PLN Gandeng Kejati Sulteng Antisipasi Risiko Hukum Program Lisdes

PT PLN (Persero) UID Suluttenggo menggandeng Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk memberikan edukasi hukum dan mengantisipasi potensi risiko dalam pelaksanaan program listrik desa (lisdes). Kolaborasi itu juga mencakup pendampingan proyek perluasan jaringan kelistrikan.

General Manager PLN UID Suluttenggo Wahyu Prasetyo menyampaikan hal itu usai pertemuan dengan jajaran Kejati Sulteng di Kota Palu, Kamis, 12 November 2026. Menurut dia, dukungan kejaksaan dibutuhkan agar seluruh proses bisnis berjalan taat aturan.

"PLN mengharapkan dukungan dari sisi pemberian pertimbangan serta edukasi hukum guna mengantisipasi potensi risiko dalam pelaksanaan lisdes," kata Wahyu.

Edukasi Hukum untuk Program Listrik Desa

Program lisdes menjadi salah satu prioritas PLN UID Suluttenggo di wilayah Sulawesi Tengah. Lewat program ini, jaringan listrik diperluas hingga ke desa-desa yang belum teraliri, termasuk daerah terpencil dan terisolasi.

Wahyu menjelaskan, kolaborasi dengan Kejati tidak berhenti pada edukasi hukum. Kerja sama itu juga menyangkut perluasan jaringan agar seluruh investasi dan pembangunan kelistrikan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan taat aturan.

Dukungan strategis kejaksaan, ujar dia, menjadi pilar krusial dalam mengawal berbagai program kelistrikan PLN. Mulai dari pendampingan hukum pada proyek percepatan pembangunan infrastruktur listrik, penanganan kendala pembebasan lahan, hingga pengamanan aset-aset negara yang dikelola PLN.

"Sinergi dan pendampingan hukum yang terjalin sangat membantu PLN dalam menjalankan mandat penyediaan tenaga listrik yang andal bagi masyarakat," ucap Wahyu.

Dalam pertemuan itu, jajaran PLN UID Suluttenggo berdiskusi langsung dengan Kepala Kejati Sulteng di Kota Palu. Diskusi membahas titik-titik rawan yang kerap muncul dalam proyek kelistrikan, terutama yang bersinggungan dengan lahan warga dan pengadaan barang.

Pendampingan Hukum Sejak Tahap Perencanaan

Pendampingan hukum dalam proyek infrastruktur listrik umumnya mencakup tahap perencanaan hingga serah terima. Pada tahap awal, kajian hukum dipakai untuk memastikan kelengkapan dokumen, mulai dari perizinan hingga kesepakatan dengan pemilik lahan.

Pada tahap pelaksanaan, pendampingan berguna ketika muncul sengketa atau protes warga terkait pembebasan lahan. Proyek perluasan jaringan sering melewati bidang tanah milik perorangan, sehingga kesepakatan harga dan status kepemilikan menjadi titik yang rawan dipersoalkan.

Aset negara yang dikelola PLN juga menjadi perhatian. Gardu, tiang, kabel, dan jaringan distribusi tersebar di banyak titik dan rentan terhadap penyerobotan atau pemanfaatan tanpa izin. Pendampingan kejaksaan diharapkan memperkuat perlindungan aset tersebut.

Wahyu menyebut kerja sama dengan Kejati sebagai momentum bagi PLN UID Suluttenggo untuk bersinergi bersama aparat penegak hukum. Tujuannya memastikan seluruh proses bisnis dan operasional penyediaan tenaga listrik di Sulteng berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Pola pendampingan semacam ini bukan hal baru di lingkungan PLN. Sejumlah unit PLN di daerah lain juga menjalin kerja sama serupa dengan kejaksaan setempat, terutama untuk proyek yang menyentuh kepentingan publik luas.

Respons Kejati Sulteng

Kepala Kejati Sulteng Zullikar Tanjung menyatakan kesiapan institusinya mendukung iklim pelayanan publik yang optimal, termasuk pada sektor ketenagalistrikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kejati menyambut baik kunjungan kerja jajaran manajemen PLN UID Suluttenggo, dan menyatakan kesiapan mendukung terciptanya iklim pelayanan publik yang optimal," kata Zullikar.

Pernyataan itu menegaskan posisi kejaksaan sebagai mitra, bukan sekadar pengawas. Dalam skema pendampingan, kejaksaan berperan memberikan pertimbangan hukum agar keputusan yang diambil PLN tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Peran tersebut penting karena proyek kelistrikan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Keterlambatan satu proyek bisa berarti desa tertunda menikmati listrik, sementara kesalahan prosedur bisa berujung pada laporan hukum.

Kejati Sulteng juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas. Dukungan diberikan agar program yang menyentuh kebutuhan dasar warga tidak terhambat oleh persoalan administratif maupun sengketa yang tidak perlu.

Dampak bagi Warga dan Investasi Kelistrikan

Bagi warga Sulteng, hasil akhir dari kerja sama ini adalah ketersediaan listrik yang lebih merata. Program lisdes menyasar desa yang selama ini mengandalkan pembangkit mandiri atau belum menikmati jaringan PLN.

Bagi PLN, pendampingan hukum memperkecil risiko proyek mangkrak akibat sengketa lahan. Pembebasan lahan kerap menjadi penyebab utama mundurnya jadwal proyek transmisi maupun distribusi.

Dari sisi investasi, kepastian hukum menjadi pertimbangan utama. Pembangunan jaringan membutuhkan biaya besar dan waktu panjang, sehingga setiap hambatan hukum berdampak langsung pada efisiensi anggaran.

Kolaborasi ini juga memperlihatkan pola kerja baru antara BUMN dan aparat penegak hukum. Edukasi hukum ditempatkan di depan, bukan setelah masalah muncul, agar proses pengadaan dan pembangunan berjalan sesuai koridor.

Data dan rincian teknis program lisdes di Sulteng tidak disebutkan dalam keterangan tersebut. Begitu pula nilai investasi dan jumlah desa yang menjadi target. Informasi yang tersedia baru sebatas ruang lingkup kerja sama dan pernyataan kedua pihak.

Langkah Selanjutnya

Setelah pertemuan di Palu, PLN UID Suluttenggo akan menindaklanjuti kerja sama itu melalui koordinasi teknis dengan Kejati Sulteng. Bentuk turunannya bisa berupa forum konsultasi, kajian bersama, atau pendampingan pada proyek tertentu.

PLN menargetkan seluruh investasi dan pembangunan kelistrikan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Pendampingan hukum diharapkan memangkas hambatan yang selama ini memperlambat realisasi proyek di lapangan.

Kejati Sulteng menyatakan siap mendukung sepanjang kerja sama berjalan dalam koridor aturan. Dukungan itu mencakup pemberian pertimbangan hukum hingga penanganan persoalan yang muncul di tengah pelaksanaan.

Bagi masyarakat, indikator keberhasilannya sederhana: semakin banyak desa teraliri listrik, semakin cepat pula manfaat ekonomi dirasakan. Rincian teknis dan jadwal pelaksanaan di lapangan masih menunggu penjelasan lanjutan dari PLN.

Informasi awal soal kerja sama ini dipublikasikan melalui laporan ANTARA News Sulteng. Laporan tersebut memuat pernyataan Wahyu Prasetyo dan Zullikar Tanjung. Untuk gambaran umum program listrik desa, lihat pula penjelasan di situs resmi PLN.

Analisis Redaksi

Langkah PLN menggandeng kejaksaan sebenarnya berbicara tentang satu hal yang jarang diakui terbuka: proyek kelistrikan di daerah rawan tersandung persoalan hukum. Pembebasan lahan, pengadaan barang, dan penyerobotan aset adalah tiga titik yang paling sering memicu masalah. Melibatkan kejaksaan sejak awal adalah cara mengunci risiko itu sebelum menjadi perkara.

Yang perlu diawasi justru pelaksanaannya. Pendampingan hukum tidak boleh berhenti pada seremoni dan foto bersama. Jika forum konsultasi hanya menjadi formalitas, sengketa lahan tetap akan muncul dan proyek tetap molor. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah pertemuan, melainkan berapa proyek yang selesai tanpa sengketa dan berapa desa yang benar-benar menyala.

Ada pula catatan soal transparansi. Keterangan yang dirilis belum memuat nilai investasi, jumlah desa target, maupun jadwal pasti. Untuk program yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menggunakan anggaran besar, angka-angka itu semestinya dibuka. Edukasi hukum akan lebih bermakna bila dibarengi keterbukaan data, sehingga publik bisa ikut mengawal, bukan sekadar menerima janji pelayanan yang andal.

Sumber: pln.co.id