Eisenkot Ancam Netanyahu: Jangan Serang Iran Sebelum Kabinet Baru Sah

Calon Perdana Menteri Israel Gadi Eisenkot mengirim surat keras kepada PM petahana Benjamin Netanyahu. Ia menuntut Netanyahu menahan diri dari operasi militer ke Iran sampai pemerintahan baru dilantik.

Surat itu dikirim pada Rabu (12/11), di tengah kebuntuan politik setelah pemilu yang tidak menghasilkan mayoritas. Eisenkot, ketua Partai Yashar, meminta Netanyahu bertindak dengan tanggung jawab nasional selama periode sensitif ini.

Isi Surat Eisenkot dan Desakan ke Jaksa Agung

Dalam surat tersebut, Eisenkot tidak hanya memperingatkan Netanyahu soal Iran. Ia juga menyinggung soal kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah yang sedang diuji.

"Saya menuntut agar Anda bertindak dengan tanggung jawab nasional selama periode sensitif ini," kata Eisenkot, dikutip CNN Indonesia dari Jerusalem Post.

Ia secara spesifik meminta Netanyahu menahan langkah-langkah berbahaya yang bisa ditunda hingga "pemerintahan baru dilantik." Menurut Eisenkot, keputusan besar tidak boleh diambil oleh kabinet sementara yang tidak memiliki mandat penuh.

"Jangan menodai kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah dan proses pengambilan keputusan," ungkapnya.

Eisenkot juga melayangkan permintaan kepada Jaksa Agung Gali Baharav-Miara. Ia ingin Jaksa Agung memastikan dirinya menerima pengarahan keamanan secara berkala dari perdana menteri. Permintaan ini penting karena sebagai calon PM, Eisenkot merasa berhak mendapat informasi intelijen terkini, terutama soal Iran.

Langkah Eisenkot ini tergolong luar biasa. Biasanya, komunikasi soal operasi militer dilakukan tertutup di forum kabinet keamanan. Namun surat itu kini menjadi sinyal terbuka bahwa ada perpecahan serius di level atas pemerintahan Israel.

Bentrok Netanyahu dan Kepala Staf IDF Eyal Zamir

Surat Eisenkot muncul setelah Netanyahu dilaporkan berselisih dengan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Eyal Zamir. Perselisihan itu menyangkut potensi aksi militer di Iran.

Menurut laporan yang beredar, Zamir berkali-kali menolak perintah Netanyahu untuk menyerang Iran. Penolakan itu diduga karena pertimbangan kesiapan militer dan risiko eskalasi regional yang besar.

Dalam struktur IDF, Kepala Staf memiliki kewenangan operasional. Perdana menteri memang bisa memerintahkan, tetapi militer punya mekanisme internal untuk menilai kelayakan operasi. Gesekan seperti ini tidak biasa terjadi secara terbuka.

Para pakar menduga Netanyahu menggunakan isu keamanan dan operasi militer dengan Iran untuk mengamankan kekuasaannya. Survei menunjukkan kepercayaan publik kepadanya menurun tajam.

Dugaan itu menguat karena surat Eisenkot menyebut soal "kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah." Kalimat itu bisa dibaca sebagai sindiran bahwa keputusan militer tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik elektoral.

Peta Kursi Pemilu: 52, 48, dan Kejutan 19 Kursi Arab

Politik Israel sedang bergejolak setelah pemilu beberapa pekan lalu tidak menghasilkan pemenang mayoritas. Untuk membentuk pemerintahan, sebuah partai atau koalisi butuh 61 kursi parlemen.

Hasil sementara menunjukkan blok Eisenkot meraih 52 kursi. Blok Netanyahu hanya 48 kursi. Sementara partai-partai Arab, di luar prediksi, mencapai 19 kursi.

• Blok Gadi Eisenkot: 52 kursi
• Blok Benjamin Netanyahu: 48 kursi
• Partai-partai Arab: 19 kursi
• Ambang mayoritas: 61 kursi

Artinya, Eisenkot tidak bisa membentuk pemerintahan tanpa menggandeng partai Arab. Negosiasi dan lobi-lobi masih berlangsung hingga saat ini.

Jika berhasil, Eisenkot akan menggulingkan Netanyahu. Namun jalan itu tidak mulus. Partai Arab memiliki tuntutan sendiri, dan koalisi semacam ini belum pernah terbentuk dalam sejarah politik Israel modern.

Selama pemerintahan baru belum terbentuk, Netanyahu tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara. Status ini memberinya kekuasaan penuh, tetapi legitimasinya sedang dipertanyakan.

Mengapa Iran Menjadi Kartu Politik yang Panas

Iran telah lama menjadi poros kebijakan keamanan Israel. Program nuklir Teheran, jaringan proksi di Lebanon dan Suriah, serta retorika anti-Israel menjadi alasan utama. Namun timing operasi militer selalu sensitif.

Serangan besar ke Iran berisiko memicu perang regional. Hezbollah di Lebanon, milisi di Irak dan Suriah, serta Houthi di Yaman bisa merespons. Amerika Serikat, yang biasanya menjadi penyeimbang, juga memiliki kepentingan sendiri di kawasan.

Karena itu, keputusan menyerang Iran tidak bisa diambil oleh perdana menteri sementara tanpa dukungan kabinet penuh. Eisenkot tampaknya ingin memastikan keputusan sebesar itu tidak diambil dalam kondisi politik transisi.

Surat itu juga menyiratkan bahwa Eisenkot ingin mendapatkan pengarahan keamanan yang sama dengan yang diterima Netanyahu. Sebagai calon PM dari blok terbesar, ia merasa perlu tahu apa yang sedang direncanakan militer.

Jika Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mengabulkan permintaan itu, Netanyahu akan berada di bawah tekanan ganda: dari militer yang menolak, dan dari rival politik yang memantau.

Dampak ke Stabilitas Politik dan Keamanan Israel

Surat Eisenkot memperbesar celah konflik di puncak pemerintahan. Publik Israel kini melihat bahwa perdana menteri sementara dan calon penggantinya tidak berada di jalur yang sama soal Iran.

Bagi warga Israel, isu ini menyangkut dua hal sekaligus: keamanan nasional dan kualitas demokrasi. Mereka baru saja melewati pemilu yang tidak konklusif, dan sekarang menghadapi ketegangan antara PM sementara dan kepala staf militer.

Di sisi lain, Iran mungkin membaca sinyal perpecahan ini sebagai kelemahan. Teheran bisa menguji batas dengan provokasi kecil untuk melihat apakah Israel benar-benar terpecah atau hanya berselisih di permukaan.

Negosiasi koalisi menjadi penentu. Jika Eisenkot berhasil menggandeng partai Arab dan membentuk pemerintahan, ia akan menjadi PM dengan mandat untuk menahan eskalasi. Jika gagal, Netanyahu bisa tetap berkuasa lebih lama dan memakai isu Iran sebagai alat konsolidasi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari kantor Netanyahu maupun Jaksa Agung. Yang jelas, surat itu sudah mengubah perdebatan dari ruang tertutup ke ruang publik.

Analisis Redaksi

Surat Eisenkot bukan sekadar surat protes. Ia adalah manuver politik yang dihitung matang. Dengan meminta Jaksa Agung turun tangan, Eisenkot memindahkan pertarungan dari arena koalisi ke arena hukum. Ia ingin menciptakan preseden bahwa PM sementara tidak boleh mengambil keputusan perang tanpa pengawasan.

Netanyahu berada di posisi sulit. Jika ia menyerang Iran, ia bisa dituduh memakai perang untuk menyelamatkan kursi. Jika ia menahan diri, ia terlihat lemah di mata pendukung kanan. Perselisihannya dengan Eyal Zamir menunjukkan bahwa bahkan militer pun tidak sepenuhnya berada di belakangnya.

Namun ada risiko lain yang jarang dibahas. Menyeret isu keamanan ke ranah politik bisa melemahkan netralitas IDF. Jika preseden ini berlanjut, setiap calon PM bisa meminta pengarahan intelijen dan ikut campur dalam perencanaan operasi. Itu bukan tanda demokrasi yang sehat, melainkan politisasi militer yang berbahaya.

Yang paling dirugikan adalah publik Israel. Mereka menghadapi ancaman nyata dari Iran, tetapi kepemimpinan mereka sibuk bertengkar. Sampai koalisi terbentuk, ketidakpastian akan terus menekan stabilitas kawasan.

Sumber: jpost.com