Bapas Tanjungpinang Gelar FGD Kelayan Binter, Bentuk Kelompok Gurindam untuk Reintegrasi Klien Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Tanjungpinang menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Agro Bintan Hotel pada Kamis, 12 November 2026. Forum ini melahirkan kelompok layanan bernama "Gurindam" dan dihadiri sekitar 150 peserta dari aparat penegak hukum hingga pemerintah desa.

Kegiatan mengusung tema "Membangun Kolaborasi Berkelanjutan, Menguatkan Reintegrasi Sosial dan Membuka Kesempatan Kedua bagi Klien Pemasyarakatan". FGD dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, M. Pitra Jaya Saragih.

Jalannya FGD Kelayan Binter di Agro Bintan Hotel

Acara dimulai dengan pembukaan resmi, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan pembacaan doa. Kepala Bapas Kelas I Tanjungpinang, Anton Setiawan, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebelum forum dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Kepri.

Menurut laporan yang disampaikan dalam forum, FGD ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur. Mereka meliputi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, TNI, serta pemerintah daerah yang mencakup camat, kepala desa, lurah, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Peserta juga datang dari mitra kerja di wilayah Bintan dan Tanjungpinang. Komposisi ini menunjukkan bahwa persoalan reintegrasi klien pemasyarakatan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu institusi.

Ada tiga narasumber yang memberikan pemaparan dalam diskusi tersebut. Mereka adalah Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Kepri, Yusep Antonius; Pembimbing Kemasyarakatan Muda, Mahlinur Siregar; serta Ketua Program Studi Sosiologi STITIPOL Raja Haji Tanjungpinang, Endri Bagus Prasetyo.

Materi yang dibahas mencakup tiga hal utama: konsep Kelayan Binter sebagai wadah kolaborasi pembimbingan klien pemasyarakatan, peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, serta strategi menghapus stigma negatif dan membangun harapan bagi pemulihan sosial klien.

Tiga Narasumber dan Materi yang Dibahas

Pemaparan pertama menyoroti posisi Kelayan Binter sebagai ruang kolaborasi. Konsep ini menempatkan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan sebagai kerja bersama, bukan tugas tunggal Bapas.

Narasumber kedua membahas peran dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam struktur pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan menjadi penghubung antara klien, keluarga, dan lingkungan tempat klien kembali.

Materi ketiga yang disampaikan akademisi STITIPOL Raja Haji menyoroti strategi menghapus stigma negatif. Persoalan ini kerap menjadi hambatan terbesar bagi mantan narapidana yang ingin kembali bekerja dan bermasyarakat.

Ketiga materi tersebut saling melengkapi. Satu sisi membahas kelembagaan, sisi lain membahas pendampingan teknis, dan sisi ketiga membahas penerimaan sosial di tengah masyarakat.

Diskusi berlangsung terarah setelah pemaparan. Forum kemudian membaca Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi yang diberi nama "Gurindam".

Kelompok Gurindam dan Arti Namanya

Nama Gurindam dipilih sebagai akronim dari Gerbang untuk Mandiri dan Membangun. Kelompok ini menjadi wadah resmi bagi para pihak yang terlibat dalam pembimbingan integrasi klien pemasyarakatan di wilayah Bintan dan Tanjungpinang.

Pembacaan surat keputusan menandai berdirinya kelompok layanan tersebut secara formal. Artinya, kerja pendampingan tidak lagi bergantung pada pertemuan insidental, tetapi punya struktur dan dasar tertulis.

Para peserta yang tergabung dalam kelompok ini diharapkan berperan aktif membantu proses pembimbingan. Mereka juga didorong mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan di tengah masyarakat.

Harapan lain yang muncul dari forum adalah terbangunnya sinergi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan integrasi. Sinergi itu mencakup pertukaran informasi, rujukan kasus, hingga pendampingan setelah klien keluar dari masa binaan.

Pemilihan nama berbau kesusastraan Melayu itu bukan tanpa alasan. Gurindam dikenal sebagai bentuk puisi lama yang sarat nasihat dan nilai moral, cocok dengan pesan kedua kesempatan yang diusung forum.

Mengapa Reintegrasi Klien Pemasyarakatan Butuh Kolaborasi

Reintegrasi sosial adalah proses mengembalikan klien pemasyarakatan ke tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana atau pembinaan. Proses ini tidak berhenti saat klien keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Tanpa dukungan lingkungan, klien berisiko kembali menghadapi persoalan yang sama. Stigma dari tetangga, kesulitan mencari kerja, dan hilangnya jaringan sosial menjadi tiga hambatan yang paling sering muncul.

Di sinilah peran pemerintah desa, lurah, camat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi penting. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari klien setelah kembali ke kampung halaman.

Kehadiran kepolisian, kejaksaan, dan TNI dalam FGD menunjukkan pendekatan yang lebih luas. Reintegrasi tidak hanya soal belas kasihan, tetapi juga soal keamanan dan ketertiban lingkungan.

Bapas Kelas I Tanjungpinang sendiri berada di bawah Kanwil Ditjenpas Kepulauan Riau. Wilayah kerjanya mencakup Bintan dan Tanjungpinang, dua kawasan dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi.

Forum seperti ini menjadi kanal bagi Bapas untuk menjelaskan tugasnya kepada pemerintah daerah. Selama ini, pemahaman tentang peran Bapas di tingkat desa dan kelurahan dinilai belum merata.

Langkah Selanjutnya Setelah FGD

Setelah FGD, pekerjaan rumah terbesar adalah menjaga agar kelompok Gurindam tidak berhenti di atas kertas. Kelompok layanan ini perlu agenda rutin, pembagian peran, dan mekanisme pelaporan yang jelas.

Peserta dari pemerintah daerah diharapkan meneruskan informasi ke tingkat RT dan RW. Sebab, penerimaan sosial paling menentukan justru terjadi di tingkat paling kecil itu.

Bapas Kelas I Tanjungpinang juga perlu memastikan pendampingan berjalan konsisten. Klien pemasyarakatan yang mendapat bimbingan terarah punya peluang lebih besar untuk mandiri secara ekonomi.

Ke depan, keberhasilan kelompok ini bisa diukur dari beberapa hal sederhana. Misalnya, berapa klien yang berhasil mendapat pekerjaan, berapa yang kembali ke jalur hukum, dan seberapa besar penurunan penolakan warga.

Informasi resmi mengenai kegiatan ini dapat dibaca di laporan Kepri.info. Rujukan lain soal tugas dan fungsi Bapas tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Yang jelas, FGD 12 November 2026 menandai titik awal. Nama Gurindam kini melekat pada sebuah komitmen bersama antara Bapas, penegak hukum, dan pemerintah daerah di Bintan serta Tanjungpinang.

Analisis Redaksi

Langkah Bapas Kelas I Tanjungpinang mengumpulkan 150 peserta dari lintas institusi patut diapresiasi. Selama ini, urusan klien pemasyarakatan sering dianggap milik Bapas dan lapas saja. Padahal, masalah sebenarnya muncul setelah klien pulang ke rumah.

Namun, ada catatan kritis. Pembentukan kelompok layanan lewat surat keputusan mudah dilakukan. Yang sulit adalah menjaga ritme pertemuan, memastikan anggaran pendampingan, dan mengukur hasilnya. Tanpa indikator yang jelas, Gurindam berisiko menjadi forum seremonial tahunan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan dunia usaha. FGD ini melibatkan aparat dan pemerintah daerah, tetapi belum menyebut pelaku usaha sebagai pihak yang membuka lapangan kerja. Padahal, kesempatan kedua bagi klien pemasyarakatan sangat bergantung pada ketersediaan pekerjaan.

Pemerintah desa dan lurah punya posisi strategis yang belum sepenuhnya tergarap. Mereka bisa menjadi penyangga pertama ketika warga menolak kehadiran mantan narapidana. Pelatihan singkat bagi perangkat desa soal pendampingan sosial layak dipertimbangkan.

Pada akhirnya, keberhasilan reintegrasi tidak diukur dari banyaknya peserta FGD. Ia diukur dari berapa banyak klien yang bisa hidup mandiri tanpa kembali berurusan dengan hukum.