Yusril Tegaskan Pencabutan Suket Ijazah Gibran Sesuai Putusan MA

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka adalah bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal. Penyetaraan pendidikan Wakil Presiden itu dinyatakan batal dan surat keterangannya tidak lagi mengikat secara hukum.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11).

Pernyataan itu menutup rangkaian panjang sengketa administrasi yang bermula dari surat keterangan yang diteken pada 2019. Kini implikasinya melebar ke ranah konstitusional, termasuk status jabatan Wakil Presiden.

Kronologi Pencabutan Suket Ijazah Gibran

Dasar pencabutan adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan itu menarik Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Surat keputusan tersebut diteken Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin pada Senin (11/11). Isinya menarik surat keterangan yang berada pada pihak yang dituju maupun pihak lain, sekaligus menyatakan surat itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.

Langkah itu menyusul putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 atas permohonan kasasi yang diajukan Subhan. MA telah mengunggah putusan lengkap tersebut, dan salinannya dikirim ke pengadilan pengaju dengan tanggal minutasi Selasa (10/11).

Dalam perkara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud berstatus sebagai Tergugat atau Termohon. Putusan memuat pertimbangan lengkap MA yang pada intinya membatalkan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Urutan peristiwanya bisa dirangkum sebagai berikut:

• 6 Agustus 2019: Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan.
• Subhan Palal menggugat pembatalan surat keterangan tersebut melalui jalur Tata Usaha Negara.
• MA mengeluarkan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi Subhan.
• 10 November 2026: putusan lengkap diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju.
• 11 November 2026: Tatang Muttaqin meneken Keputusan Nomor 206 Tahun 2026.
• 12 November 2026: Yusril menegaskan pencabutan sebagai pelaksanaan putusan MA.

Alasan Yusril: Kewajiban Konstitusional Pejabat

Yusril menolak anggapan bahwa pencabutan itu sekadar tindakan administratif biasa. Menurutnya, langkah tersebut merupakan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Dia merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal itu mengatur kewajiban pejabat melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

"Putusan MA sudah final," ujarnya menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan melalui perkara yang telah diputus.

Yusril juga menjelaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara, hak mengajukan Peninjauan Kembali tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat. Argumen ini membantah wacana menempuh upaya hukum lanjutan untuk menyelamatkan suket tersebut.

Pencabutan berlaku erga omnes, artinya mengikat semua pihak, bukan hanya yang berperkara. Konsekuensi hukumnya karena itu bersifat menyeluruh, termasuk terhadap instansi yang selama ini bersandar pada surat keterangan itu.

Implikasi ke Syarat Pendidikan Jabatan Wakil Presiden

Yusril tidak berhenti pada aspek administrasi. Dia menyoroti dampak pencabutan terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden.

Jika persyaratan pendidikan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan suket, menurutnya konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius. Dia menyebut penyetaraan yang batal berarti sejak awal Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden.

"Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ucap Yusril.

Pernyataan itu membuka dua kemungkinan yang keduanya berujung pada berakhirnya jabatan: berhenti atas kehendak sendiri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional. Namun Yusril tidak merinci mekanisme mana yang ditempuh dan lembaga mana yang berwenang memutuskan.

Dia juga tidak menyebut tenggat waktu maupun langkah konkret yang akan diambil pemerintah. Yang jelas, menurutnya, persoalan ini tidak bisa diselesaikan semata lewat surat-menyurat antarinstansi.

Respons Publik dan Jejak Perkara di Pengadilan

Perkara ini mencuat kembali setelah MA mengunggah putusan lengkapnya. Publik menanti penjelasan resmi, terutama karena menyangkut pejabat negara setingkat Wakil Presiden.

Subhan Palal, pemohon kasasi, menjadi pihak yang mendorong pembatalan melalui jalur hukum. Gugatannya berfokus pada keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan.

Jalur yang ditempuh adalah sengketa Tata Usaha Negara, bukan pidana maupun perdata. Karena itu, objek sengketanya adalah keputusan administratif berupa surat keterangan, bukan ijazah itu sendiri.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen memilih melaksanakan putusan ketimbang melawan. Keputusan Tatang Muttaqin pada 11 November menjadi bukti tertulis bahwa negara tunduk pada putusan pengadilan.

Pemberitaan resmi ANTARA menyebut pencabutan ini sebagai pelaksanaan putusan MA yang telah memenangkan gugatan Subhan. Informasi lengkapnya dapat dibaca pada laporan ANTARA Sultra.

Langkah Selanjutnya dan Pertanyaan yang Menunggu Jawaban

Setelah surat keterangan dicabut, tidak ada lagi upaya hukum untuk mempertahankannya melalui perkara yang telah diputus. Yusril menegaskan hal itu sebagai konsekuensi finalitas putusan MA.

Pertanyaan berikutnya menyangkut tindak lanjut institusional. Apakah DPR akan mengambil inisiatif politik, apakah Mahkamah Konstitusi dilibatkan, atau pemerintah cukup berpegang pada putusan TUN yang sudah ada.

Publik juga menanti keterangan dari pihak Gibran maupun Istana. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang dirilis menanggapi pernyataan Menko Kumham Imipas tersebut.

Untuk memahami kerangka hukum administrasi yang dipakai, rujukan utamanya adalah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat melaksanakan putusan pengadilan.

Yang pasti, keputusan Nomor 206 Tahun 2026 sudah diteken dan berlaku. Sisa persoalannya kini berada di ranah politik dan konstitusi, bukan lagi di meja administrasi kementerian.

Analisis Redaksi

Yang dilakukan Yusril bukan sekadar mengomentari putusan, melainkan menarik garis konsekuensi yang selama ini dihindari. Dengan menyebut penyetaraan pendidikan batal dan mengaitkannya ke syarat jabatan Wakil Presiden, dia memindahkan perdebatan dari ruang sidang ke ruang konstitusi. Ini pernyataan seorang menteri koordinator, bukan pengamat, sehingga bobotnya berbeda.

Namun pernyataan itu menyisakan celah. Yusril menyebut dua kemungkinan, berhenti atau diberhentikan, tanpa menjelaskan mekanisme dan lembaga yang berwenang. Dalam sistem presidensial, proses pemberhentian Wakil Presiden memiliki prosedur ketat yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pernyataan terbuka, tetapi menyiapkan langkah hukum yang jelas agar tidak muncul kesan kegaduhan politik.

Dari sisi tata kelola, pelaksanaan putusan MA oleh Kemendikdasmen patut diapresiasi. Negara menunjukkan tunduk pada hukum meski objek sengketanya menyangkut pejabat tinggi. Justru karena itu, penjelasan lanjutan harus disampaikan secara terbuka dan terukur. Masyarakat berhak tahu apakah pencabutan surat keterangan berdampak langsung pada status jabatan, atau hanya pada dokumen administrasi. Tanpa kejelasan itu, ruang spekulasi akan lebih cepat tumbuh daripada penjelasan resmi.