Pidana Kerja Sosial di Ponorogo: Lokasi untuk Anak Berhadapan Hukum Disiapkan

Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Madiun untuk menyediakan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Kesepakatan itu bagian dari implementasi paradigma baru pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Penandatanganan berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, Kamis (12/11/2026). Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi lingkungan yang mendukung pemulihan klien pemasyarakatan, bukan sekadar menghukum.

"Pendekatannya tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi lebih memperhatikan aspek pembinaan, pendidikan, pemulihan, dan masa depan anak," kata Lisdyarita dalam sambutannya.

Kronologi Penandatanganan Kerja Sama

Nota kesepahaman diteken pada Kamis siang, 12 November 2026, di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo. Hadir dalam acara itu Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur Ceno Hersusetiokartiko dan Kepala Bapas Kelas II Madiun Siti Sunaryah.

Lisdyarita menyebut kerja sama ini sebagai langkah maju menyambut paradigma baru pemidanaan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri dalam menyiapkan fasilitas pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain penyediaan lokasi, kedua pihak menyepakati pembentukan kelompok layanan bimbingan integrasi (klien binter). Kelompok ini akan mendampingi klien pemasyarakatan yang menjalani program integrasi di tengah masyarakat.

"Apalagi yang dihadapi adalah anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum," ujar perempuan yang akrab disapa Bunda Lis itu.

Pemkab Ponorogo menyiapkan sejumlah lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Lokasi itu meliputi fasilitas umum, lembaga sosial, dan tempat ibadah. Rinciannya mencakup sekolah, rumah sakit, panti asuhan, pesantren, kantor pemerintah, dan ruang publik lainnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada tiga pejabat kunci dalam kerja sama ini. Pertama, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita yang mewakili pemerintah daerah. Kedua, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Ceno Hersusetiokartiko. Ketiga, Kepala Bapas Kelas II Madiun Siti Sunaryah.

Ceno menjelaskan bahwa regulasi baru menggeser hukuman badan menjadi ultimum remedium atau pilihan terakhir. Menurut dia, tidak semua pelaku kejahatan harus dipenjara.

"Tersangka dengan ancaman di bawah lima tahun atau putusan hakim enam bulan ke bawah dapat dipidana kerja sosial maupun pengawasan," jelas Ceno.

Ia merinci dua kategori klien yang dapat diawasi. Pertama, narapidana yang menjalani integrasi setelah melewati dua pertiga masa tahanan. Kedua, pelanggar hukum ringan yang dijatuhi pidana kerja sosial oleh pengadilan.

Ceno juga mendorong kepala desa, bhabinkamtibmas, dan babinsa proaktif memediasi sengketa warga di tingkat desa. Tujuannya agar persoalan tidak selalu bermuara ke peradilan formal.

Sementara itu, Siti Sunaryah mengungkap tantangan kelembagaan. Bapas Kelas II Madiun hanya memiliki 43 pegawai untuk menaungi lima kabupaten dan satu kota.

"Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak dapat dicapai melalui satu instansi. Perlu dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan pemasyarakatan yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan," ungkap Siti.

Latar Belakang: KUHP Nasional dan Keadilan Restoratif

Kerja sama ini berakar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Regulasi itu mengubah paradigma pemidanaan di Indonesia dari pembalasan menuju keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.

Dalam kerangka itu, pidana kerja sosial menjadi alternatif bagi pelaku tindak pidana ringan. Hakim dapat menjatuhkan pidana ini tanpa mencabut kebebasan seseorang secara penuh.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan restoratif dinilai lebih relevan. Anak tidak dipisahkan dari lingkungan sosialnya, tetapi tetap diminta bertanggung jawab melalui kerja sosial di fasilitas publik.

Ponorogo bukan wilayah pertama yang menyiapkan skema serupa. Namun penandatanganan ini menandai langkah konkret pertama di wilayah hukum Bapas Kelas II Madiun yang mencakup lima kabupaten dan satu kota.

Sejumlah fasilitas yang disiapkan mencerminkan pilihan sengaja: sekolah, pesantren, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat ibadah. Lokasi-lokasi itu dianggap representatif untuk pembinaan karakter, bukan sekadar hukuman.

Dampak bagi Anak dan Masyarakat Ponorogo

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pidana kerja sosial berpotensi mengurangi stigma. Anak tetap bisa bersekolah atau beraktivitas di lingkungannya sambil menjalani kewajiban sosial.

Dampak lain menyentuh sistem peradilan. Pengadilan memiliki opsi lebih luas untuk menjatuhkan pidana tanpa penjara, terutama untuk perkara dengan ancaman hukuman ringan.

Masyarakat juga dilibatkan. Fasilitas umum, lembaga sosial, dan tempat ibadah menjadi lokasi pelaksanaan yang memungkinkan anak berinteraksi dengan warga sekitar.

Namun ada catatan. Rasio pegawai Bapas yang hanya 43 orang untuk lima kabupaten dan satu kota menjadi pekerjaan rumah. Pengawasan terhadap klien kerja sosial membutuhkan tenaga dan koordinasi lintas sektor.

Karena itu, Ceno menekankan peran pemerintah desa. Kepala desa, bhabinkamtibmas, dan babinsa diminta menyelesaikan sengketa warga di tingkat lokal sebelum masuk ke jalur pidana.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan

Setelah nota kesepahaman diteken, tahap berikutnya adalah menyusun petunjuk teknis. Pemkab Ponorogo dan Bapas Kelas II Madiun perlu merinci mekanisme penempatan, durasi, dan pengawasan klien kerja sosial.

Pembentukan kelompok layanan bimbingan integrasi juga harus segera diwujudkan. Kelompok ini akan menjadi ujung tombak pendampingan klien binter di lapangan.

Sinergi lintas sektoral menjadi kunci. Selain pemerintah daerah dan Bapas, instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan aparat desa akan terlibat dalam penyediaan lokasi dan pengawasan.

Untuk memastikan kebijakan berjalan, perlu ada evaluasi berkala. Tanpa evaluasi, pidana kerja sosial berisiko menjadi formalitas tanpa dampak pembinaan.

Bapas Kelas II Madiun menyadari keterbatasan sumber daya. Karena itu, dukungan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah kerjanya menjadi syarat mutlak.

"Perlu dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan pemasyarakatan yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan," kata Siti Sunaryah menutup sambutannya.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkab Ponorogo meneken kerja sama dengan Bapas Kelas II Madiun layak diapresiasi. Selama ini, pidana kerja sosial sering berhenti di tataran regulasi. Dengan adanya lokasi yang jelas, putusan hakim soal kerja sosial punya tempat pelaksanaan yang konkret.

Namun, nota kesepahaman hanyalah pintu masuk. Persoalan sesungguhnya ada pada kapasitas pengawasan. Bapas Kelas II Madiun dengan 43 pegawai harus mengawasi klien di lima kabupaten dan satu kota. Tanpa penambahan tenaga dan sistem pelaporan yang rapi, kerja sosial bisa kehilangan makna pembinaan.

Pilihan lokasi seperti sekolah, pesantren, dan panti asuhan juga perlu diuji. Anak yang menjalani kerja sosial di lingkungan yang dekat dengan kehidupannya berisiko mengalami stigma, terutama jika penempatan tidak dikelola dengan hati-hati. Di sisi lain, lokasi itu bisa menjadi ruang pemulihan jika pendampingan berjalan baik.

Yang paling menentukan adalah koordinasi di tingkat desa. Gagasan Ceno agar kepala desa, bhabinkamtibmas, dan babinsa memediasi sengketa warga adalah kunci. Jika mediasi berjalan, jumlah perkara ringan yang masuk ke pengadilan bisa ditekan, dan pidana kerja sosial tidak menjadi beban baru bagi sistem peradilan yang sudah padat.

Ponorogo telah mengambil langkah awal. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi pelaksanaan, transparansi evaluasi, dan keberanian mengevaluasi kebijakan jika tidak berjalan sesuai tujuan pemulihan.

Sumber: ponorogo.go.id, hukumonline.com