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
• Hentikan pemakaian bila muncul iritasi, kemerahan, atau reaksi tidak biasa pada kulit.

Pemeriksaan izin edar menjadi langkah paling dasar. Produk kosmetik yang legal di Indonesia wajib terdaftar dan memiliki nomor izin edar yang bisa diverifikasi.

Dampak bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Kosmetik

Temuan ini menjadi peringatan bagi konsumen bahwa tidak semua produk yang beredar di pasaran aman digunakan. Produk murah dengan klaim berlebihan kerap menjadi pintu masuk kosmetik berbahaya.

Bagi pelaku usaha, pengawasan yang lebih ketat berarti tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi. Produsen dan distributor dituntut memastikan produknya terdaftar serta bebas dari bahan yang dilarang.

Di sisi lain, peredaran kosmetik ilegal masih menjadi pekerjaan rumah. Jalur distribusi yang berlapis, dari toko daring hingga penjual langsung, membuat pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada satu pintu.

BPOM sendiri secara berkala mengumumkan hasil pengawasan kosmetik dan mengimbau masyarakat untuk melaporkan produk yang dicurigai tidak memenuhi ketentuan. Informasi resmi dari regulator menjadi rujukan utama sebelum mempercayai klaim sebuah produk.

Analisis Redaksi

Temuan 11 kosmetik berbahaya ini seharusnya dibaca sebagai sinyal, bukan sekadar pengumuman rutin. Persoalannya bukan hanya soal produk apa yang mengandung merkuri, tetapi seberapa cepat informasi itu sampai ke tangan konsumen dan seberapa tegas tindakan terhadap pihak yang mengedarkannya.

Selama bertahun-tahun, kosmetik dengan merkuri terus muncul di pasar. Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan di hilir saja tidak cukup. Ada rantai distribusi yang perlu diputus, mulai dari produsen, importir, hingga penjual yang memasarkan produk tanpa izin edar.

Konsumen juga punya peran, tetapi tidak fair bila seluruh tanggung jawab dibebankan kepada mereka. Klaim pemutih instan yang agresif di ruang digital membuat produk berbahaya tampak meyakinkan. Karena itu, penguatan pengawasan harus berjalan seiring dengan penindakan yang jelas dan informasi publik yang mudah diakses.

Yang paling dinanti sekarang adalah rincian produk dan langkah lanjutan dari BPOM. Tanpa itu, peringatan soal merkuri dan pewarna terlarang hanya menjadi kabar singkat yang cepat tenggelam.

Sumber: bpom.go.id