Nasir Djamil Dukung Kapolri Usut Tuntas Penyadapan Presiden, Minta Jangan Berhenti di Pelaku

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polri mengusut kasus penyadapan presiden. Ia menegaskan pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Nasir Djamil di Jakarta, Kamis (12/11), melalui rilis resmi Fraksi PKS. Menurutnya, kasus penyadapan terhadap presiden adalah persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, bukan sekadar pelanggaran pidana biasa.

"Dukungan penuh kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini," kata Nasir Djamil dalam pernyataan yang dikutip dari laman resmi Fraksi PKS.

Ia menekankan agar penyidik tidak berhenti pada pelaku yang ditangkap di lapangan. Bagi Nasir, aktor intelektual dan pihak yang membiayai aksi penyadapan harus ikut diungkap.

Dorongan Mengusut Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Politikus PKS itu menyoroti kecenderungan penyidikan yang berhenti pada eksekutor. Ia meminta Polri membongkar jaringan di balik penyadapan, termasuk pihak yang memesan dan mendanai aksi tersebut.

"Jangan berhenti pada pelaku di lapangan. Harus diusut siapa aktor intelektualnya," ujar Nasir Djamil.

Menurutnya, penyadapan terhadap presiden menyangkut kedaulatan negara. Karena itu, penanganannya tidak bisa disamakan dengan kasus pidana umum. Ia menilai pengungkapan aktor intelektual menjadi kunci agar kasus tidak berulang.

Nasir juga meminta Polri bekerja transparan. Publik, katanya, berhak mengetahui perkembangan penyidikan, terutama karena objek penyadapan adalah kepala negara.

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan terhadap kasus penyadapan yang menyeret nama presiden. Hingga berita ini diturunkan, rilis Fraksi PKS belum merinci identitas tersangka, kronologi, maupun pasal yang dikenakan.

Komisi III DPR dan Pengawasan terhadap Kinerja Polri

Komisi III DPR RI merupakan mitra kerja Polri di bidang hukum dan keamanan. Melalui komisi ini, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya penyidikan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

Dukungan Nasir Djamil terhadap Kapolri dibarengi desakan agar pengawasan berjalan. Ia menilai pengusutan yang tuntas akan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam sejumlah kesempatan, Komisi III memang kerap menyoroti penanganan kasus yang dinilai berhenti di tengah jalan. Pola ini yang ingin dicegah Nasir dalam kasus penyadapan presiden.

Sebagai anggota legislatif dari Fraksi PKS, Nasir Djamil dikenal vokal dalam isu penegakan hukum. Ia beberapa kali mendorong agar aparat tidak tebang pilih dalam menangani perkara yang melibatkan kepentingan besar.

Mengapa Penyadapan Kepala Negara Masuk Kategori Berat

Penyadapan terhadap pejabat negara, terutama presiden, menyangkut dua hal sekaligus: pelanggaran hukum dan ancaman terhadap keamanan nasional. Kerahasiaan komunikasi kepala negara berkaitan langsung dengan stabilitas pemerintahan.

Secara hukum, penyadapan tanpa dasar undang-undang dapat dijerat dengan ketentuan pidana. Di Indonesia, pengaturan soal intersepsi komunikasi diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

Namun, rilis Fraksi PKS tidak menyebut pasal spesifik yang dipakai penyidik. Karena itu, belum diketahui pasti konstruksi hukum yang dibangun Polri dalam kasus ini.

Yang jelas, bagi Nasir Djamil, bobot kasusnya menuntut penanganan serius. Ia menilai penyadapan presiden bukan perkara kecil yang bisa diselesaikan dengan menangkap satu atau dua orang di lapangan.

Langkah Selanjutnya dan Sorotan Publik

Setelah dukungan disampaikan, perhatian kini tertuju pada langkah Polri berikutnya. Publik menunggu apakah penyidik akan mengumumkan tersangka baru, termasuk kemungkinan pihak yang berperan sebagai otak di balik aksi penyadapan.

Nasir Djamil meminta Kapolri memastikan penyidikan berjalan tanpa tekanan. Menurutnya, hanya dengan begitu hasil penyidikan bisa diterima semua pihak.

Ia juga mendorong agar DPR melalui Komisi III terus mengawal perkara ini. Pengawasan dinilai penting agar kasus tidak menguap di tengah jalan.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari Polri terkait respons atas pernyataan Nasir Djamil. Rilis Fraksi PKS juga tidak menyebutkan jadwal pemeriksaan atau agenda penyidikan berikutnya.

Yang pasti, desakan agar pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan menjadi pesan utama Nasir Djamil. Bagi politikus PKS itu, tuntas atau tidaknya kasus ini akan menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia.

Analisis Redaksi

Pernyataan Nasir Djamil menyentuh titik paling sensitif dalam penanganan kasus penyadapan: siapa yang sebenarnya berdiri di balik aksi itu. Dalam banyak perkara besar, penyidikan memang cenderung berhenti pada eksekutor karena lebih mudah dibuktikan. Padahal, publik biasanya menilai keberhasilan penyidikan dari seberapa jauh aparat berani membongkar jaringan di atasnya.

Posisi Nasir sebagai anggota Komisi III memberi bobot politik tersendiri. Ia tidak hanya berbicara sebagai politikus PKS, tetapi sebagai bagian dari lembaga yang mengawasi Polri. Dukungan terhadap Kapolri sekaligus desakan agar pengusutan tuntas adalah kombinasi yang menempatkan Polri di bawah sorotan. Jika penyidikan mandek, kritik akan mengarah ke DPR yang dinilai kurang mengawal.

Namun, publik perlu bersabar. Rilis Fraksi PKS belum memuat detail kronologi, identitas tersangka, maupun pasal yang dipakai. Tanpa informasi itu, desakan Nasir masih bersifat umum. Ujian sesungguhnya ada pada langkah konkret penyidik: apakah ada tersangka baru, apakah aktor intelektual diungkap, dan apakah prosesnya transparan. Di situlah kredibilitas penanganan kasus penyadapan presiden akan diuji.

Sumber: dpr.go.id