BPSDM Hukum Gandeng Cambridge English untuk Kompetensi Bahasa Inggris ASN

BPSDM Hukum Kementerian Hukum menjalin kerja sama dengan Cambridge English – Briton Education untuk mengembangkan kompetensi bahasa Inggris ASN melalui program asesmen dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individu serta organisasi. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) berlangsung dalam Cambridge English Recognition Event 2026 di The Westin Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penandatanganan MoU di Cambridge English Recognition Event 2026

Acara tersebut menjadi penanda komitmen BPSDM Hukum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan berbahasa Inggris. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional, Jusman, hadir mewakili Kepala BPSDM Hukum, Wisnu Nugroho Dewanto, dan menandatangani kerja sama tersebut.

“Pengembangan kompetensi bahasa Inggris ASN perlu dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui kerja sama ini, kami berharap peningkatan kemampuan bahasa Inggris dapat mendukung profesionalisme ASN, memperluas wawasan global, serta membuka kesempatan pengembangan karier dan pendidikan di tingkat internasional,” ujar Jusman dalam sambutannya.

Kerja sama ini menjadi bagian dari rangkaian Cambridge English Recognition Event 2026 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan pemerintahan. Hadir pula Sonya Tobing, Country Head Indonesia Cambridge University Press & Assessment, Francesca Woodward, Global Managing Director English Cambridge University Press & Assessment, serta Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Halilul Khairi, M.Si.

Program Berbasis Asesmen untuk Pemetaan Kompetensi

Program yang ditawarkan menekankan asesmen sebagai langkah awal. Asesmen dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta, sehingga pemetaan kebutuhan pembelajaran menjadi lebih akurat. Hasil asesmen kemudian menjadi dasar penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan individu, kebutuhan organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Pendekatan ini diharapkan membuat pelatihan lebih tepat sasaran, terukur, dan relevan dengan tuntutan pekerjaan ASN. Terutama dalam menghadapi lingkungan kerja yang semakin terhubung secara global, kemampuan berbahasa Inggris menjadi modal penting untuk berkomunikasi dan berkolaborasi lintas negara.

Bagi BPSDM Hukum, kolaborasi ini menjadi salah satu peluang untuk mengembangkan ekosistem pembelajaran ASN yang adaptif, berbasis kebutuhan, dan berorientasi pada standar internasional. Peningkatan kompetensi bahasa Inggris diharapkan mendukung kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan, memperluas kerja sama lintas negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.

IPDN sebagai Contoh Penerapan Tes Kompetensi Bahasa Inggris

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa institusinya menjadi perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan Tes Kompetensi Bahasa Inggris (TKBI) dalam proses seleksi penerimaan melalui kerja sama dengan Cambridge English. Pengalaman tersebut menjadi contoh penerapan asesmen bahasa Inggris sebagai instrumen untuk memastikan kompetensi peserta sesuai dengan kebutuhan institusi.

Contoh ini menunjukkan bahwa asesmen bahasa Inggris tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses seleksi yang objektif. Bagi BPSDM Hukum, pengalaman IPDN dapat menjadi acuan dalam merancang program pengembangan kompetensi yang serupa, disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Hukum.

Ke depan, Cambridge English melalui Briton Education mendorong instansi pemerintah serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya untuk menjalin kolaborasi serupa. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan komunikasi internasional ASN, tetapi juga memperluas akses terhadap pengakuan kompetensi, peluang pendidikan lanjutan, dan pengembangan karier di luar negeri.

Dampak bagi ASN dan Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Peningkatan kompetensi bahasa Inggris ASN di lingkungan Kementerian Hukum memiliki dampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Dalam era globalisasi, banyak dokumen hukum, perjanjian internasional, dan komunikasi lintas negara yang memerlukan pemahaman bahasa Inggris yang baik. ASN yang memiliki kemampuan bahasa Inggris mumpuni dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kerja sama internasional.

Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris membuka peluang bagi ASN untuk mengikuti pendidikan lanjutan di luar negeri, mengikuti pelatihan internasional, dan berpartisipasi dalam forum-forum global. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing ASN di tingkat global dan memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

BPSDM Hukum sebagai lembaga pengembangan SDM memiliki peran strategis dalam memastikan program ini berjalan efektif. Dengan pendekatan berbasis asesmen, program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dan tuntutan pekerjaan.

Langkah Selanjutnya dan Perluasan Kerja Sama

Setelah penandatanganan MoU, langkah berikutnya adalah implementasi program asesmen dan penyusunan kurikulum. BPSDM Hukum akan bekerja sama dengan Cambridge English – Briton Education untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan ASN di lingkungan Kementerian Hukum. Sosialisasi kepada instansi terkait juga akan dilakukan agar program dapat diikuti oleh sebanyak mungkin ASN.

Cambridge English melalui Briton Education berencana memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah lain serta lembaga pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan standar kompetensi bahasa Inggris di sektor publik. Diharapkan semakin banyak ASN yang memiliki sertifikasi bahasa Inggris yang diakui secara internasional, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan daya saing mereka.

Bagi BPSDM Hukum, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur untuk mengembangkan program serupa di bidang lain. Pendekatan berbasis asesmen dan kebutuhan organisasi dapat menjadi model bagi pengembangan kompetensi ASN secara lebih luas.

Analisis Redaksi

Kerja sama antara BPSDM Hukum dan Cambridge English – Briton Education merupakan langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas ASN. Pendekatan berbasis asesmen memungkinkan program pelatihan tidak sekadar seragam, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi. Ini penting mengingat kebutuhan kompetensi bahasa Inggris di setiap instansi bisa berbeda.

Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh penandatanganan MoU. Implementasi di lapangan akan menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu ASN untuk mengikuti pelatihan, biaya sertifikasi yang mungkin tinggi, dan konsistensi dalam penerapan standar. Diperlukan komitmen dari pimpinan instansi untuk mendukung partisipasi ASN dalam program ini, misalnya dengan menyediakan alokasi waktu dan anggaran yang memadai.

Selain itu, perlu dipastikan bahwa program ini tidak menjadi beban tambahan yang justru mengganggu tugas pokok ASN. Integrasi dengan sistem pengembangan karier dan penilaian kinerja akan membuat program ini lebih bermakna. Jika dikelola dengan baik, kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengembangkan kompetensi ASN yang berstandar internasional, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Sumber: bpsdm.kemenkum.go.id, cambridgeenglish.org