KUR Perumahan Dipangkas Rp 20 Triliun pada 2027, Ini Rincian dan Dampaknya

Pemerintah memangkas alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan menjadi Rp 30 triliun pada 2027, turun Rp 20 triliun dari plafon tahun ini yang mencapai Rp 50 triliun. Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan KUR yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Angka tersebut merupakan bagian dari total target program kredit pemerintah 2027 sebesar Rp 394,2 triliun. Airlangga menyampaikan rinciannya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Untuk tahun 2027, kita tetapkan target KUR sebesar Rp 394 triliun secara keseluruhan, dengan rincian berbagai program kredit, termasuk KUR sebesar Rp 325 triliun dan kredit perumahan sebesar Rp 30 triliun," ujar Airlangga, dikutip dari detikProperti.

Rincian Target Kredit Pemerintah 2027

Dari total Rp 394,2 triliun, porsi terbesar tetap dialokasikan untuk KUR. Pemerintah menetapkan KUR sebesar Rp 325 triliun, disusul Kredit Perumahan Rp 30 triliun dan Kredit Program Perempuan Sejahtera Rp 30 triliun.

Dua pos lainnya jauh lebih kecil. Kredit Usaha Pertanian ditetapkan Rp 1,4 triliun, sedangkan Kredit Industri Padat Karya hanya Rp 600 miliar.

Berikut rincian lengkap target program kredit pemerintah pada 2027:

• Kredit Usaha Rakyat (KUR): Rp 325 triliun
• Kredit Perumahan: Rp 30 triliun
• Kredit Program Perempuan Sejahtera: Rp 30 triliun
• Kredit Usaha Pertanian: Rp 1,4 triliun
• Kredit Industri Padat Karya: Rp 600 miliar

Angka KUR Perumahan 2027 itu setara 60 persen dari plafon 2026. Padahal, plafon tahun ini sendiri baru dinaikkan pemerintah pada Juni 2026 dari Rp 36 triliun menjadi Rp 50 triliun.

KUR Perumahan Tetap Menyasar Sisi Pasokan dan Permintaan

Meski nilainya turun, skema penyaluran KUR Perumahan tidak berubah. Alokasi Rp 30 triliun tetap dibagi ke dua sisi, yaitu supply dan demand.

Dari sisi pasokan, pembiayaan diarahkan untuk mendukung pengembangan ekosistem perumahan, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi. Sementara dari sisi permintaan, dana dipakai untuk renovasi, pembelian, dan pembangunan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan sasaran sisi demand pada 2027. Penyaluran KUR Perumahan mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan.

"Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 116 ribu rumah," kata Maruarar dalam paparan yang dikutip dari keterangan resmi.

Angka itu sedikit lebih tinggi dari realisasi jumlah debitur per Oktober 2026 yang mencapai 115.897 debitur. Artinya, meski anggaran dipangkas, jumlah rumah yang disasar pada 2027 relatif dijaga di level yang sama.

Realisasi 2026 Baru Rp 27,7 Triliun per Oktober

Hingga Oktober 2026, penyaluran KUR Perumahan baru mencapai Rp 27,7 triliun dari target Rp 50 triliun. Nilai itu tersebar ke 115.897 debitur di sisi supply dan demand.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati merinci sisi supply. Dari total debitur, sebanyak 3.883 debitur berasal dari sisi pasokan, dengan nilai penyaluran Rp 9,4 triliun.

Rinciannya, pengembang perumahan 1.415 debitur, pedagang bahan bangunan 2.068 debitur, dan penyedia jasa konstruksi 400 debitur.

Sementara dari sisi demand ada 112.014 debitur dengan total penyaluran Rp 18,2 triliun. Sebanyak 91.824 debitur memakai KUR untuk renovasi rumah, 10.574 debitur untuk pembelian rumah, dan 9.616 debitur untuk pembangunan rumah bagi kegiatan usaha.

"Yang menarik dari sisi demand, ini juga bisa sangat membantu kami di pencapaian Program 3 Juta Rumah bahwa ada 91.824 UMKM yang difasilitasi," ungkap Sri dalam agenda Evaluasi KUR Perumahan dan Rumah Subsidi Hingga Akhir Tahun di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Mengapa Plafon 2026 Sempat Naik Dua Kali

Penurunan alokasi 2027 berkebalikan dengan kebijakan tahun ini. Pada Juni 2026, pemerintah justru menaikkan plafon KUR Perumahan 2026 menjadi Rp 50 triliun dari sebelumnya Rp 36 triliun.

Kenaikan itu dipicu tingginya animo masyarakat. Hingga 20 Juni 2026, penyaluran sudah mencapai Rp 19,2 triliun atau 54,6 persen dari anggaran Rp 36 triliun, dengan 2.271 debitur sisi suplai dan 84.774 debitur sisi demand.

"Jadi ini sama saja dengan 54,6 persen pencapaian. Untuk itu dinaikkan, dari tadinya Rp 36 triliun, hari ini diputuskan menjadi Rp 50 triliun," ujar Maruarar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Lonjakan plafon itu menunjukkan dua hal sekaligus: permintaan pasar nyata, tetapi juga kemampuan penyerapan yang belum tentu mengikuti besaran anggaran. Hingga Oktober, sekitar Rp 22,3 triliun dari plafon Rp 50 triliun belum tersalurkan.

Konteks lain yang perlu dibaca adalah program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Kementerian PKP. KUR Perumahan diposisikan sebagai instrumen pendukung, terutama bagi pelaku UMKM yang ingin merenovasi atau membangun rumah sekaligus tempat usaha.

Apa yang Berubah bagi Debitur dan Pelaku Usaha

Bagi masyarakat, keputusan ini belum tentu berarti akses KUR Perumahan langsung menyempit. Sasaran 116 ribu rumah pada 2027 hampir sama dengan realisasi debitur 2026, sehingga jumlah penerima diperkirakan tidak turun drastis.

Yang berubah adalah ruang fiskal pemerintah. Dengan plafon Rp 30 triliun, penyaluran harus lebih terarah, terutama ke segmen yang penyerapannya cepat seperti renovasi rumah.

Renovasi menjadi tulang punggung penyaluran. Per Oktober 2026, segmen ini menyerap 91.824 debitur atau sekitar 82 persen dari total debitur sisi demand, dengan nilai Rp 18,2 triliun.

Sebaliknya, sisi supply hanya menyerap Rp 9,4 triliun. Pedagang bahan bangunan mendominasi dengan 2.068 debitur, sementara pengembang perumahan 1.415 debitur dan penyedia jasa konstruksi 400 debitur.

Bagi pengembang dan kontraktor kecil, pemangkasan plafon bisa memperketat persaingan akses kredit. Sebab, plafon yang lebih kecil harus dibagi ke lebih banyak pemangku kepentingan di rantai pasok perumahan.

Pemerintah belum merinci skema teknis penyaluran 2027, termasuk apakah ada penyesuaian suku bunga, plafon per debitur, atau prioritas wilayah. Rapat koordinasi baru menetapkan besaran target secara keseluruhan.

Yang jelas, arah kebijakan 2027 lebih konservatif dibanding 2026. Setelah plafon dinaikkan dua kali tahun ini, pemerintah memilih menahan ekspansi dan menyiapkan anggaran KUR Perumahan pada level Rp 30 triliun.

Untuk informasi lebih luas soal program kredit pemerintah, pembaca bisa merujuk pada situs resmi Bank Indonesia yang memuat ketentuan umum kebijakan kredit dan stabilitas sistem keuangan.

Analisis Redaksi

Pemangkasan Rp 20 triliun ini bukan sekadar angka di kertas rapat. Ada pesan yang jelas: pemerintah ingin KUR Perumahan berhenti menjadi program yang plafonnya dinaikkan setiap kali penyerapan terlihat cepat. Realisasi per Oktober 2026 yang baru Rp 27,7 triliun dari Rp 50 triliun menunjukkan plafon besar tidak otomatis terserap.

Namun ada risiko yang perlu diwaspadai. Sisi supply hanya menyerap Rp 9,4 triliun, jauh di bawah sisi demand. Jika plafon 2027 dipangkas tanpa perbaikan distribusi, pengembang kecil dan penyedia jasa konstruksi bisa semakin sulit mengakses pembiayaan. Padahal, mereka bagian dari rantai pasok yang menentukan kecepatan pembangunan rumah.

Keputusan ini juga menempatkan program 3 Juta Rumah pada ujian tersendiri. Sasaran 116 ribu rumah pada 2027 terlihat realistis jika mengacu pada realisasi 2026, tetapi pemerintah perlu memastikan penyaluran berjalan merata sepanjang tahun, bukan menumpuk di akhir periode seperti yang terjadi pada 2026.

Sumber: bi.go.id