Indonesia Perkuat Perhutanan Sosial di COP31 Turkiye, Hashim Beber Target 2060

Indonesia menegaskan komitmen memperkuat perhutanan sosial melalui program FOLU Net Sink 2030 di KTT COP31 Antalya, Turkiye. Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan hal itu sekaligus menegaskan target emisi nol bersih pada 2060.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam pidatonya pada KTT Pemimpin Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turkiye, Rabu (11/11). Ia memaparkan sejumlah kebijakan dan prioritas iklim Indonesia di hadapan forum yang mempertemukan 196 pihak serta Uni Eropa.

Komitmen itu bukan janji baru di atas kertas. Hashim menyebut langkah Indonesia dimulai dari kebijakan di dalam negeri, termasuk keputusan tidak membuka hutan primer untuk mendukung swasembada pangan.

FOLU Net Sink 2030 dan Janji Nol Bersih 2060

Dalam pidatonya, Hashim menempatkan FOLU Net Sink 2030 sebagai tulang punggung diplomasi iklim Indonesia. Program ini menjadi kerangka nasional untuk memastikan sektor kehutanan dan lahan menyerap lebih banyak emisi daripada yang dilepaskannya.

"Komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dimulai dari langkah-langkah di dalam negeri," kata Hashim, seperti dikutip dari laporan Anadolu Agency.

Ia menegaskan pemerintah telah memutuskan untuk tidak memanfaatkan hutan primer dalam upaya mencapai swasembada pangan. Hutan primer akan terus dijaga kelestariannya sambil memperluas program perhutanan sosial.

Keputusan itu penting karena hutan primer menyimpan cadangan karbon terbesar dan paling sulit dipulihkan jika rusak. Membuka kawasan ini untuk perluasan lahan pangan memang menguntungkan jangka pendek, tetapi biaya ekologisnya mahal.

Hashim juga menyambut baik penetapan periode 2027–2036 oleh PBB sebagai Dekade Penghijauan dan Reforestasi. Menurutnya, dekade itu harus menjadi momentum memperluas pemulihan hutan tanpa mengorbankan ekosistem alami yang masih utuh.

Target nol bersih 2060 sendiri menuntut konsistensi lintas pemerintahan. Sebab, rentang waktunya lebih panjang dari siklus kabinet dan bergantung pada pendanaan yang berkelanjutan.

Masyarakat Lokal Jadi Mitra, Bukan Penonton

Hashim menempatkan masyarakat sebagai mitra utama dalam melindungi kawasan hutan. Bagi dia, warga yang tinggal di sekitar hutan adalah penjaga pertama yang menentukan berhasil atau tidaknya program perhutanan sosial.

"Masyarakat harus dilibatkan sebagai mitra dalam melindungi kawasan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka," ujarnya.

Pandangan itu sejalan dengan desain perhutanan sosial yang memberi akses kelola lahan kepada warga. Skema ini menyeimbangkan fungsi lindung hutan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Hashim juga menekankan bahwa pendanaan iklim harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat setempat. Tanpa dukungan finansial yang berpihak pada warga, program konservasi rawan berhenti di tengah jalan.

Ia lantas mengusulkan cara baru mengukur kemajuan iklim. Menurutnya, capaian seharusnya dinilai dari luas hutan yang benar-benar terlindungi dan dana yang sudah tersalurkan, bukan sekadar pengumuman komitmen baru.

Ukuran itu menantang banyak negara yang selama ini lebih rajin menyampaikan janji di forum internasional ketimbang merealisasikannya di lapangan.

Indonesia Incar Kemitraan Hutan dan Pasar Karbon

Di luar pidato utama, Hashim membeberkan rencana Indonesia bergabung dengan Kemitraan Pemimpin Hutan dan Iklim (Forest and Climate Leaders' Partnership). Tujuannya berbagi pengalaman dalam pelaksanaan perhutanan sosial dan restorasi hutan.

Indonesia juga akan memperluas kerja sama dalam pembiayaan program 2030 Forest Sphere. Program ini menyasar pendanaan pemulihan hutan yang selama ini menjadi hambatan utama negara berkembang.

Selain itu, Indonesia mendorong pengembangan pasar karbon yang kredibel. Pasar karbon dinilai bisa menjadi sumber pendanaan baru sekaligus menjaga integritas klaim pengurangan emisi.

Hashim menambahkan, Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi tindakan nyata. Pernyataan itu menutup pidatonya dengan nada kolaboratif.

Beberapa poin kerja sama yang disorot Indonesia dalam forum tersebut:

• Bergabung dengan Forest and Climate Leaders' Partnership untuk berbagi pengalaman perhutanan sosial dan restorasi hutan.
• Memperluas kerja sama pembiayaan program 2030 Forest Sphere.
• Mengembangkan pasar karbon yang kredibel.
• Meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan.

COP31 di Antalya: 196 Pihak dan Lebih dari 100 Pemimpin

COP31 resmi dibuka pada Senin (9/11) di Antalya, wilayah selatan Turkiye. Ini kali pertama Turkiye menjadi tuan rumah konferensi iklim tahunan PBB tersebut, dan agenda berlangsung hingga 20 November.

Konferensi mempertemukan 196 pihak serta Uni Eropa untuk membahas upaya global menghadapi perubahan iklim. Jumlah peserta sebesar itu menjadikan COP31 salah satu forum multilateral terbesar dalam agenda lingkungan.

KTT Pemimpin COP31 digelar Rabu dan Kamis atas penyelenggaraan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Forum itu menghadirkan lebih dari 100 pemimpin yang mewakili 95 negara dari enam benua serta tujuh organisasi internasional.

Dalam konteks itulah Hashim tampil mewakili Indonesia. Posisinya sebagai utusan khusus presiden memberi sinyal bahwa isu iklim kini ditangani langsung di lingkaran inti pemerintahan.

Agenda COP31 juga diwarnai pernyataan sejumlah pihak lain. Uni Eropa menyebut dunia berada di titik kritis akibat krisis iklim dan gangguan energi, sementara PBB mendesak negara-negara mempercepat pelaksanaan target iklim. Qatar juga berjanji terus mendukung upaya global mengatasi perubahan iklim.

Ujian Berikutnya: Implementasi dan Pendanaan

Bagi Indonesia, panggung COP31 baru titik awal. Ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak, mulai dari tata kelola perhutanan sosial hingga penyaluran dana ke masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan perluasan perhutanan sosial tidak berhenti pada penetapan kawasan. Persoalan klasik seperti konflik tenurial, keterbatasan pendampingan, dan akses pasar bagi hasil hutan rakyat masih membayangi.

Bergabungnya Indonesia ke Forest and Climate Leaders' Partnership juga membuka peluang sekaligus tekanan. Sebagai anggota, Indonesia akan diminta melaporkan capaian secara transparan dan konsisten.

Di sisi lain, pasar karbon yang kredibel menuntut sistem verifikasi yang kuat. Tanpa itu, perdagangan karbon berisiko menjadi sekadar instrumen pencitraan tanpa pengurangan emisi yang nyata.

Yang paling dinanti adalah bagaimana dana 2030 Forest Sphere dan komitmen pendanaan lain benar-benar mengalir ke desa-desa sekitar hutan. Di titik itulah janji di Antalya akan diuji.

Analisis Redaksi

Pidato Hashim di Antalya layak diapresiasi karena memindahkan ukuran keberhasilan iklim dari panggung pengumuman ke lapangan. Pernyataan bahwa kemajuan harus diukur dari luas hutan yang terlindungi dan dana yang tersalurkan adalah kritik halus terhadap kebiasaan negara-negara yang gemar berjanji di forum multilateral.

Namun, janji itu justru menjadi bumerang jika tidak diikuti bukti. Indonesia sudah lama memiliki kerangka FOLU Net Sink 2030, tetapi tantangan terbesarnya bukan pada dokumen, melainkan pada konsistensi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Perhutanan sosial sering tersandung persoalan tumpang tindih lahan dan minimnya pendampingan.

Keputusan tidak membuka hutan primer untuk swasembada pangan juga perlu diawasi ketat. Sebab, tekanan ekonomi kerap membuat kebijakan perlindungan hutan dilonggarkan di tingkat implementasi. COP31 memberi Indonesia modal diplomasi; sekarang tinggal dibuktikan apakah modal itu berubah menjadi hutan yang benar-benar terjaga.

Sumber: unfccc.int