Inovasi Kemenkum Malut Masuk SINOVA: Basigaro dan Layanan Hukum Digital

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyiapkan inovasi Portal Basigaro untuk didaftarkan ke Sistem Inovasi Kementerian Hukum (SINOVA). Langkah ini memperkuat layanan hukum digital, termasuk bantuan hukum gratis dan konsultasi online.

Portal Basigaro menghimpun sejumlah layanan, seperti SI PERAHU untuk bantuan hukum gratis, GERCEP YANKI untuk percepatan pelayanan kekayaan intelektual, SI TEMAN untuk konsultasi online, INGA INGA untuk pelaporan online, serta Dashboard kinerja SASADU. Pendaftaran ke SINOVA menjadi upaya agar inovasi tidak sekadar platform digital, tetapi juga memiliki tata kelola yang terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan.

Kronologi dan Persiapan Pendaftaran Basigaro ke SINOVA

Persiapan pendaftaran dilakukan setelah Kanwil Kemenkum Malut mengikuti kegiatan Penguatan Ekosistem Inovasi di Lingkungan Kementerian Hukum yang digelar Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara virtual, Selasa (10/11/2026). Kegiatan itu mendorong seluruh satuan kerja untuk menginventarisasi, mengembangkan, dan mendokumentasikan inovasi secara sistematis.

Dalam prosesnya, Kanwil Kemenkum Malut harus memenuhi dokumen pendukung, menjelaskan substansi inovasi, dan mengidentifikasi manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Pendaftaran melalui SINOVA mencakup tahapan pengusulan, verifikasi dokumen dan substansi, penetapan melalui Surat Keputusan, hingga penyimpanan dalam repositori inovasi. Sistem ini juga mendukung pendaftaran inovasi untuk mengikuti kompetisi sesuai periode yang ditetapkan.

Kegiatan tersebut menekankan bahwa inovasi pelayanan publik harus diawali dengan identifikasi akar permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi tidak cukup menawarkan kebaruan, tetapi harus menyederhanakan prosedur, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta memberikan dampak nyata dan berkelanjutan. Pengembangannya mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.

Pernyataan Kakanwil Topan Sopuan: Inovasi Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan bahwa inovasi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan. Pemanfaatan teknologi, menurutnya, harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.

"Inovasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Portal Basigaro menjadi salah satu upaya Kanwil Kemenkum Malut untuk menghadirkan akses layanan hukum yang lebih mudah. Karena itu, pengembangannya perlu terus diperkuat, baik dari sisi kualitas layanan, tata kelola, maupun keberlanjutannya," ujar Sopuan.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Basigaro bukan proyek teknologi semata. Ada penekanan pada kualitas layanan dan keberlanjutan, dua hal yang sering menjadi titik lemah inovasi pemerintah daerah. Dengan mendaftarkan Basigaro ke SINOVA, Kanwil Kemenkum Malut ingin memastikan inovasi memiliki fondasi tata kelola yang jelas.

Layanan Hukum Digital dalam Portal Basigaro

Portal Basigaro menjadi wajah layanan hukum digital Kanwil Kemenkum Malut. Di dalamnya, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan yang selama ini mungkin tersebar atau kurang dikenal. Berikut layanan yang terhimpun:

• SI PERAHU: bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
• GERCEP YANKI: percepatan pelayanan kekayaan intelektual.
• SI TEMAN: layanan konsultasi online.
• INGA INGA: layanan pelaporan online.
• Dashboard SASADU: pemantauan kinerja layanan.

Dengan integrasi ini, masyarakat tidak perlu mendatangi kantor untuk mendapatkan informasi dasar atau mengajukan layanan tertentu. Namun, efektivitasnya bergantung pada sosialisasi dan kualitas respons. Inovasi digital hanya berdampak jika masyarakat tahu dan mudah menggunakannya.

Latar Belakang Kebijakan dan Peran SINOVA

SINOVA adalah sistem pengelolaan inovasi di lingkungan Kementerian Hukum. Sistem ini menjadi wadah resmi untuk mengusulkan, memverifikasi, menetapkan, dan menyimpan inovasi. Keberadaannya menjawab kebutuhan dokumentasi yang rapi agar inovasi tidak berhenti pada seremonial atau berganti saat pejabat berganti.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 91 Tahun 2021 yang mengatur pembinaan inovasi pelayanan publik. Regulasi tersebut menekankan pentingnya identifikasi masalah, solusi yang tepat, dan dampak yang terukur. Dalam konteks Kanwil Kemenkum Malut, Basigaro diarahkan untuk memenuhi kriteria itu.

Proses verifikasi di SINOVA menjadi ujian bagi kualitas inovasi. Dokumen pendukung dan penjelasan substansi harus menunjukkan bahwa Basigaro memang menyelesaikan persoalan layanan hukum, bukan sekadar menambah aplikasi baru. Jika lolos, inovasi ini bisa menjadi rujukan bagi satuan kerja lain.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Bagi masyarakat Maluku Utara, pendaftaran Basigaro ke SINOVA berpotensi memperluas akses layanan hukum. Bantuan hukum gratis, konsultasi online, dan pelaporan online menjadi kanal yang lebih terbuka. Namun, dampak riil akan terlihat dari seberapa banyak warga yang memanfaatkan layanan tersebut.

Bagi Kanwil Kemenkum Malut, langkah ini memperkuat posisi inovasi di mata Kementerian Hukum. Dokumentasi yang rapi membuka peluang mengikuti kompetisi inovasi dan mendapatkan pengakuan. Selain itu, tata kelola yang baik memudahkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Ke depan, tahapan yang harus dilalui adalah pemenuhan dokumen, verifikasi substansi, dan penetapan melalui Surat Keputusan. Jika semua berjalan lancar, Basigaro akan tercatat dalam repositori inovasi Kementerian Hukum. Proses ini juga menjadi momentum untuk memastikan layanan digital benar-benar sampai ke masyarakat, bukan hanya berhenti di portal.

Analisis Redaksi

Langkah Kanwil Kemenkum Malut mendaftarkan Basigaro ke SINOVA patut diapresiasi sebagai upaya menata inovasi secara serius. Selama ini, banyak inovasi daerah berhenti pada peluncuran aplikasi tanpa tata kelola yang jelas. Dengan masuk SINOVA, ada mekanisme verifikasi dan dokumentasi yang memaksa inovasi diuji manfaatnya.

Namun, tantangan terbesar bukan pada pendaftaran, melainkan pada penggunaan. Portal Basigaro menghimpun lima layanan, tetapi apakah masyarakat Maluku Utara tahu dan mau mengaksesnya? Tanpa sosialisasi masif dan kualitas respons yang cepat, inovasi digital hanya menjadi formalitas. Pernyataan Topan Sopuan bahwa inovasi harus menjawab kebutuhan masyarakat menjadi kunci. Ukurannya sederhana: apakah warga merasa lebih mudah mendapatkan bantuan hukum setelah Basigaro ada?

Selain itu, keberlanjutan perlu dijaga. Pergantian pejabat sering membuat inovasi kehilangan dukungan. SINOVA bisa menjadi jangkar agar Basigaro tidak bergantung pada individu. Jika verifikasi dan repositori dijalankan konsisten, inovasi layanan hukum digital di Maluku Utara punya peluang bertahan dan berkembang.

Sumber: ambon.antaranews.com, menpan.go.id