Kapolri Suyudi Ario Seto: Hukum Kehilangan Wibawa Jika Penegaknya Tidak Tunduk pada Hukum

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa setiap kewenangan dalam penegakan hukum harus dijalankan sesuai batas dan ketentuan yang berlaku. Menurut Kapolri, hukum kehilangan wibawa jika penegaknya sendiri tidak tunduk pada hukum.

Pernyataan itu menjadi rambu bagi seluruh personel Polri yang memegang kewenangan penyidikan dan penindakan. Pesannya sederhana: kekuasaan yang melekat pada jabatan tidak boleh dipakai melewati garis yang sudah ditetapkan peraturan.

Ucapan Kapolri ini pertama kali dipublikasikan melalui laporan kumparan.com. Dalam laporan tersebut, Suyudi menekankan pentingnya kesesuaian antara kewenangan dan aturan sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pesan Kapolri soal Batas Kewenangan Penegak Hukum

Inti pernyataan Suyudi Ario Seto terletak pada relasi antara kewenangan dan kepatuhan. Kewenangan dalam penegakan hukum, menurut dia, bukan alat untuk bertindak sesuka hati, melainkan mandat yang harus dijalankan dalam koridor aturan.

Kalimat "hukum kehilangan wibawa jika penegaknya tidak tunduk pada hukum" mengandung dua sisi. Pertama, hukum hanya bermakna jika ditegakkan. Kedua, penegakan itu sendiri harus tunduk pada hukum yang sama, bukan pada selera atau kepentingan pejabatnya.

Dalam praktiknya, kewenangan penyidik diatur tegas. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membatasi langkah penyidikan, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, hingga penyitaan. Setiap tindakan memerlukan dasar hukum, syarat formil, dan batas waktu.

Polri juga memiliki Peraturan Kapolri yang mengatur prosedur tetap penyidikan serta mekanisme pengawasan melalui Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum. Artinya, secara normatif, batas kewenangan sudah tersedia. Persoalannya selalu bermuara pada pelaksanaan di lapangan.

Karena itu, pernyataan Kapolri dapat dibaca sebagai pengingat internal. Ia tidak hanya menyasar personel yang menangani perkara besar, tetapi juga penyidik di tingkat polres yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap hari.

Mengapa Kepatuhan Penegak Hukum Menentukan Kepercayaan Publik

Wibawa hukum tidak tumbuh dari tebalnya pasal atau kerasnya ancaman pidana. Wibawa itu lahir dari konsistensi: aturan berlaku sama, baik bagi warga biasa maupun bagi aparat yang memegang senjata dan kewenangan.

Ketika penegak hukum terlihat kebal terhadap aturan yang ia tegakkan, publik kehilangan alasan untuk percaya pada proses hukum. Sebaliknya, ketika aparat mau diperiksa dan diadili dengan prosedur yang sama, kepercayaan itu punya pijakan.

Beberapa prinsip yang menjadi fondasi pernyataan Kapolri:

• Legalitas: setiap tindakan penegakan hukum harus punya dasar peraturan yang jelas.
• Proporsionalitas: kewenangan dipakai sebatas kebutuhan perkara, tidak lebih.
• Akuntabilitas: setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui pengawasan internal.
• Kesetaraan di depan hukum: aturan yang sama berlaku bagi warga dan aparat.

Prinsip-prinsip ini bukan hal baru dalam doktrin kepolisian. Yang sering menjadi ujian adalah bagaimana prinsip tersebut bertahan ketika berhadapan dengan tekanan politik, kepentingan ekonomi, atau solidaritas korps.

Sejumlah kasus di masa lalu menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur oleh oknum aparat berdampak panjang. Publik tidak hanya menyoroti satu perkara, tetapi mulai meragukan seluruh proses hukum yang dijalankan institusi.

Konteks Reformasi Penegakan Hukum di Tubuh Polri

Pernyataan Suyudi Ario Seto muncul di tengah sorotan publik yang tinggi terhadap kinerja aparat penegak hukum. Isu seperti penyalahgunaan kewenangan, proses hukum yang berlarut, serta dugaan kriminalisasi menjadi bahan perdebatan rutin di ruang publik.

Polri sendiri telah menjalankan berbagai program pembenahan, mulai dari penguatan pengawasan internal, digitalisasi proses penyidikan, hingga pembinaan etika profesi. Namun, efektivitas program itu selalu diukur dari satu hal: bagaimana aparat bersikap saat tidak ada kamera yang menyorot.

Dalam konteks inilah pesan Kapolri menjadi relevan. Ia menyentuh akar persoalan, yakni kesadaran bahwa kewenangan adalah amanah yang dibatasi. Bukan hak istimewa yang membuat pemegangnya berada di atas hukum.

Publik biasanya tidak menuntut kesempurnaan dari institusi penegak hukum. Yang dituntut adalah konsistensi dan kesediaan untuk mengakui serta memperbaiki kesalahan ketika terjadi. Sikap seperti itu jauh lebih menjaga wibawa hukum dibandingkan pembelaan yang berlebihan terhadap oknum.

Dampak bagi Personel dan Arah Pengawasan Internal

Bagi jajaran Polri, pernyataan Kapolri berfungsi sebagai arahan sekaligus peringatan. Personel yang memegang kewenangan penyidikan diminta memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan melekat di tingkat satuan kerja menjadi kunci. Atasan langsung bertanggung jawab memastikan bawahannya tidak mengambil jalan pintas, termasuk dalam hal administrasi penyidikan yang kerap dianggap formalitas.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran melalui mekanisme pengaduan. Laporan dugaan pelanggaran oleh oknum aparat dapat disampaikan ke Propam atau lembaga pengawasan eksternal. Kanal ini menjadi uji nyata apakah pesan Kapolri berjalan sampai ke tingkat bawah.

Jika pengawasan dijalankan konsisten, dampaknya terasa pada kualitas penanganan perkara. Berkas yang rapi, prosedur yang benar, dan waktu penanganan yang terkendali akan mengurangi ruang bagi praktik yang merusak wibawa hukum.

Langkah Selanjutnya dan Ujian di Tingkat Pelaksanaan

Pernyataan Kapolri belum menyertakan rincian kebijakan teknis atau instruksi tertulis yang menyertainya. Karena itu, ujian sesungguhnya berada pada implementasi harian di lapangan.

Indikator yang bisa dicermati publik antara lain transparansi penanganan perkara yang menjadi perhatian luas, konsistensi sanksi terhadap personel yang terbukti melanggar prosedur, serta respons cepat terhadap laporan masyarakat.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi personel perlu terus diperkuat. Pemahaman bahwa kewenangan memiliki batas harus ditanamkan sejak tingkat pendidikan kepolisian, bukan hanya disampaikan lewat arahan sesaat.

Yang paling menentukan adalah keteladanan. Ketika atasan menegur dan menindak bawahannya yang melanggar, pesan tentang kepatuhan pada hukum menjadi hidup. Tanpa itu, kalimat tentang wibawa hukum hanya berhenti sebagai pernyataan di atas panggung.

Analisis Redaksi

Pernyataan Kapolri bahwa hukum kehilangan wibawa jika penegaknya tidak tunduk pada hukum sesungguhnya bukan gagasan baru. Ia adalah prinsip dasar negara hukum yang sudah lama tertulis dalam konstitusi. Yang membuatnya penting adalah siapa yang mengucapkan dan dalam konteks apa.

Ketika pernyataan itu datang dari pemegang komando tertinggi kepolisian, publik wajar menuntut bukti. Bukan karena sinisme, tetapi karena pengalaman menunjukkan jarak antara arahan pimpinan dan praktik di lapangan kerap lebar. Kasus-kasus yang mencuat ke publik biasanya bukan soal aturan yang tidak ada, melainkan soal aturan yang tidak dijalankan.

Karena itu, ukuran keberhasilan pesan ini tidak terletak pada kutipan yang beredar di media. Ukurannya ada pada tiga hal: apakah pelanggaran prosedur ditindak tanpa pandang bulu, apakah pengawasan internal berani menyentuh personel yang punya kedekatan dengan kekuasaan, dan apakah masyarakat merasa laporan mereka ditanggapi serius.

Wibawa hukum memang tidak dibangun oleh pidato. Ia dibangun oleh konsistensi kecil setiap hari, di ruang pemeriksaan, di meja penyidik, dan di setiap keputusan yang diambil ketika tidak ada yang memperhatikan.

Sumber: hukumonline.com