Kepala BPOM Hormati Fatwa MUI soal Vape, Tegaskan Tak Bisa Larang Peredarannya

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menghormati fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vape. Namun ia menegaskan BPOM tidak memiliki kewenangan untuk melarang peredaran rokok elektrik tersebut.

Pernyataan itu menempatkan BPOM pada posisi yang jelas: menghormati keputusan lembaga fatwa, tetapi tetap bergerak di koridor kewenangan yang diatur undang-undang. Fatwa dan izin edar adalah dua hal berbeda, dan Taruna tidak ingin keduanya dicampuradukkan.

Posisi BPOM di Antara Fatwa MUI dan Kewenangan Regulasi

Fatwa MUI yang mengharamkan vape sudah menjadi rujukan banyak kalangan. Bagi umat Islam yang mengikuti fatwa, rokok elektrik masuk kategori yang harus ditinggalkan. Namun konsekuensi hukumnya tidak otomatis berlaku di ranah administrasi negara.

Taruna menegaskan bahwa BPOM bergerak berdasarkan regulasi, bukan fatwa. Kewenangan BPOM lebih pada pengawasan mutu, keamanan, dan izin edar produk, termasuk produk tembakau alternatif dan rokok elektrik yang beredar di pasar.

Dalam praktiknya, BPOM mengawasi produk sebelum dan sesudah beredar. Untuk vape, pengawasan mencakup aspek formulasi, kandungan bahan, hingga pelabelan. Jika ada pelanggaran administratif, BPOM bisa bertindak. Tetapi melarang peredaran secara total karena alasan keagamaan bukan domain lembaga ini.

"BPOM menghormati fatwa MUI, tetapi tidak bisa melarang peredarannya," kata Taruna, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Mengapa Fatwa Tidak Otomatis Menjadi Larangan Peredaran

Fatwa MUI adalah produk keagamaan yang mengikat secara moral bagi umat Islam yang mengikutinya. Sifatnya tidak sama dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, fatwa tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk mencabut izin edar atau menarik produk dari pasar.

Untuk melarang peredaran suatu produk, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan menteri. Tanpa itu, lembaga seperti BPOM akan kesulitan bertindak secara administratif.

Hal serupa pernah terjadi pada produk lain. Fatwa haram tidak selalu berujung pada larangan beredar. Yang berubah biasanya adalah perilaku konsumen, bukan status legal produk di pasar.

Karena itu, pernyataan Taruna bisa dibaca sebagai penegasan batas kewenangan. BPOM tidak menolak fatwa, tetapi juga tidak bisa melampaui tugasnya.

Pengawasan Vape yang Sudah Berjalan di BPOM

Meski tidak bisa melarang, BPOM tetap memiliki instrumen pengawasan. Produk vape yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan registrasi dan pelabelan. Kandungan nikotin, bahan tambahan, dan informasi peringatan kesehatan menjadi bagian yang diawasi.

• Pengawasan izin edar dan registrasi produk rokok elektrik.
• Pemeriksaan kandungan dan formulasi bahan.
• Pengawasan pelabelan dan peringatan kesehatan.
• Penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan administratif.

Instrumen ini berbeda dari larangan total. BPOM bisa menindak produk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi syarat, tetapi tidak bisa menghapus seluruh kategori produk dari pasar hanya karena fatwa.

Reaksi Publik dan Dinamika Wacana Vape di Indonesia

Wacana vape di Indonesia memang berlapis. Ada dimensi kesehatan, ekonomi, dan keagamaan yang saling bertemu. Fatwa MUI menambah lapisan keagamaan yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama diskusi publik.

Kelompok kesehatan menekankan risiko jangka panjang rokok elektrik. Pelaku usaha vape menyoroti dampak ekonomi dan lapangan kerja. Sementara umat Islam yang mengikuti fatwa melihatnya sebagai persoalan halal-haram.

Pernyataan Taruna tidak menyelesaikan ketegangan itu. Ia hanya menegaskan bahwa penyelesaiannya tidak berada di meja BPOM. Untuk larangan peredaran, dibutuhkan keputusan politik dan regulasi yang lebih tinggi.

Pembahasan regulasi vape di Indonesia sendiri masih berjalan. Kerangka pengendalian produk tembakau dan alternatifnya terus menjadi bahan diskusi lintas kementerian. Sampai ada aturan baru, posisi BPOM tetap seperti yang disampaikan Taruna.

Langkah Selanjutnya dan Apa yang Bisa Diharapkan

Setelah pernyataan ini, publik bisa menantikan apakah ada instansi lain yang mengambil langkah lanjutan. Kementerian Kesehatan, misalnya, memiliki mandat dalam pengendalian konsumsi produk tembakau. Begitu pula pemerintah daerah yang punya kewenangan dalam pengawasan di wilayahnya.

Jika ingin ada larangan peredaran, jalurnya adalah regulasi, bukan fatwa. Fatwa berfungsi memberi panduan moral. Regulasi berfungsi mengatur perilaku pasar. Dua hal itu perlu berjalan bersama tanpa saling meniadakan.

Untuk sementara, BPOM bertahan pada posisinya: hormat pada fatwa, tetapi tetap dalam batas kewenangan. Pernyataan Taruna menjadi penanda bahwa persoalan vape tidak akan selesai di satu lembaga saja.

Analisis Redaksi

Pernyataan Taruna Ikrar sebenarnya bukan penolakan terhadap fatwa. Ia adalah pengingat bahwa negara punya pembagian tugas yang tidak bisa dilanggar seenaknya. Fatwa MUI mengikat secara moral, sementara larangan peredaran butuh dasar hukum yang jelas. Mencampuradukkan keduanya justru membuka masalah baru.

Yang sering luput dari diskusi publik adalah bahwa fatwa dan regulasi bekerja di ranah berbeda. Fatwa membimbing umat. Regulasi mengatur pasar. Ketika keduanya dipaksa bertemu tanpa payung hukum, hasilnya bisa kacau: produk dilarang tanpa dasar, atau fatwa diabaikan tanpa penjelasan.

Karena itu, pernyataan BPOM sebaiknya dibaca sebagai panggilan bagi pembuat kebijakan. Jika memang ada kehendak politik untuk membatasi vape, jalurnya sudah jelas: revisi regulasi atau terbitkan aturan baru. Tanpa itu, semua pihak hanya akan berdebat di ruang yang salah.

Sumber: mui.or.id